Sumba Barat Daya Terkini

Bupati SBD Ratu Wulla Rakor dengan KPK, Tekankan Transparan dan Bebas KKN

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) menggelar rapat koordinasi, pemantaaun dan evaluasi program kerja dengan

Editor: Alfons Nedabang
POS-KUPANG.COM/PETRUS PITER
RAKOR - Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla bersama jajarannya menggelar rapat koordinasi pemantuan program kerja dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (17/11/2025) siang. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM, TAMBOLAKA - Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) menggelar rapat koordinasi, pemantaaun dan evaluasi program kerja dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rakor berlangsung di Aula Kantor Bupati Sumba Barat Daya, Senin (17/11/2025) siang.

Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla mengatakan rakor dengan KPK merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, efisien dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

KPK memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan instansi-instansi yang melaksanakan pelayanan publik. Rapat koordinasi ini sangat penting dan strategis bagi kita semua. 

Karena melalui kegiatan ini kita dapat melihat  sejauh mana kemajuan pelaksanaan pemberantasan korupsi terintegrasi di daerah ini.

Sekaligus menjadi momentum untuk menguatkan  komitmen bersama  dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih , transparan dan bebas korupsi.

Ratu Wulla mengatakna, melalui rakor ini, KPK dapat memastikan bahwa mekanisme pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dalam rakor ini, KPK juga akan memberikan arahan dan rekomendasi untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah ini, memiliki kewajiban untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang bersih dan berintegritas.

Untuk itu, kita harus secara terus menerus melakukan perbaikan sistem, peningkatan kompetensi aparatur dan penegakan disiplin kerja. 

Harus membangun budaya anti korupsi yang tidak hanya slogan tetapi menjadi spirit dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pemerintahan.

Karenanya, mari jadikan jabatan dan kewenangan yang kita miliki sebagai amanah dan bukan kesempatan memperkaya diri atau kelompok tertentu. Kita harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja jujur, profesional dan tanggungjawab. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS

 

Sumber: Pos Kupang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved