Bupati TTU Copot Camat Insana dan Kepala BPBD TTU

Ringkasan Berita:

• Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Yosep Falentinus Delasalle Kebo mencopot dua pejabat atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab TTU dari jabatan mereka. 
• Dua orang ini yakni Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPBD), Octho Nule dan Camat Insana Barat, Agustinus Hale.
• Yosep Falentinus mengatakan, dua orang ASN tersebut dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatannya masing-masing. Mereka dinilai tidak menjalankan tugas dengan baik. "Sudah kita copot," ungkapnya, Selasa (10/2).

 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Yosep Falentinus Delasalle Kebo mencopot dua pejabat atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab TTU dari jabatan mereka. 

Dua orang ini yakni Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPBD), Octho Nule dan Camat Insana Barat, Agustinus Hale.

Yosep Falentinus mengatakan, dua orang ASN tersebut dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatannya masing-masing. Mereka dinilai tidak menjalankan tugas dengan baik. "Sudah kita copot," ungkapnya, Selasa (10/2).

Yosep Falentinus menegaskan, pencopotan ini berkaitan dengan tidak terealisasinya sejumlah program dan rencana urgent pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan di daerah.

Dijelaskan Yosep Falentinus, pencopotan Camat Insana Barat, Agustinus Hale didasari oleh sikapnya tidak konsisten dalam menjalankan tugas. Sejumlah program strategis nasional dan daerah yang membutuhkan langkah cepat tak kunjung ditindaklanjuti di wilayah kecamatan itu.

Menurut Yosep Falentinus, tindakan Agustinus itu merupakan bentuk pembangkangan terselubung. Pasalnya, yang bersangkutan dinilai gagal mendukung program nasional dan daerah.

"Itu yang menjadi alasan pencopotan Camat Insana Barat," ungkap Yosep Falentinus.

Sementara itu, pencopotan Octho Nule dari jabatannya sebagai Kepala BPBD, jelas Yosep Falentinus, disebabkan karena sejumlah pengaduan dari bawahan di instansi tersebut.

Selain itu, yang bersangkutan dinilai tidak mencapai target kinerja yang diberikan.

Anggaran sebesar Rp 950 juta dari BNPB RI yang sebelumnya mengendapkan di rekening Pemda TTU tak kunjung diproses untuk dikembalikan pemerintah pusat.

Dana yang mengendap ini menjadi satu-satunya penghambat bagi Pemkab TTU mendapatkan alokasi anggaran penanggulangan bencana dari BNPB RI.

Sementara itu, ada sejumlah titik dampak bencana berskala besar di Kabupaten TTU yang membutuhkan sentuhan anggaran dana hibah dari pemerintah pusat melalui BNPB RI.

Dan salah satu persyaratan yang diajukan oleh BNPB agar alokasi anggaran dana hibah bencana disalurkan ke Kabupaten TTU yakni pengembalian dana sisa yang mengendap itu.