BPJS Ketenagakerjaan Dorong Perangkat Desa di Belu Jadi Motor Penggerak Perlindungan Sosial

Ringkasan Berita:

• BPJS Ketenagakerjaan Atambua mendorong Pemdes untuk berperan aktif memperluas pemahaman dan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja di tingkat desa
• BPJS Ketenagakerjaan menawarkan empat program utama, yakni JKK, JKM, JHT, dan JP bagi perangkat desa, pekerja rentan, dan pelaku UMKM
• BPJS menekankan pentingnya edukasi dan pendaftaran jaminan sosial sebagai investasi masa
• Wakil Bupati Belu menegaskan pentingnya sinergi pemerintah daerah dan BPJS untuk mendukung kesejahteraan pelaku ekonomi desa. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Atambua mendorong pemerintah desa (Pemdes) di Kabupaten Belu menjadi motor penggerak dalam memperluas pemahaman dan kepesertaan jaminan sosial bagi para pekerja di tingkat desa.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Atambua, Muhammad Midhad Farosi, Senin (17/11/2025) menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan menyediakan empat program utama, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). 

Menurutnya, perangkat desa, pekerja rentan, hingga pelaku UMKM merupakan kelompok yang memiliki risiko kerja tinggi sehingga membutuhkan perlindungan jaminan sosial.

“Dalam kegiatan sosialisasi yang dirangkaikan bersama dengan program One Village One Product (OVOP) beberapa waktu lalu, kami berharap perangkat desa bisa menjadi motor penggerak untuk mendorong pendaftaran dan memberikan edukasi mengenai manfaat jaminan sosial kepada masyarakat desa. Perlindungan ketenagakerjaan bukan hanya kewajiban, tetapi investasi untuk masa depan pekerja dan keluarganya,” tegas Muhammad Midhad Farosi, dalam keterangan resminya. 

Ia menambahkan peran pemerintah desa sangat strategis dalam meningkatkan cakupan perlindungan. Sosialisasi tersebut diikuti oleh seluruh perangkat desa se-Kabupaten Belu sebagai upaya memperkuat pemahaman mengenai pentingnya jaminan sosial bagi pembangunan desa.

Lebih lanjut, Muhammad Midhad Farosi menyebut, dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Sebagaimana disampaikan Bapak Wakil Bupati, keberhasilan program OVOP tidak hanya ditentukan oleh kekuatan produk lokal, tetapi juga oleh kesejahteraan para penggerak ekonomi desa. Karena itu, perlindungan jaminan sosial bagi pekerja desa dan pelaku UMKM harus menjadi perhatian bersama,” ujar Farosi.

Ia berharap kedepan semakin banyak pekerja desa mendapatkan perlindungan yang memadai demi meningkatkan kesejahteraan serta memperkuat fondasi ekonomi lokal. (gus) 

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS