Absennya Diskursus Rasional dalam Debat dan Konsekuensi Politik Kewargaan

Oleh Max Biae Dae
Anggota KPU Kota Kupang 2009-2014

POS KUPANG.COM - Ada yang berpendapat bahwa debat perdana pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kupang yang diselenggarakan oleh KPU Kota Kupang tampaknya saling serang dan bertengkar. Atau dalam bahasa Latinnya, argumentum ad hominem. Yang diserang adalah pribadi orang, bukan argumennya. Itu artinya debat belum bisa disasar, apalagi membantu warga menjatuhkan pilihan terhadap pasangan calon. Harapan itu belum kesampaian. Debat belum membangkitkan preferensi warga yang dalam pengamatan masih terdapat 30 persen pemilih yang bisa direbut oleh kandidat (Pos Kupang, 19 Januari 2017).

Pertanyaannya, mengapa panggung debat belum bisa menjadi terang bagi preferensi warganya? Bagaimana seharusnya agar performans debat berkontribusi bagi politik kewargaan? Tulisan ini berusaha untuk menjawabi dua pertanyaan ini dengan meminjam konsep diskursus rasional Aristotelian sebagai pintu masuk. Konsep ini dalam pandangan saya berguna mengingat dia menyentuh kepentingan warga. Sehingga ketika debat kehilangan kendali alasannya tidak diasalkan kepada moderator atau pemilihan tempat. Itu hanya teknis semata.

Tetapi absennya diskursus rasional membuat debat hilang kendali dan yang berdebat terjebak dalam sikap saling serang dan saling bertengkar.

Performans debat seperti yang dikesankan itu menunjukkan paradoks. Dikatakan paradoks karena prinsip identitas melihat manusia dan politik sebagai yang sama dan sebangun. Kata lainnya citra berpolitik menunjukkan citra manusia dan sebaliknya citra manusia menggambarkan citra politik.

Demikian juga politik yang fair atau tidak fair mencerminkan manusianya yang berkiprah -fair ataukah tidak fair.

Tetapi pertanyaan lanjutannya apa yang membuat politik itu bercitra positif atau negatif, fair atau tidak fair, dan bermutu atau tidak bermutu bagi orang yang berkiprah di dunia politik? Yang memungkinkan pertanyaan itu terjawab adalah diskursus rasional yang dibekalkan kepada manusia sebagai keutamaannya.

Keutamaan ini diberikan kepada manusia tidak saja dalam arti esensial, tetapi dalam arti fungsional juga. Keutamaan yang dibentuk secara esensial mengandung makna yang mendistingsi manusia dari makhluk lainnya. Sementara keutamaan yang dibentuk secara fungsional ini dilengkapkan ke dalam diri manusia sebagai senter. Melalui senter ini manusia dapat dengan jelas membedakan antara yang bijaksana dan yang tidak bijaksana, antara kebebasan dan ketidakbebasan, antara yang adil dan yang tidak adil, antara yang baik dan yang tidak baik atau jahat, (Trence Irwin and Gail Fine, Aristotle: Introductory Readings, 1996).

Dengan mengemukakan lagi pandangan klasik di atas serentak hendak menunjukkan bagaimana seharusnya praksis berpolitik itu juga. Yang paling dekat sekarang ini adalah debat yang sudah dan akan berlangsung lagi. Panggung debat paling dekat dengan konsep ini karena kita semua dibawa oleh satu kekuatan diskursif untuk membangkitkan alam sadar diri warga sebagai yang empunya hak dan kewajiban. Kekuatan diskursif ini lantas membuka pandangan warga untuk kemudian menjatuhkan pilihan kepada pemimpin yang mendukung pemenuhan hak dan kewajibannya itu.

Debat sebagai medan diskursif berpotensi menyedot kesadaran ini karena warga menyaksikan langsung pilihan-pilihan yang ditawarkan dan memungkinkan mereka berpartisipasi.

Berpartisipasi dalam politik atau yang konkretnya dalam hal, seperti memilih atas dasar kebaikan, kebebasan, dan keadilan, adalah salah satu indikator bahwa warga berdaulat secara politik. Sekali kesadaran ini muncul karena kekuatan diskursif yang dimunculkan melalui debat, itu berarti pemimpin berkontribusi pada kedaulatan politik warga. Bila tidak, partisipasi mereka lebih karena "dipaksakan dari luar."

Otoritarianisme politik sudah ditinggalkan sebagai satu sistem dan karena itu pemaksaan seperti yang dikatakan mungkin tidak kelihatan. Tetapi de facto sistemdemokrasi masih berpotensi, warga berpartisipasi karena dipaksakan dari luar. Contoh yang bisa mendukung argumen ini adalah isu sara. Isu ini paling empuk ditunggangi untuk menang pilkada. Yang paling kelihatan sekarang ini Jakarta. Di tempat lain ada juga tetapi ekspose media tidak segencar Jakarta. Bursa calon pemimpin daerah merupakan contoh lain yang mengindikasikan pemaksaan halus itu. Bursa calon diatur sedemikian rupa, seperti ada unsur sukunya atau agamanya, supaya kemenangan dalam pilkada bisa disasar.

Contoh-contoh di atas ditampilkan dengan maksud agar semua pihak yang berkepentingan dapat mendudukkan debat sebagai wacana rasional. Tujuannya agar terciptanya proses diskursif yang pada saatnya memperlakukan warga sebagai subjek politik dan bukannya sebagai objek politik. Ketika debat dikatakan belum kelihatan arahnya serentak dengan itu mengindikasikan juga bahwa proses diskursif yang membentuk kemandirian politik warga dalam pilkada belum berjalan untuk tidak mengatakan tidak ada. Bila warga tidak mandiri secara politik, maka mereka sangat rentan dijadikan sebagai objek politik.

Ketika warga semata-mata menjadi objek politik, maka dengan mudah pula warga digiring dengan cara yang penuh intrik untuk kepentingan elite memenangkan pilkada. Cara menggiring warga yang paling halus dilakukan dengan janji-janji yang tidak terukur capaiannya. Cara menggiring lainnya adalah money politics. Warga "dipaksa pihak luar" untuk berpartisipasi dalam pemilihan karena diberikan duit (serangan fajar) yang hanya untuk memenuhi kebutuhan subsisten. Ini sekedar contoh kalau politik tidak digerakkan dengan kekuatan diskursif.

Kekuatan diskursif berkontribusi bagi terciptanya keadaan yang adil secara politik, political fairness. Debat yang dialokasi waktu dan kesempatannya dalam tahapan pilkada merupakan ajang mendukung kekuatan diskursif itu. Perwujudannya dapat dijangkau karena debat merupakan kesempatan mengapresiasi capaian yang sudah diraih di satu sisi, tetapi kesempatan mengevaluasi total kinerja sebelumnya di sisi yang lain.