Pemkot Kupang Batal Terima PPPK, Begini Alasannya

Kita bukan tolak program pemerintah pusat, tetapi kendala kita adalah anggaran.

Pemkot Kupang Batal Terima PPPK, Begini Alasannya
POS-KUPANG.COM/Laus Markus Goti
Wakil Wali Kota Kupang, dr. Herman Man, saat berada di depan Gereja St. Maria Assumpta seusai perayaan nikah massal, Selasa (29/5/2018). 

Pemkot Kupang Batal Terima PPPK, Begini Alasannya

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang membatalkan penerimaan atau pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Alasan tidak menerima PPPK, karena ketiadaan anggaran.

Hal ini disampaikan Wakil Walikota Kupang, dr.Herman Man, Senin (11/2/2019).

Menurut Herman, untuk tahun ini Pemkot Kupang tidak menerima PPPK karena anggaran terbatas.

"Kita bukan tolak program pemerintah pusat, tetapi kendala kita adalah anggaran. Anggaran ini selain untuk gaji PPPK juga dibutuhkan untuk pelaksanaan seleksi," kata Herman.

Sopi 1.785 Liter Hasil Operasi Cipta Kondisi di Kuwus Mabar Dimusnahkan

Gubernur NTT Ingatkan Bupati Sumba Barat Jangan Beri Ijin Bangun di Lokasi Sekitar Pasola

Dia menjelaskan, untuk PPPK, Pemkot Kupang mendapat jatah atau alokasi formasi sebanyak 145 orang dengan rincian 129 itu adalah honorer guru atau K2 dan 16 orang penyuluh pertanian.

"Jadi kita tunda penerimaan ini ada dua persoalan,pertama bahwa kami tidak menyediakan anggaran untuk proses seleksi‎ dan kedua adalah anggaran untuk penggajian, sebab 129 tenaga honor K2 yang diserahkan ke daerah itu, tentu kita tidak bisa bayar gaji mereka," kata Herman.

Disinggung bahwa PPPK adalah program pemerintah pusat yang harus dilaksanakan pemerintah daerah, Herman mengatakan, pengangkatan PPPK itu tergantung daerah.

"Jadi tidak semudah itu, karana baik untuk seleksi kita tidak punya anggaran, begitu juga untuk pembayaran gaji, terutama bagi 129 orang yang diserahkan ke daerah. Karena itu kita tidak bisa laksanakan pengangkatan PPPK tahun ini,"ujarnya.

Dikatakan,beberapa waktu lalu ada pertemuan di Batam,‎ banyak daerah yang keberatan, termasuk Kota Kupang karena berkaitan dengan ketersediaan anggaran.

"Kita mau ambil uang dari mana dan sekali lagi kita mau ambil uang di mana untuk gajian. Kami bukan tolak program ini tapi kendalanya di anggaran," ujarnya.

Awas Ada OPK Ana Nona

Bripda Ima Jaga Profesional

Begini Pengakuan Cici Belarista, Siswi SMPN 3 SoE: UNBK Lebih Simple

Halaman
12
Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved