Kampanye Tanpa Data: Omong Deng?

Momen kampanye adalah waktu yang tepat untuk menawarkan solusi tersebut ke masyarakat. Pada akhirnya masyarakat akan dapat memilah pasangan calon kepala daerah menjadi dua bagian.

Pertama, pasangan calon yang memiliki visi dan misi yang jelas serta realistis berdasarkan data. Sedangkan bagian kedua, pasangan calon yang hanya tebar pesona dengan mengumbar mimpi dan janji-janji manis.

Mengurai Masalah NTT

Seorang filsuf kelahiran Austria, Karl Popper (1902-1994), pernah mengatakan: "Kepemimpinan berarti memecahkan masalah". Berani menjadi pemimpin berarti harus mampu memberikan solusi atas beragam persoalan yang dihadapi masyarakatnya. Dalam konteks NTT, masalah apa saja yang masih membelenggu masyarakat hingga kini?

Salah satu persoalan utama di NTT yang dihadapi oleh masyarakatnya adalah kemiskinan. Miskin berarti ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar yang terdiri atas kebutuhan dasar makanan dan juga non-makanan.

Penyebab kemiskinan di daerah NTT begitu kompleks. Mulai dari topografi wilayah, tingkat pendidikan yang rendah, sarana prasarana yang tidak memadai, akses dan tenaga kesehatan yang tidak merata di semua wilayah, lapangan kerja yang terbatas, hingga masalah keamanan dan kriminalitas.

Tingkat kemiskinan di daerah ini merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia. Kondisi pada bulan September 2017, persentase penduduk miskin NTT mencapai 21,38 persen dari total penduduk.

Dengan kondisi tersebut, NTT merupakan provinsi termiskin ketiga di Indonesia setelah Provinsi Papua (27,76 persen) dan Provinsi Papua Barat (23,12 persen).

Bicara masalah kemiskinan maka terkait pula dengan pengangguran. Semakin banyak pengangguran di suatu daerah maka akan berbanding lurus dengan tingginya angka kemiskinan di daerah tersebut.

Bagaimana dengan NTT? Penduduk NTT berusia 15 tahun ke atas yang menganggur pada periode Agustus 2017 hanya sebesar 3,27 persen dari total jumlah angkatan kerja.

Meskipun penganggur di NTT relatif kecil namun yang perlu digaris bawahi adalah lapangan usaha dari penduduk yang bekerja sebagian besarnya berada di sektor pertanian (54,81 persen) dengan jam kerja produktif yang rendah.

Status bekerja di sektor pertanian pun banyak yang sebagai pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar. Sehingga meskipun pengangguran sedikit namun tingkat kemiskinan penduduk di NTT sangat erat hubungannya dengan para pekerja di sektor pertanian dengan penghasilan yang tidak memadai.

Daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi tentunya juga mengalami masalah gangguan keamanan dan kriminalitas. Mereka yang tidak memiliki penghasilan dan terjerat belenggu kemiskinan akan melakukan tindakan melanggar hukum untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal ini juga terjadi di NTT.

Tingkat krimininalitas tinggi terjadi di daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi pula.

Contohnya saja Kabupaten Belu dan Kabupaten Sumba Barat yang relatif tinggi penduduk miskinnya. Ternyata kedua daerah ini juga memiliki jumlah kasus tindak pidana tertinggi di NTT setelah Kota Kupang.