DPRD Minta Penataan MBG dan Setuju Pengelolaan Lewat Kantin Sekolah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG -Anggota DPRD NTT David Boimau meminta agar adanya penataan pada pelaksanaa program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTT.

David juga setuju jika pengelolaan MBG menggandeng kantin sekolah. 

"Dengan adanya persoalan MBG di tingkat nasional, kita berharap di NTT penataan pelaksanaan MBG itu ditata lebih baik lagi," katanya, Selasa (9/6/2026). 

Dengan penataan itu, maka pelayanan ke sasaran bisa lebih tepat.

Baca juga: BREAKING NEWS: FKPTT Datangi Polda NTT Terkait Dugaan Mafia MBG

Ia juga mendorong percepatan pembangunan dapur MBG agar memberi manfaat lebih luas bagi para penerima, terutama di pelosok-pelosok. 

Politikus Hanura ini juga menanggapi adanya desakan dari kelompok pemuda mahasiswa di NTT agar aparat penegak hukum (APH) melakukan penyelidikan terhadap operasional dapur MBG. 

"Kita berharap dengan adanya penangkapan dan penetapan tersangka di jajaran BGN sebelumnya menjadi cerminan dan evaluasi bagi NTT," ujarnya. 

Persoalan yang terjadi di level pusat pada bekas pejabat BGN, kata dia, memang adanya penghentian sementara. Namun, David mendorong layanan itu kembali terlaksana. Apalagi selama ini pelajar telah terbiasa mendapat MBG. 

"Secepatnya bisa dibenahi dan pelayanannya kembali," katanya. 

Anggota Komisi I DPRD NTT itu juga mendukung adanya wacana agar pelibatan kantin sekolah dalam pengelolaan MBG. Akan tetapi, kantin yang ada perlu mengikuti standar pelayanan sebagaimana yang sudah ditetapkan. 

David berharap pelaksanaan program MBG di NTT mengikuti aturan dan petunjuk teknis serta mengikuti tahapan yang ada.

Ia juga mengingatkan adanya pelibatan bagi petani lokal, terlebih pada pemenuhan bahan baku untuk dapur MBG. 

"Dengan persoalan di tingkat pusat kita tidak terpengaruh, kita tetap konsisten, melakukan evaluasi untuk ketika ada pelayanan kembali, atau sementara berjalan, kita maksimalkan agar terwujud sesuai harapan," ujarnya. 

Diketahui, beberapa hari terakhir sejumlah dapur MBG di NTT menghentikan pelayanan ke sekolah-sekolah. Alasannya karena operasional distribusi tidak tersedia. Kebijakan ini muncul pasca penahanan eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua pimpinan BGN lainnya. 

Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi NTT Oswaldus Ngani belum merespons pesan yang dikirim. Pekan lalu, Oswaldus mengaku akan memberi keterangan usah menghadiri kegiatan di Jakarta. 

Gubernur NTT Melki Laka Lena, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah melakukan pembenahan di jajaran pimpinan program MBG. 

Menurutnya, perubahan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan terhindar dari berbagai persoalan di lapangan.

Fokus utama pemerintah saat ini, kata dia, adalah memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat tetap terjaga, distribusi berjalan tepat sasaran, serta tidak terjadi kasus yang dapat merugikan masyarakat, termasuk keracunan makanan.

"Perbaikan di jajaran pimpinan ini tetap dalam konteks memperbaiki tata kelola, memastikan makanan yang diberikan berkualitas, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan," kata Melki.

Terkait kemungkinan adanya persoalan dalam pelaksanaan MBG di daerah, termasuk di NTT, Melki meminta semua pihak untuk menunggu proses yang sedang berjalan dan tidak berspekulasi sebelum ada fakta hukum yang jelas.

Menurutnya, jika terdapat dugaan pelanggaran atau penyimpangan, maka hal tersebut harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Ia menyerahkan itu ke para pihak yang berwenang. 

"Kalau ada persoalan yang berkaitan dengan hukum, tentu harus dibuktikan secara hukum. Kita serahkan kepada aparat dan lembaga yang berwenang untuk bekerja," katanya.

Waketum DPP Golkar itu berharap jajaran pimpinan baru dapat menjalankan amanah dengan baik sehingga MBG benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya kelompok sasaran seperti anak-anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

"Yang paling penting adalah bagaimana program ini berjalan baik, makanan dibagikan dengan baik, tepat sasaran, dan benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan," katanya. (fan)

Ikuti berita POS-KUPANG. COM Lainnya di GOOGLE NEWS