Fraksi Golkar Soroti Krisis Air di Naru, Desak Pemerintah Fokus pada Infrastruktur Dasar

Selain itu, Fraksi Golkar mendesak Pemerintah Daerah mempercepat pemekaran wilayah Kecamatan Riung dan Riung Barat untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik di wilayah terpencil.

Dalam bidang kesehatan dan pendidikan, Fraksi Golkar memberikan apresiasi atas alokasi anggaran yang besar, masing-masing Rp211,95 miliar untuk kesehatan dan Rp274,89 miliar untuk pendidikan. Namun, Fraksi mencatat sebagian besar dana masih terserap untuk belanja pegawai.

Aty meminta agar pemerintah lebih fokus meningkatkan mutu pelayanan di sekolah dan puskesmas, memberikan insentif bagi tenaga guru dan medis di daerah sulit, serta memperbanyak program pelatihan dan pembinaan SDM aparatur desa.

Terkait dengan transparansi keuangan daerah, Fraksi Golkar menegaskan pentingnya laporan realisasi APBD yang disampaikan secara triwulanan kepada publik, serta penguatan peran Inspektorat Daerah dalam pengawasan internal. Golkar juga menekankan perlunya pelibatan masyarakat melalui Musrenbang yang partisipatif dan inklusif agar perencanaan pembangunan benar-benar berpihak pada kebutuhan rakyat.

Di akhir pandangan umumnya, Ketua Fraksi Golkar Aty Watungadha menegaskan komitmen partainya untuk terus mengawal kebijakan daerah agar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Ngada harus maju, mandiri, dan sejahtera. Kami dari Fraksi Golkar akan terus mengawal setiap kebijakan agar berpihak kepada rakyat, bukan sekadar memenuhi target administrasi,” pungkasnya. (cha)