Berita Kota Kupang

Naiknya Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Perlu Dikritisi, Ini Kajian Pengamat!

anggaran publik cenderung tidak dimaknai dalam cara pikir bahwa anggaran yang ada terbatas, oleh karenanya harus dikelola seefisien mungkin.

Naiknya Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Perlu Dikritisi, Ini Kajian Pengamat!
POS KUPANG/GECIO VIANA
Pengamat Politik dan Kebijakan Politik dari FISIP Undana Kupang, Dr. Laurensius P. Sayrani, S.Sos., MPA saat ditemui di di ruang dosen Administrasi Negara, FISIP Undana pada Jumat (18/1/2019) siang, 

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pengamat Politik dan Kebijakan Politik dari FISIP Undana Kupang, Dr. Laurensius P. Sayrani, S.Sos., MPA mengatakan, kenaikan anggaran khususnya untuk pos perjalanan dinas DPRD harus dilihat secara bersama dengan kritis.

Terlebih dalam memasuki tahun kontestasi politik elektoral 2019 ini.

Ditemui POS-KUPANG.COM di ruang dosen Administrasi Negara, FISIP Undana pada Jumat (18/1/2019) siang, Laurensius mengungkapkan, ada beberapa lapisan persoalan yang perlu dicermati dalam penganggaran untuk perjalanan dinas bagi DPRD.

Dikatakannya, terdapat problem paradigmatik dan sekaligus instititusional terkait pengelolaan anggaran publik yang dianggarkan untuk perjalanan dinas.

Pada level paradigmatik, anggaran publik cenderung tidak dimaknai dalam cara pikir bahwa anggaran yang ada terbatas, oleh karenanya harus dikelola seefisien mungkin.

Bupati Marsel Tantang Guru Kimia Untuk Jadikan Sebagai Pelajaran Mengasyikan

Penduduk Ende Yang Belum Merekam E-KTP Sebanyak 17.893

Jalan Ruteng-Reo Kabupaten Manggarai Longsor, Pemilik Lahan Setuju Tanahnya Digusur

"Dalam situasi ini, orang kemudian hanya berpikir bahwa anggaran ada untuk dihabiskan tanpa perlu memikirkan hasil dan implikasinya secara serius. Jadi kemudian kehilangan kesadaran etis tentang publik dan segala persoalannya," ungkapnya.

Pada level institusional, lanjut Laurensius, ketiadaan kesadaran tersebut nampak pada lemahnya desain institusional dan manajerial yang memungkinkan ada ukuran dari setiap rupiah atau anggaran yang dikeluarkan.

"Anggaran kemudian tidak terkoneksi dengan kinerja personal, kelompok, organisasi dan terpecahkanya persoalan publik. Bagi saya, dalam situsi semacam inilah, cerita tentang anggaran perjalanan dinas baik di birokrasi maupun di DPRD terus berulang yaitu membengkaknya biaya perjalanan dinas," jelasnya.

Nenek Lyudmila R, Pakai Gergaji Listrik Mutilasi Tubuh Putranya hingga 70 Bagian. Kok Bebas?

Soal Perjalanan Dinas, Yucun Lepa : Itu Salah satu Tupoksi DPRD

KEJI! Gara gara Mahar, Pengantin Baru Dirudapaksa Ayah Mertua. Iparnya Rekam Adegan Ranjang

Menurutnya, biaya perjalaan dinas bisa saja dikooptasi dan dikapitalisasi sebagai keuntungan personal. Itulah yang menjelaskan mengapa anggaran perjalanan dinas menjadi anggaran yang selalu dilenturkan, naik dan turunnya bukan ditentukan oleh rasionalitas managerial.

Lebih lanjut, pihaknya juga melihat dalam penganggaran perjalanan dinas tidak nampak sebagai fungsi untuk meningkatkan kinerja organisasi, akan tetapi, kata Laurensius, perjalanan dinas ditelingkung sebagai sumber pendapatan secara personal yang dipakai sebagai sumber daya politik pada umumnya

Halaman
12
Penulis: Gecio Viana
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved