Oleh Jonatan Lassa

Argumentative Flobamoranesis

BUKU The Argumentative Indian oleh Amartya Sen, pemenang Nobel Ekonomi tahun 1998 (sekarang profesor di Universitas Harvard), berisi koleksi tulisan yang luar biasa penting untuk memahami bahwa di Timur, sudah sangat lama manusia mengenal demokrasi. Buku tersebut melihat tradisi debat publik dan pluralisme intelektual sebagai sejarah dan identitas India. Tanpa budaya dasar ini, tidak mungkin India menyumbang begitu banyak penerima nobel bidang sains dan pemikir mashyur dunia.

Dalam opininya di The World Street Journal (24/03-2006), Sen meringkaskan tulisan itu dalam satu kata :  Democracy Isn't 'Western' (Demokrasi Bukan Milik Barat). Para sejarawan di negara-negara Barat sering tulalit karena secara deterministik hanya melihat 'demokrasi' seolah dimulai dari era khususnya Yunani Kuno. Disarankan oleh Sen agar para 'ahli' sejarah tidak masuk dalam jebakan determinisme budaya, sebaliknya mereka perlu melihat jauh sebelum era Plato, Aristoteles dsb. Tepatnya, melihat ke Timur dengan budaya yang berusia lebih tua.

Sudah lama, sejak studi Master di Inggris maupun semasa studi doktoral di Jerman, penulis merenungkan tentang argumentative flobamoranesis. Sebuah identitas yang samar-samar hampir hilang karena tidak dikenali oleh masyarakat intelektualnya terutama universitas-universitas di NTT maupun Indonesia. Argumentative Flobamoranesis tepatnya berbicara tentang masyarakat Flobamora, dengan ke-ciri-an yang khas, yang suka berdebat dan to the point, tetapi dengan logika yang rasional.

Suatu ketika, tepatnya dua tahun lalu, ketika penulis bersama-sama rekan-rekan dari Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) University di Australia melakukan penelitian lapangan di Sikka dan Rembang (Jawa Tengah), ada fenomena menarik yang mengganggu penulis untuk menjelaskan. Penulis ditanya, mengapa orang-orang Sikka lebih suka berdebat dan lebih membutukan waktu untuk konsensus ketimbang orang-orang di Rembang?

Pertanyaan itu terus mengiang-ngiang. Saya secara jujur melihat fenomena tersebut tepatnya adalah sebuah budaya argumentatif. Ada budaya yang mengakar di mana orang berdepat dalam lokus yang kecil, yakni di desa-desa. Dan tentang ini, pengalaman bersama teman-teman LSM dalam 10 tahun terakhir membuat saya ingat berbagai pertemuan kampung mulai dari Besikama, Mollo, Sikka dan Alor. Dalam anekdot kita sehari-hari, kita sering mendengar tentang orang Rote yang suka berdebat. Orang-orang Timor khususnya Atoni di kampung yang sering dikonstruksikan orang luar sebagai 'penurut' justru super aktif, argumentatif dan kritis di dalam sel-sel yang lebih kecil. Beberapa teman dari Mollo dengan bangga mengatakan bahwa gerakan anti tambang pertama di NTT dimulai dari Mollo. Jangan lupa, penolakan tambang datang dari rasional yang padat tentang pembangunan berkelanjutan (secara ekologis, penghidupan/livelihoods, maupun ekonomi jangka panjang).

Secara personal, penulis cukup dekat dengan beberapa aktivis Aceh dan 'jatuh cinta' pada argumentative acehnese, yang aktif berdiskusi apa saja tentang dunia dalam sel-sel sosial seperti di warung kopi. Awalnya, ketika membandingkan kebudayaan Aceh, yang sudah mengenal cash economy sejak abad XI, penulis cukup minder dengan sejarah cash economy Timor yang belum lama dan tidak menyebar. Namun refleksi-refleksi dari tepian Sungai Rhine yang terus mengalir memberikan inspirasi bahwa masyarakat kita khususnya di Flobamora, memiliki karakter yang luar biasa hebat, namun jarang dikenali.

Pertanyaan yang krusial dan menjadi jantung dari tulisan ini adalah, mengapa ketika kaum flobamoranesis masuk universitas atau menjadi birokrat, mentalitas kritis dan argumentatif seolah tersedot habis tanpa bekas?

Jawaban seorang teman dari Timor alias Atoni yang sedang mengambil doktoral di Inggris, karena institusi mengebiri individu. Kalau di-reframing ulang jawaban tersebut, institusi formal kita cenderung mengebiri dan menghabisi modal dasar kultural kita yang argumentatif, yang berpikir kritis, bebas tanpa terkungkung kerangka-kerangka represif kelembagaan formal.


Surat Edaran

Tulisan ini dibuat secara cepat, mengalir dalam waktu hanya 90 menit sebagai respon atas bocornya Surat Edaran PR III Undana tertanggal 18 Januari 2010 (Nomor: 616/H15/TU/2010) ke internet, baik di Facebook.com maupun Blogspot.com. Surat edaran tersebut ditujukan pada semua sivitas akademika internal Undana dengan 7 butir pesan, yang kalau dibaca, kita diingatkan ke zaman Suharto, di mana kampus-kampus dikebiri untuk menjadikan sivitas akademika menjadi mesin-mesin atau tepatnya robot-robot kekuasaan yang memunculkan kepatuhan semu dan mengebiri inovasi.

