Dinas PUPR Malaka dan Kejari Belu Bahas Progres Pekerjaan Belanja Modal Tahun Anggaran 2025

Ia menegaskan Kejaksaan tidak menilai aspek teknis pekerjaan karena bukan kewenangannya. Peran Kejaksaan adalah mengingatkan, mengawasi aspek hukum, serta memberi pendampingan apabila ditemukan persoalan perdata atau administrasi.

“Secara teknis kualitas pekerjaan, kami bukan ahlinya. Kami hanya membantu mengingatkan agar semua pihak menjalankan tupoksi dengan benar,” jelasnya.

Johanes juga mengingatkan bahwa pendampingan hukum bukan berarti meniadakan proses penegakan hukum jika ditemukan penyimpangan.

“Pendampingan bukan berarti Kejaksaan atau Polisi tidak memeriksa perkara. Kalau memang salah, saya tegaskan, proses hukum tetap berjalan,” pungkasnya.

Kegiatan itu menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Malaka dalam menguatkan tata kelola pembangunan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum demi terciptanya pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. (ito)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS