Berita Kabupaten Ngada

PMKRI Cabang Ngada Desak DPRD Tentukan Wakil Bupati

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ngada mendesak DPRD Ngada untuk segera menentukan wakil bupati Ngada.

PMKRI Cabang Ngada Desak DPRD Tentukan Wakil Bupati
Pos Kupang.com/Gordy Donafan
Ketua Presidium PMKRI Cabang Ngada, Senobius Mbasu.

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Gordi Donofan

POS-KUPANG.COM | BAJAWA --  Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ngada mendesak DPRD Ngada untuk segera menentukan wakil bupati Ngada.

PMKRI menilai sejak bupati Ngada Marianus Sae terjaring OTT hingga saat ini DPRD Ngada masih apatis untuk menentukan wakil bupati.

Hal ini akan berdampak pada lambannya proses pembangunan di kabupaten Ngada dan membatasi kewenangan dari plt bupati.

PMKRI sangat menduga, fenomena ini muncul atas adanya permainan politik oleh DPRD Ngada sehingga penentuan wakil bupati sampai saat ini masih terkatung-katung.

"Jika beberapa bulan ke depan DPRD Ngada belum mengambil sikap, maka PMKRI secara organisatoris akan melakukan aksi besar-besaran di kantor DPRD Ngada," ungkap Ketua Presidium PMKRI Cabang Ngada, Senobius Mbasu, kepada POS KUPANG.COM, Selasa (15/1/2019).

Sementara Sekjen PMKRI Cabang Ngada, Gregardus Adeputra Moses, mengatakan PMKRI juga mendesak pemprov NTT untuk segera mengambil sikap mengenai hal ini.

PMKRI juga mendesak kepada ketiga pimpinan parpol yang mengusung Marianus Sae dan Paulinus Soliwoa diantarannya PAN, GOLKAR dan Hanura untuk segera mengambil sikap dan mengusungkan siapa yang layak menjadi wakil bupati.

Polres TTU Diminta Segera Tahan Tersangka Kasus Ilegal Logging

"Jangan sampai gara-gara kepentingan politik mengabaikan yang berurusan dengan publik," ujarnya.

Secara terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Ngada, Helmut Waso, kepada POS KUPANG.COM, mengatakan, pihaknya tidak bisa mengambil sikap, pasalnya yang memiliki wewenang untuk menentukan wakil bupati, itu adalah hak dari Partai Politik pengusung Marianus Sae dan Paulus Soliwoa saat Pilkada kali lalu.

Wewenang itu ada ditiga pimpinan Parpol yaitu, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar dan Partai Hanura.

Ia juga mengatakan kewenangan lainnya ada di Depdagri melalui Pemerintah Provinsi NTT yang akan memprosesnya.

"Saya mau sampaikan bahwa itu kewenangan Depdagri melalui Pemerintah Provinsi NTT. Dengan Depdagri kita komunikasi, tapi tetapkan dulu PLT Bupati menjadi bupati defenitif, setelah itu baru proses wakilnya. Kita tunggu saja kalau Depdagri melalui Pemerintah Provinsi sudah proses itu," ujarnya. (*)

Penulis: Gordi Donofan
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved