65 Persen Masyarakat TTU Miskin

KEFAMENANU, Pos-Kupang.Com -- Sebanyak 65 persen atau 36.134 keluarga di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) hidup dalam kemiskinan. Kondisi ini menyebabkan berbagai persoalan di daerah itu mulai dari masalah kesehatan, kualitas sumber daya manusia, pengangguran dan persoalan sosial lainnya.

Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes di depan peserta Musrenbang Kabupaten TTU, Selasa (29/3/2011), memaparkan, kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat di daerah itu yang masih tergolong rendah dengan jumlah keluarga pra sejahtera 65 persen atau 36.134 keluarga.

Sementara dari sisi produksi,  meskipun mengalami peningkatan tiga tahun terakhir namun tidak signifikan.  Luas panen padi sawah tahun 2007,  4.041 ha, dengan rata-rata produksi 1,8 ton/ha;  tahun  2009 luas panen 4.963 ha dengan rata-rata produksi  2,9 ton/ha.

Sedangkan untuk  jagung, tahun 2007 dengan luas panen 21.792 ha, mampu mencapai rata-rata produksi  1,1 ton/ha  dan  tahun 2009 dengan luas panen 21.585 ha , rata-rata produksi 2,6 ton/ha. Sistem pertanian tebas bakar yang masih dipraktekkan secara luas mengakibatkan kondisi kesuburan tanah terus menurun.
Demikian juga akses petani terhadap pasar  potensial yang sangat terbatas, keterbatasan aset dan akses terhadap sumberdaya produktif, keterbatasan kapasitas, skills dalam perhitungan ekonomi, bisnis  plan dan perbaikan teknologi. Curah hujan tidak menentu yang berdampak pada penurunan produksi pertanian.

Di sektor peternakan,  lanjut Fernandes, populasi dan kualitas ternak sapi bali juga terus menurun dari tahun ke tahun karena wabah penyakit, pemotongan sapi betina usia produktif dan pengantarpulauan sapi yang tak terkendali.

Kemiskinan  di daerah itu,  kata Fernandes menimbulkan berbagai persoalan sosial mulai dari masalah kesehatan, kualitas sumber daya manusia hingga pengangguran.

Di sektor kesehatan, kata Fernandes, kematian ibu dan bayi masih tinggi.  Pada tahun 2009, ada 19 kasus kematian ibu melahirkan dari 5.531 kelahiran hidup. Angka kematian bayi  96 kasus dari 5.536 kelahiran hidup tahun 2008. Status gizi buruki 0,42% dari total 5.364 kelahiran hidup.Penyakit seks menular dan HIV/AIDS cenderung meningkat.

Pada tahun 2010 lalu, lanjutnya, ada  25 orang (13 perempuan, 12 laki-laki) tertular HIV/AIDS, 11 orang di antaranya meninggal dunia. Jumlah penderita penyakit malaria juga masih cukup tinggi. Pada tahun 2010 lalu, jumlah  penderita malaria klinis 4.460 kasus dan positif malaria 2.363 kasus. Sementara penderita diare pada tahun 2009 lalu  7.773 kasus dan TBS suspect  3.606 kasus pada tahun 2009 dan 2.552 kasus pada tahun 2010.Meski demikian dari usia harapan hidup, rata-rata pendudukan di Kabupaten TTU mencapai 67,71 tahun.
Pada sektor pendidikan, lanjut Fernandes, masih rendah angka partisipasi sekolah pada hampir semua jenjang pendidikan serta   masih tingginya angka buta aksara dan rendahnya mutu pendidikan. Sampai dengan akhir tahun 2010 angka buta aksara di Kabupaten TTU masih  11.121 orang. Rata-rata lama sekola 6,08 tahun,  IPM 65,84.

Pengangguran terselubung di daerah itu juga masih tinggi. Tingginya angka pengangguran tersebut, katanya, disebabkan karena rendahnya kualitas dan keterampilan tenaga kerja.  (dea)

Prioritaskan Sektor Pertanian

MENGATASI berbagai persoalan yang ada, Pemda  TTU dalam agenda pembangunan lima tahun ke depan menitikberatkan pada sektor pertanian untuk mewujudkan kdaulatan pangan, dan meningkatkan pendapatan tunai keluarga tani. Disamping itu, ada pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan mutu kesehatan dan keterjangakauan pelayanan, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Demikian dikatakan Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes dalam Musrenbang Kabupaten TTU, Selasa (29/3/2011).

Fernandes menjelaskan, agenda utama pembangunan Kabupaten TTU lima tahun ke depan ini akan ditunjang dengan program pembangunan prasarana perhubungan darat, penataan kota Kefamenanu sebagai Ume Naek - Ume Mese, pengembangan kawasan pesisir utara dan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.
Untuk menyukseskan agenda pembangunan yang ada, katanya, strategi yang ditempuh pemerintah daerah yaitu melibatkan semua pihak  dalam penyusunan RPJMDes, mereview dan menetapkan regulasi yang berpihak pada masyarakat, menjamin tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menetapkan anggaran pro rakyat dan responsive gender dengan alokasi dana desa (ADD) Rp 300 juta. Desa dan dana khusus kelurahan Rp 50 juta/ tahun.

Alokasi APBD 60 persen untuk rakyat dan 40 persen untuk belanja pegawai. Sebanyak 20 persen dari APBD daerah itu akan dialokasikan untuk sektor pendidikan dan 15 persen untuk sektor kesehatan. Fernandes juga mengatakan,  akan meluncurkan kredit usaha bagi masyarakat dengan suku bunga rendah (9 persen per tahun menurun),  keterbukaan informasi publik, mengefektifkan pengelolaan raskin dengan pola padat karya pangan,  penataan kelembagaan penyuluhan,  bersinergi dengan lembaga agama dan LSM, penguatan kapasitas aparat pemerintah desa.

Dia menyadari untuk mewujudkan program yang ada tidak mudah karena masih banyak tantangan yang akan dihadapi, antara lain adanya devisit anggaran pada tahun 2010. (dea)