Berita Kabupaten Sumba Barat Daya

Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di NTT Ternoda Dengan Kasus MG dan DPRD di SBD

Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) 2018 di NTT, ternoda dengan kasus MG dan DPRD di SBD, kenapa?

Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di NTT Ternoda Dengan Kasus MG dan DPRD di SBD
POS KUPANG.COM/HERMINA PELLO
Ansi Rihi Dara dari LBH APIK pada acara FGD yang diselenggarakab Ombusdman di Hotel Neo by Aston, Kamis (3/12/2015) 

POS-KUPANG.COM -  Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) 2018 di NTT, ternoda dengan kasus MG dan DPRD di SBD

Penilaian itu disampaikan oleh Direktris LBH APIK NTT, Ansi D Rihi Dara, SH saat dimintai tanggapannya soal kasus siswi SMU, MG yang diduga diperkosa dan dihamili oknum DPRD SBD, YK.

Ansi D Rihi Dara, SH mengatakan, pihaknya sangat prihatin dengan kasus dimaksud. Sebab, kasus itu bukan saja kasus dugaan perkosaan tapi juga disertai ancaman bagi perempuan dengan posisi rentan.

Ansi D Rihi Dara, SH
Ansi D Rihi Dara, SH (PK/VEL)

"Karena itu Negara harus mampu membuktikan kehadiranya untuk upaya penegakan hukum dan keadilan bagi korban melalui sikap profesional aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini polisi yang menangani kasus perlu langkah afirmasi ketika berhapan dengan kasus yang menimpa perempuan dan anak," kata Ansi, Senin (3/12/2018) sore.

Ansi menilai, sangat nyata posisi korban yang rentan atau tidak setara dan tidak diperhitungkan karena bahaya ancaman yang datang kepada korban tidak diikuti dengan upaya menahan pelaku.

"Selain itu, DP3A Kabupaten SBD sebagai instansi pemerintah yang memiliki tupoksi perlindungan perempuan dan anak mestinya responsif dengan tindakan nyata seperti mendesak polres dan melindungi korban," tegas Ansi. 

Ramalan Zodiak Hari ini, Capricorn akan Mendapat Untung Besar, Tapi Scorpio akan Boros di Hari Ini

Jin BTS Ulang Tahun, Gerbong Kereta Ini Jadi Sasaran Empuk ARMY, Unik dan Kreatif Banget

Ansi menegaskan, sebagai bangsa sedang memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) 2018 di bulan Desember ini, kasus itu jika benar maka hal itu telah menodai HAKTP 2018.

"Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di NTT dan tidak ditangani dengan serius, menunjukkan bahwa kita terus ditelanjangi. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan didepan mata, tapi kita tidak mampu melindungi korban karena regulasi yang ada sangat sempit dan tidak memberi rasa keadilan bagi korban. Karena itu perlu segera disahkan RUU PKS," kata Ansi. 

* Sanksi Partai Bagi Pelaku

Ansi menambahkan, pelaku yang diduga adalah wakil rakyat yakni anggota DPRD SBD itu sangat disayangkan.

Halaman
1234
Penulis: novemy
Editor: Bebet I Hidayat
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved