Mendekonstruksi Isu SARA dalam Politik Pilkada di NTT. Begini Ceritanya

Bangsa Spanyol yang lebih dahulu mendarat di Timor, kemudian berperang melawan Portugis dan Belanda yang datang kemudian.

Karena terusik dengan kekuasaan Belanda di Timor, Portugis bergerak ke Ende dan Larantuka untuk memperluas kekuasaannya di sana. Menurut Naisaban, Kerajan Larantuka yang sudah dikuasai Portugis datang menginvasi sebagian Pulau Timor.

Kepentingan ekonomi (cendana) dan agama (penyebaran agama Katolik) menjadi dua alasan pokok di balik invasi tersebut. Dan sejak 1640, kegaduhan semakin besar terjadi di Timor.

Kegaduhan itu dikenal dengan pertarungan empat (4) kekuatan besar yang berpengaruh yakni Topas (Larantukqueiros), Portugis, Belanda dan Raja-raja Timor.

Kegaduhan itu berlanjut hingga terjadi perundingan atau "Kontrak 1662" antara Belanda dan Portugis, Pulau Timor dibagai dua. Belanda (VOC) yang berpusat di Kupang menguasai Timor bagian barat kecuali Noemuti dan Ambenu, sedangkan bagian timur dikuasai Portugis.

Dengan pembagian tersebut, Belanda meminta supaya semua orang yang beragama Katolik harus pindah ke daerah Portugis. Agama Katolik di wilayah kekuasaan Belanda dihapus dan diganti dengan agama Protestan-Calvanistis (Naisaban, 2013; 75).

Konferensi Malino 1946

Sejak setelah perundingan tersebut, kegaduhan dan persaingan ekonomi dan agama terus terjadi ratusan tahun, bahkan ketika Jepang berkuasa hingga setelah Indonesia merdeka. Kegaduhan dengan latar belakang demikian baru berakhir yang ditandai dengan konferensi Malino pada 18 Juli 1946.

Konferensi tersebut merupakan pertemuan para penguasa lokal yang dihadiri raja-raja di daratan Timor, Flores, Sumba, Bali dan Lombok untuk menyatakan dukungan dan bergabung dengan pemerintahan Republik Indosesia Serikat. Negara Indonesia Timor kemudia dibubarkan (2013: 47).

Berdasarkan ingatan sejarah semacam di atas, paling kurang memberikan satu gambaran dan duduk soal yang sedikit agak jelas untuk membaca dan memahami isu SARA dalam perpolitikan NTT. Bahwa pertama, pertarungan dan isu SARA sedari awal kental bersifat primitif-kolonialis.

Kedua, agama (pada mulanya) dibicarakan lantas disebarkan mula-mula berdamping-erat bahkan berlebur-dalam bersama kepentingan ekonomi kolonial yang monopolis.

Ketiga, dalam gelanggang politik NTT hari ini yang sudah lebih modern, ketika ingatan akan kepentingan primitif semacam suku, kerajaan, dan agama itu muncul, harus ditangkal dengan rasionalisasi bahwa kini tidak lagi ada upeti yang harus dibayar; satu kerajaan tidak sedang menguasai kerajaan yang lain; hidup agama dan keagamaan masing-masing kelompok tidak sedang dibagi-patok per wilayah geografis.

Dan karena itu, keempat, kepentingan suku, agama, dan kelompok tidak kompetibel dengan kehidupan sosio-politik yang demokratis.

Sehingga, atas dasar itu, perpolitikan NTT harus diwarnai dengan dalil-dalil yang rasional dan bermutu untuk merancang strategi pembangunan di NTT; baik pembangunan mental maupun fisik.

Selanjutnya, dalil-dalil atau ide-ide itu diuji dalam perdebatan publik bahkan bila wajib terjadi di kampus-kampus. Bukannya diuji di hadapan tokoh agama, bukan pula di hadapan para raja, makam leluhur atau pohon besar. *