Jujur saja. Maksud surat edaran tersebut (bila kopian yang disebarkan ke internet benar), mengandung maksud baik, yakni sebuah kepedulian agar para mahasiswa wajib melakukan mandat utamanya yakni belajar, sebuah panggilan yang berbiaya tinggi karena itu sekaligus merupakan ibadah dan bentuk terima kasih kepada para orangtua yang sudah bersusah-susah di kampung-kampung.

Walaupun niat baik itu dipahami penulis, ada beberapa kekeliruan yang mendasar dalam surat edaran tersebut. Pada point 3 disebutkan "Saudara-saudara mahasiswa diharapkan untuk dapat menghindarkan diri dan tidak terlibat dalam kegiatan unjuk rasa, demonstrasi, anarkis, tawuran, konsumsi miras, dan narkoba yang akibatnya akan lebih banyak merugikan saudara-saudara sendiri." Point 5 berbunyi "Saudara-saudara mahasiswa diharapkan untuk dapat menghindarkan diri dan tidak terlibat dalam kegiatan unjuk rasa, demonstrasi, anarkis, tawuran, konsumsi miras, dan narkoba yang akibatnya akan lebih banyak merugikan saudara-saudara sendiri."

Kritik pada point 3 adalah apakah itu surat edaran itu ciri khas lembaga ilmiah, khususnya ketika memasukkan aspek seperti unjuk rasa dan demonstrasi sejajar dengan tindakan anarkis, tawuran, konsumsi miras, dan narkoba? Adalah keliru besar menyamakan unjuk rasa dan demonstrasi dengan kriminalitas.

Point ke 5, khususnya yang mengandung kecurigaan kepada  ajakan berbagai lembaga LSM, organisasi ekstra kampus, ormas dan lembaga lainnya, merupakan sebuah pengkhianatan pada lembaga-lembaga sosial tersebut yang sekian lama menjadi sektor-sektor baru penyerab para sarjana Undana.

Di samping itu, sektor-sektor civil society tersebut merupakan tulang punggung perubahan sosial dan pembangunan berkelanjutan dan ini adalah pengetahuan umum dan banyak tercantum dalam dokumen-dokumen formal dari lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga Agenda 21 untuk Pembangunan Berkelanjutan oleh pemerintah. Lebih dari itu, LSM dengan berbagai universitas di dunia maupun nasional, terdapat banyak sekali kerja sama kolaboratif baik riset maupun kebijakan dalam ratusan sektor.

Surat tersebut singkatnya dapat menimbulkan kebingungan karena masyarakat awam tentu bertanya, bagaimana Gubernur NTT yang berlatar belakang LSM maupun presiden yang juga orang LSM (aktif diberbagai Yayasan), seolah-olah dikatakan sebagai sektor yang buruk? Yang perlu diingat adalah pentingnya mahasiswa terlibat dalam berbagai gerakan sosial dijamin oleh Hak Sipil Politik yang diratifikasi oleh Indonesia lima tahun silam. Selain itu, hak itu dijamin dalam UUD 1945 pasal 28.

Fenomena ini tentunya bukan khas Undana saja. Berbagai harian lokal di NTT sering memunculkan berita tentang lembaga pendidikan tinggi dalam menekan para mahasiswa yang kritis terhadap status quo di luar maupun di dalam. Secara pribadi, ada risiko yang lebih besar dari itu. Bahwa kultur argumentative flobamoranesis justru hancur dan dihancurkan oleh lembaga di mana budaya itu harus dihidupkan dan dilestarikan. Kesegaran akan perdebatan, tentang apa saja di bawah kolong langit ini, dengan kebebasan berekspresi yang inovatif. Akan sangat disayangkan, alumnus-alumnus perguruan tinggi kita memiliki kultur pasif, tidak kritis, responsif, tidak argumentatif dan selalu tunduk pada alumnus-alumnus Universitas Barat. Dilain pihak, berbagai pimpinan yang merupakan produk universitas-universitas yang mengagungkan kreativitas dan kebebasan berpikir dan berekspresi justru ditelan kembali oleh sikap lembaga pendidikan era Orde Baru, sekedar menjadi mesin penghasil robot bernyawa.

Penulis tetap optimis universitas-universitas di NTT bisa lebih berkembang dan terus mengembangkan dan melestarikan apa yang masih ada di masyarakat dan positif. Budaya debat intelektual, demonstrasi tanpa anarkis serta unjuk rasa dan unjuk pikiran diharapkan tetap menjadi obsesi para petinggi. Bila perlu, para petinggi universitas-universitas di NTT turun dari menara gading dan menujukan contoh berunjuk rasa/unjuk pikiran serta demonstrasi yang khas kaum terdidik dilembaga pendidikan tinggi. Bukan sebaliknya, tertinggal beberapa abad dari kaumnya, the argumentative flobamoranesis yang tidak bersekolah tapi paham apa itu pendidikan yang membebaskan.

Argumentasi Indian di atas menjelaskan mengapa India menyumbang banyak sekali penerima nobel bidang sains dan ilmu ekonomi. Hilangnya argumentative flobamoranesis dan Argumentative Indonesians, tepatnya dihilangkan secara kejam di kampus-kampus kita menjelaskan mengapa kerinduan banyak petinggi universitas baik Undana maupun lainnya tentang penerima Nobel dari Indonesia merupakan mimpi bohong alias pura-pura bermimpi. *



Kandidat Ph.D di Universitas Bonn, Co-editor Journal of NTT Studies

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved