Pemuda Muhammadiyah Desak Kejati Audit Dapur MBG di NTT

Ringkasan Berita:

• Pemuda Muhammadiyah mendesak Kejati untuk mengaudit dapur MBG di wilayah NTT
• Sekretaris Pemuda Muhammadiyah NTT, Rahmat Taufik mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang tengah mengusut dugaan korupsi di lingkungan BGN
• Pemuda Muhammadiyah NTT berharap aparat penegak hukum dapat melakukan penelusuran secara komprehensif terhadap seluruh pengelolaan SPPG dan dapur MBG di daerah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pimpinan Pemuda Muhammadiyah NTT mendesak aparat penegak hukum melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beroperasi di wilayah NTT.

Desakan itu muncul menyusul terungkapnya dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyeret sejumlah mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).

Sekretaris Pemuda Muhammadiyah NTT, Rahmat Taufik mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang tengah mengusut dugaan korupsi di lingkungan BGN.

Menurutnya, upaya tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik korupsi di berbagai sektor.

Baca juga: Ketua Fraksi Demokrat DPRD NTT Minta SPPG Bekerja Sesuai Juknis Agar Tak Bermasalah

“Kita apresiasi apa yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Agung kemarin. Ini sejalan dengan semangat Presiden Prabowo untuk memberantas perilaku korup di semua aspek,” kata Rahmat di Kupang, Minggu, (7/6/2026). 

Rahmat menilai terbongkarnya dugaan jual beli titik SPPG di tingkat nasional harus menjadi perhatian serius bagi seluruh daerah pelaksana Program MBG, termasuk NTT. 

Ia meminta Kejaksaan Tinggi NTT segera melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap kepala SPPG maupun pengelola dapur yang telah beroperasi.

“Tidak menutup kemungkinan praktik jual beli titik SPPG juga terjadi di NTT. Karena itu kami meminta Kejati NTT melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap kepala SPPG maupun pengelola dapur yang telah beroperasi,” ujarnya.

Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan seluruh proses penunjukan mitra, pengelolaan dapur, hingga operasional program berjalan sesuai aturan dan terbebas dari praktik korupsi, kolusi, maupun penyalahgunaan kewenangan.

Ia mengatakan, pengawasan terhadap pelaksanaan Program MBG harus dilakukan secara menyeluruh agar manfaat program strategis nasional tersebut benar-benar dirasakan masyarakat tanpa adanya penyimpangan.

Rahmat bahkan mengaku menerima sejumlah laporan terkait dugaan permainan titik SPPG dan penunjukan pemasok yang melibatkan oknum tertentu.

“Kami yakin dan percaya kasus yang terjadi di pusat saat ini memiliki pola yang sama dengan di daerah, apalagi kami banyak dengar laporan adanya permainan titik dan juga supplier yang melibatkan beberapa oknum kader partai dan pimpinan BGN di pusat,” ujarnya.

Pemuda Muhammadiyah NTT berharap aparat penegak hukum dapat melakukan penelusuran secara komprehensif terhadap seluruh pengelolaan SPPG dan dapur MBG di daerah.

Langkah tersebut baginya, dinilai penting untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kasi Penkum Kejati NTT Raka Putra Dharmana belum menjawab upaya konfirmasi yang dilakukan. (fan)