Buntut Pagar Kantor Gubernur NTT Roboh, Wagub NTT Johni Asadoma Buka Ruang Dialog

“Salah satu tuntutan agar angkutan pikap diberi kebebasan angkut penumpang di ruas Jalan Timor Raya yang mana itu adalah wilayah operasi angkutan kota atau bemo. Karena pikap juga angkut penumpang di ruas Jalan Timor Raya yang oleh aturan dilarang menyebabkan angkutan kota atau bemo tidak dapat penumpang,” jelasnya.

Menurut Johni Asadoma, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur agar seluruh masyarakat dapat mencari nafkah dengan aman dan tertib. Karena itu, gubernur menerbitkan Surat Edaran pada Juni 2025 untuk mengatur operasional angkutan.

“Pemerintah bertugas mengatur agar semua warga bisa mencari nafkah dengan tenang, tertib dan aman. Karena itulah Gubernur menerbitkan Surat Edaran tanggal Juni 2025,” tegas Johni. 

Sebagai informasi, demo pada Kamis sore itu berakhir ricuh. Aparat Kepolisian dan masa aksi terlibat saling dorong. Sejumlah mahasiswa dan petugas keamanan mengalami luka akibat lemparan baru. Polisi mengerahkan mobil water canon untuk mengurai masa. (fan)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS