Wacana PPPK Dirumahkan Bikin Guru di Sumba Timur Kepikiran

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Budiman

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU - Sejumlah guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Sumba Timur masih memikirkan wacana pegawai kontrak daerah dirumahkan akibat belanja pegawai melebihi batas.

Salah satu guru di SD Inpres Hiliwuku di Kecamatan Matawai La Pawu, Roselina Dian Tamu Ina kepada POS-KUPANG.COM mengatakan, sejak muncul informasi bahwa PPPK terancam diberhentikan, dirinya tidak tenang.

“Setelah ada berita itu mulai kepikiran, takutnya putus (diberhentikan jadi guru) di tengah jalan,” katanya saat ditemui pada Rabu (3/6/2026).

Roselina telah menjadi guru PPPK penuh waktu selama kurang lebih tiga tahun sejak Juni 2023.

Sebelum diangkat menjadi PPPK, ia mengabdi sebagai guru honorer selama 20 tahun di SD Wairara, Kecamatan Mahu.

Dari Kota Waingapu, ibu kota Kabupaten Sumba Timur, sekolah tersebut bisa ditempuh sekitar empat jam perjalanan.

“20 tahun di sana jadi guru honor, jadi PTT dan sekarang sampai PPPK,” ujarnya.

Ia berharap wacana dirumahkan atau diberhentikan itu tidak terjadi. Ia mengaku, bersedia berstatus PPPK seumur hidup asalkan tidak mengalami pemutusan kontrak.

“Usahakan tidak putus kontrak, sekalipun PPPK seumur hidup,” harap Roselina.

Harapan yang sama juga diungkapkan Delsiana Efi, seorang guru di SMP Negeri 2 Waingapu. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya bisa berdoa kepada Tuhan agar diberikan pertolongan.

Ia sangat cemas dengan wacana SK pengangkatan PPPK yang baru diterimanya pada 1 Oktober 2025 itu tidak diperpanjang.

Baca juga: Kadis PPO Sumba Timur: Guru PPPK Tidak Akan Dirumahkan

Ia menyebutkan bahwa per 30 September 2026, SK tersebut akan berakhir.

"Setiap hari dengan dukungan doa saja. Tidak ada hal lain lagi. Saya berserah kepada Tuhan. Saya berharap sekali untuk bisa naik jadi penuh waktu," katanya, Selasa (2/6/2026).

Di rumah, Delsiana adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki tiga orang anak.