DPRD NTT NIlai Pemprov Lamban Tangani Guru SMA/SMK

Jika persoalan guru tidak selesai, maka bagaimana kita mau pikir soal mutu dan sebagainya

DPRD NTT NIlai Pemprov Lamban Tangani Guru SMA/SMK
POS KUPANG/OBY LEWANMERU
Forum Guru Kota Kupang saat tatap muka dengan Pimpinan dan anggota Komisi V DPRD NTT di ruang rapat komisi setempat, Selasa (6/3/2018). 

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Oby Lewanmeru

POS KUPANG.COM,KUPANG - Anggota Komisi V DPRD NTT, Anwar Hajral menilai Pemprov NTT sangat lamban mengurus tenaga honorer yang ada di SMA/SMK setelah adanya pengalihan.

Salah satu adalah status dari tenaga honor tersebut yang harus dimiliki yakni legalitas dari Pemprov.

Anwar mengatakan hal ini saat tatap muka dengan Forum Guru Kota Kupang di ruang rapat Komisi V DPRD NTT, Selasa (6/3/2018).

Menurut Anwar, menyangkut dan kesra dan lain sebagainya termasuk masalah tenaga honor di SMA/SMK, DPRD NTT, khususnya Komisi V sudah menyampaikan kepada pemerintah NTT, namun respon dari Pemprov NTT lamban.

Baca: Bupati Malaka Stef Bria Seran Beri Input Dalam Kapitel Provinsi SVD Timor Ke-18

Baca: DPRD Sumbar Dukung Pemkab Bangun Infrastruktur Jalan Menuju Obyek Wisata

"Karena itu, saya berpikir bahwa perlu ada sebuah tindakan gila dari guru -guru agar membuka mata pemerintah.

Jika persoalan guru tidak selesai, maka bagaimana kita mau pikir soal mutu dan sebagainya," kata Anwar.

Wakil Ketua Komisi V, M.Ansor mengatakan, DPRD NTT akan terus memperhatikan secara serius soal permasalahan yang dihadapi para guru.

Baca: ASTAGA! Sebanyak 28.529 Warga Sumba Timur Belum Punya E-KTP

Baca: NTT Target 75 Persen Partisipasi Pemilih tahun 2019

"Tentang guru honor dari komite, dana bos 15 persen bisa bayar honor guru komite, tapi harus ada SK dari gubernur," kata Ansor. (*)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Fredrikus Royanto Bau
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved