Oh Baliku, Mengapa Subak-subak Itu Berganti Vila

Tri Hita Karana, menurut Sudikerta, menggambarkan betapa kayanya Bali dengan sistem budaya, dan penghormatan kepada alam sehingga Bali terkenal sebagai Pulau Dewata. "Inti dari sistem Subak adalah masyarakat sehingga pemerintah diharapkan senantiasa mendukung pengelolaan berbasis masyarakat dalam melestarikan sistem Subak. Karena itu, jangan dijual. Itu harga diri kita," tegas Wagub Sudikerta.

Subak, diakui Sudikerta, sebagai tulang punggung pertanian Bali. Karena itu, perlu dijaga dan dilestarikan dengan menata pengelolaan lembaga subak. Subak yang secara adat memang sudah ada di Bali, menurutnya, perlu dikelola lebih profesional oleh satu lembaga yang menaungi seluruh Subak, sehingga memberikan asas manfaat yang lebih baik dan diakui secara nasional.

Terkait usaha-usaha pemerintah dalam mendukung keberadaan Subak, Sudikerta memaparkan sudah banyak hal yang sudah dilaksanakan, di antaranya dari segi penataan infrastruktur, pemerintah sudah melaksanakan perbaikan saluran irigasi, membangun saluran baru. Pun jalan-jalan di daerah subak sudah diprogramkan setiap tahun.

Kepedulian pemerintah lainnya, lanjut Sudikerta, dari segi sarana prasarana berupa bantuan bibit-bibit unggul, dari sisi saprodi dibantu pupuk yang setiap tahun disubsidi mencapai Rp 10 miliar. Dan, dari sisi ketenagakerjaan yang saat ini susah untuk sektor pertanian, sudah diperingan dengan bantuan traktor tangan dan mesin pemanen.

Sudikerta pun mencanangkan perlunya sistem asuransi yang akan melindungi para petani apabila mengalami gagal panen. "Apabila petani mengalami gagal panen, maka sudah ada yang akan membayar tanggungannya, sehingga kerugian yang dialami bisa teratasi," pungkas Sudikerta.

Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kacung Marijan, pun mendukung agar pengelolaan Subak di Bali haruslah terintegrasi, menyeluruh dan lintas sektoral melibatkan kementerian terkait. Tidak hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi, menurutnya, juga Kementerian Pariwisata.

Pengelolaan tersebut, diakui Kacung, juga harus melibatkan pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten. Pengelolaan yang terintegrasi haruslah menjamin pelestarian Subak dari aspek warisan budaya maupun hidup masyarakat. Jika tidak, kelak, Subak hanya tinggal nama, tinggal kenangan dalam cerita dan gambar. Semoga tidak! (benny dasman)