KPK Minta Pemkab Sumba Timur Verifikasi Ulang PPPK

Selain itu, kata Dian Patria, masih ditemukan tunggakan-tunggakan pajak yang hingga saat ini belum diselesaikan secara optimal. Ada juga pengerjaan proyek pengadaan yang masih berjalan sehingga serapan anggaran masih rendah.

Terhadap temuan tersebut, KPK memberi saran perbaikan guna memastikan pengelolaan pemerintah sesuai aturan serta pengawasan ketat.

“Terkait aset-aset yang masih dikuasai pihak lain diminta untuk segera dilakukan upaya penarikan. Termasuk tunggakan-tunggakan pajak bagi wajib pajak yang membandel serta pengawasan ketat oleh Inspektorat dan PPK terhadap proyek-proyek strategis daerah yang masih berjalan agar selesai tepat waktu dan tidak mangkrak,” ujarnya.

Patria mengingatkan, pemerintah daerah dan DPRD harus melaksanakan tugas perencanaan dan penganggaran APBD dengan penuh tanggung jawab.

“Jangan sampai ada titipan-titipan Pokir di luar ketentuan dan adanya uang ketuk palu,” sebutnya.

Menurutnya, regulasi juga harus ditegakkan demi menjaga ekosistem dan mencegah kebocoran yang dapat membuka celah praktik korupsi.

Sementara itu, Wakil Bupati Sumba Timur, Yonathan Hani mengatakan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti rekomendasi KPK untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Sumba Timur.

Ia menjelaskan bahwa, pemerintah daerah membutuhkan pendampingan KPK dalam pemanfaatan aset yang masih menyisakan permasalahan.

Bersama Bupati Umbu Lili Pekuwali kata dia, berkomitmen untuk menyelesaikan catatan yang ada dan mencari solusi yang terbaik.

“Kami berusaha mencari solusi yang terbaik dengan Pak Bupati. Apakah itu dalam bentuk ganti rugi, sewa dan lain sebagainya,” kata Wakil Bupati. (dim)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS