Pemkab Malaka Perkuat Koordinasi Lintas Instansi Tangani Kasus Kekerasan Seksual

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Kristoforus Bota

POS-KUPANG.COM, BETUN - Pemerintah Kabupaten Malaka akan berupaya memperkuat koordinasi lintas instansi dalam menangani kasus kekerasan seksual yang marak terjadi di daerah tersebut, terutama yang menimpa korban anak di bawah umur.

Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu (HMS), menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya masih melakukan komunikasi intensif melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P2KBP3A). 

Selain itu, Pemkab juga menggandeng Dinas Sosial untuk lebih aktif mendatangi para korban guna memberikan perhatian khusus serta mencari solusi terbaik dalam pemulihan kondisi mereka.

“Sejauh ini memang kita masih lakukan komunikasi melalui Dinas P2KBP3A dan kita juga sudah koordinasikan dengan Dinas Sosial agar mereka lebih intens lagi untuk bisa mendatangi para korban kekerasan seksual, terlebih bagi korban di bawah umur, agar kita bisa cari solusi bagaimana bisa merehabilitasi kembali kondisi mental dan keadaan sosial mereka,” ungkap HMS saat diwawancarai POS-KUPANG.COM, Jumat (5/9/2025).

Menurutnya, kasus kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada fisik korban, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis yang mendalam serta memengaruhi kehidupan sosial mereka. 

Baca juga: Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur di Malaka Tengah Masuk Tahap Pemberkasan

Oleh karena itu, pemerintah daerah merasa perlu mengambil langkah cepat dan terukur untuk memastikan para korban mendapatkan pendampingan, baik secara medis, psikologis, maupun sosial.

HMS menambahkan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam penanganan masalah ini.

Pihaknya mendorong agar dinas-dinas terkait tidak hanya berhenti pada tahap penanganan awal, tetapi juga berfokus pada proses rehabilitasi jangka panjang yang mencakup pemulihan kepercayaan diri, perlindungan sosial, serta reintegrasi korban dalam kehidupan bermasyarakat.

“Kami ingin memastikan korban tidak merasa sendirian. Pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan dan pemulihan, sehingga mereka bisa kembali melanjutkan kehidupan dengan baik,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Malaka juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai lembaga nonpemerintah, organisasi sosial, serta tokoh masyarakat untuk bersama-sama membangun sistem perlindungan yang lebih kokoh bagi anak dan perempuan. Dengan demikian, upaya pencegahan dapat berjalan beriringan dengan penanganan kasus yang sudah terjadi.

Kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap anak di bawah umur, belakangan ini menjadi perhatian serius di Kabupaten Malaka.

Banyak pihak menilai, selain penegakan hukum, aspek sosial dan psikologis korban harus menjadi prioritas agar mereka tidak mengalami keterpurukan berkepanjangan.

Wakil Bupati Malaka menutup pernyataannya dengan menyerukan kepada masyarakat untuk berperan aktif melaporkan jika menemukan kasus kekerasan seksual di lingkungan sekitar. 

“Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita semua sebagai bagian dari masyarakat Malaka,” pungkasnya. (ito)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS