Berita Kabupaten TTU

Bupati Raymundus Sau Fernandes Minta Dasar Penolakan Tambak Garam di Ponu Harus Berbasis Data

Memang lahan awal itu adalah lahan pertanian, tapi curah hujan itu kan tidak memungkinkan pertanian apakah itu jagung, atau sawah tadah hujan

Bupati Raymundus Sau Fernandes Minta Dasar Penolakan Tambak Garam di Ponu Harus Berbasis Data
POS-KUPANG.COM/TOMMY MBENU NULANGI
Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes, S.Pt. 

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU--Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, S.Pt meminta kepada para pihak yang menyatakan penolakan terhadap wacana pemerintah membangun tambak garam di Desa Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, harus berdasarkan data dan fakta.

Sebab, jika para pihak yang melakukan penolakan kehadiran tambah garam di Desa Ponu hanya untuk mempertahankan bahwa wilayah SP 1 dan SP 2 digunakan untuk daerah peternakan, maka berapa hasil pertanian yang dihasilkan dari wilayah tersebut.

"Memang lahan awal itu adalah lahan pertanian, tapi curah hujan itu kan tidak memungkinkan pertanian apakah itu jagung, atau sawah tadah hujan. Kita ambil data terakhir lima tahun kan gagal tanam. Terus kita mau pertahankan tanah kosong untuk apa?," tanya Raymundus usai membuka kegiatan RAT KSP Pelita Lifau Indah di Binsasi, Sabtu (19/1/2018) siang.

Pria Ini Penggal Kepala Pacarnya Karena Menyajikan Sup Dengan Rasa Seperti Ini

Naiknya Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Perlu Dikritisi, Ini Kajian Pengamat!

Bupati Marsel Tantang Guru Kimia Untuk Jadikan Sebagai Pelajaran Mengasyikan

Jalan Ruteng-Reo Kabupaten Manggarai Longsor, Pemilik Lahan Setuju Tanahnya Digusur

Raymundus menambahkan, jika para pihak melakukan penolakan wacana pemerintah hanya karena mempertahankan bahwa lahan tersebut digunakan untuk daerah peternakan, maka di hanya ada satu atau dua orang yang memiliki hewan ternak.

"Yang ada di SP 1 dan SP 2 itu kan tidak punya sapi semua. Oleh karena itu saya hanya fokus untuk berbicara wilayah SP 1 dan SP 2, yang luas lahannya 690 hektar. Dan itu sudah diserahkan oleh pemangku ada ke pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi," ujarnya.

Menurutnya, hak kepemilikan tanah bagi seluruh masyarakat yang ada di wilayah SP 1 dan SP 2 tetap dijamin oleh pemerintah. Namun alih fungsi lahan tersebut harus dipikirkan bersama baik itu pemerintah maupun warga yang ada di wilayah tersebut.

"Karena sama saja memiliki lahan namun tidak dimanfaatkan untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat itu kan sama saja. Oleh karena itu pemerintah dalam kaitannya dengan transmigrasi lokal, dan mengkaplingkan tanah satu KK satu hektar dan itu harus membawa manfaat," tegasnya.

Raymundus menjelaskan, pemerintah harus melakukan analisis usaha berkaitan dengan potensi lahan di wilayah SP 1 dan SP 2. Hal itu dilakukan karena pemerintah ingin mendongkrak perekonomian masyarakat di wilayah tersebut. 

Kapolda Jatim Ungkap Motif dan Besaran Tarif yang Ditentukan Vanessa Sekali Kencan

Nenek Lyudmila R, Pakai Gergaji Listrik Mutilasi Tubuh Putranya hingga 70 Bagian. Kok Bebas?

KEJI! Gara gara Mahar, Pengantin Baru Dirudapaksa Ayah Mertua. Iparnya Rekam Adegan Ranjang

"Kalau usaha pertanian lahan kering dan tidak mendapatkan hasil sama sekali untuk apa dipertahankan. Dan ini harus kita obyektif melihat persoalan ini. Tidak ada kepentingan tersembunyi disini," tambahnya.

Lanjut Raymundus, kepada pemilik lahan nantinya akan dilakukan sosialisasi terkait dengan wacana tambak garam tersebut dengan tetap menjamin kepemilikan lahan tetap oleh pemerintah, karena lahan tersebut hanya dialihfungsikan oleh investor garam.

"Hanya diolah oleh investor, sistem bagi hasil bisa disepakati. Dia duduk manis setiap dua Minggu panen satu kali, satu bulan panen dua kali, dia dapat persentase, kemudian dia masuk sebagai tenaga kerja. Maka dapat keuntungan dobel. Bayar upah sebagai tenaga kerja dan dapat hasil karena dia punya tanah," ujarnya.

Atas masalah tersebut, Bupati TTU dua periode itu meminta kepada para pihak untuk dapat melihat realitas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah SP 1 dan SP 2 tersebut agar secara obyektif dan rasional sehingga dapat membawa nilai perekonomian bagi masyarakat. (Laporan Reporter Pos Kupang, Tommy Mbenu Nulangi) 

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved