Urgensi Haluan Kebijakan
Tema ini terasa penting untuk didiskusikan saat ini ketika kebijakan yang dibuat oleh pemerintah nampak tidak jelas dan simpang siur.
Untuk itu, Indonesia membutuhkan apa yang disebut sebagai principal policy atau kebijakan-kebijakan prinsip dalam pembangunan. Kebijakan prinsip ini adalah turunan dari amanat konstitusi yang berisikan point-point kebijakan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilanggar oleh rezim pemerintahan apapun dan jenjang pemerintahan apapun dalam mendesain kebijakan dan manajemen pembangunannya.
Dengan adanya kebijakan prinsip semacam ini, ruang sistem presidensial dimana presiden dipilih secara langsung yang sekaligus membawa visi dan misinya tetap diberi ruang, namun dalam koridor kebijakan prinsip yang sudah ditetapkan. Itu artinya, personalisasi kebijakan dapat diframe secara produkif sekaligus membantasi penetrasi yang berlebihan dari kekuatan politik dan modal dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
