Belu Terkini 

AHY Sambangi Pulau Terluar, Periksa Infrastruktur Dasar agar Rakyat Tidak Merasa Ditinggalkan

Beberapa narasi menyebutkan bahwa Menko AHY menggunakan private jet. Informasi tersebut tidak tepat.

Penulis: Agustinus Tanggur | Editor: Alfons Nedabang
POS-KUPANG.COM/AGUS TANGGUR
TIBA DI BELU - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (13/11/2025). 
Ringkasan Berita:
  • Bantah pakai private jet
  • Kunjungan kerja di wilayah terpencil
  • AHY tinjau infrastruktur dasar
 

 

POS-KUPANG.COM - Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai penggunaan pesawat dalam kunjungan kerja Menko Agus Harimurti Yudhoyono ( Menko AHY ) ke wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Beberapa narasi menyebutkan bahwa Menko AHY menggunakan private jet. Informasi tersebut tidak tepat.

Pesawat yang digunakan adalah pesawat dinas milik negara yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Perhubungan, dan digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kemenhub adalah kementerian teknis di bawah Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Kunjungan kerja ini mencakup wilayah yang sangat jauh, terpencil, dan minim akses transportasi udara, mulai dari Atambua, Rote Ndao, hingga Manggarai Barat. 

Karena keterbatasan jadwal penerbangan komersial dan kebutuhan mobilitas lintas pulau dalam satu rangkaian kerja, penggunaan pesawat dinas merupakan opsi paling efektif dan efisien untuk memastikan seluruh agenda dapat berjalan tepat waktu.

Yang jauh lebih penting dari polemik pesawat adalah tujuan kunjungan itu sendiri: *memastikan rakyat yang tinggal di pulau terluar tidak merasa ditinggalkan oleh negara.

Dalam kunjungan tersebut, Menko AHY meninjau kondisi infrastruktur dasar, seperti air bersih, listrik, jalan, serta fasilitas perbatasan, dan mendengar langsung keluhan masyarakat yang selama ini hidup di garis depan Indonesia.

Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan dilakukan untuk mempercepat pelayanan publik dan pemerataan pembangunan, serta mematuhi seluruh aturan penggunaan aset negara. 

Kami berharap klarifikasi ini dapat menjaga ruang publik tetap berdasarkan data yang benar dan fokus pada hal yang paling penting: kehadiran negara sampai titik terjauh NKRI.

Klarifikasi ini dikirim Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Herzaky Mahendra Putra. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS 

 

Sumber: Pos Kupang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved