Pemkab Belu Dorong Penguatan Koperasi Melalui Pelatihan Pengurus KDKMP

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu berkomitmen memperkuat ekonomi desa melalui peningkatan kapasitas pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Komitmen ini ditunjukkan lewat pelatihan pengurus KDKMP yang digelar di Nenuk, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat. 

Asisten Administrasi dan Kesra Sekda Belu, Drs. Nikolas U. K. Birri, yang juga Plt. Kadis Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menegaskan pelatihan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi.

“Sebanyak 81 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk di Kabupaten Belu diharapkan menjadi motor penggerak baru bagi pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal,” ujarnya. Selasa (18/11).

Ia menambahkan bahwa keberadaan koperasi adalah titik awal pembangunan desa yang lebih mandiri. “Koperasi diharapkan mampu meningkatkan perputaran ekonomi desa, membuka akses pasar, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara langsung,” katanya.

Di tengah tantangan seperti disrupsi teknologi dan ketidakstabilan geopolitik, koperasi diminta menjaga ketahanan ekonomi lokal dengan menerapkan integritas, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Niko Umbu juga menekankan pentingnya transformasi digital. 

“Pemerintah mendorong penerapan sistem transaksi non-tunai serta penggunaan platform digital untuk meningkatkan kepercayaan publik dan efisiensi layanan,” terangnya.

Ia juga mendorong generasi muda dan sarjana desa untuk terlibat aktif dalam pengembangan koperasi agar hadir inovasi dan kreativitas yang lebih kuat di tingkat desa. Ia berharap pelatihan ini mampu memperkuat kolaborasi antara koperasi, pemerintah desa, UMKM, lembaga keuangan dan pelaku usaha.

“Sehingga koperasi benar-benar menjadi pusat ekosistem pembangunan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan,” tutupnya.

Kegiatan menghadirkan pemateri dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT, pengurus koperasi, perangkat desa, serta instansi pendukung lainnya. (gus) 

Baca berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE.NEWS