Wapres Gibran : Amfoang Terisolir, Jembatan Kapsali dan Termanu Hancur

Menanggapi permintaan tersebut, Gibran Rakabuming Raka meminta agar kebutuhan para petani didata secara rinci sehingga bantuan yang diberikan dapat merata dan tepat sasaran. 

"Nanti perlu diinventarisir lagi dan lebih detail supaya merata dan adil semuanya. Karena kita ingin kesejahteraan masyarakat di sini meningkat, produksinya juga meningkat," ungkap Gibran Rakabuming Raka.

Gibran Rakabuming Raka menilai potensi rumput laut di Rote Ndao sangat besar. Disebutnya, Indonesia saat ini menjadi salah satu produsen dan eksportir rumput laut terbesar di dunia, namun perlu mendorong hilirisasi agar hasil budidaya tidak hanya dijual dalam bentuk mentah. 

"Kita tidak boleh kirim barang mentah terus. Harus bisa diolah di sini. Jadi ada hilirisasi rumput laut," tandas Gibran Rakabuming Raka.

Gibran Rakabuming Raka juga menyoroti tingginya kandungan karaginan pada rumput laut asal wilayah tersebut yang memiliki permintaan tinggi di pasar internasional.

Karena itu, Gibran Rakabuming Raka berharap budidaya rumput laut di daerah tersebut didukung modernisasi alat produksi hingga fasilitas pascapanen.

"Kalau nanti ada modernisasi, bibit unggul, alat-alat diperbaiki, pengeringan, gudang, sortir, sampai packing, tentu hasilnya bisa lebih baik," cetus Gibran Rakabuming Raka.

Sementara itu, Bupati Paulus Henuk mengatakan harga rumput laut saat ini relatif baik meski sempat mengalami penurunan akibat permainan tengkulak. "Pada tahun 2008 harga sempat mencapai Rp 30 ribu. Sekarang memang turun," pungkas Paulus.

Ia menambahkan pemerintah daerah akan memastikan hasil produksi masyarakat dapat terserap pasar dengan harga yang layak.

Renovasi Sekolah 

Gibran Rakabuming Raka sempat meninjau langsung ruang kelas dan melihat kondisi bangunan SD Negeri Papela
Kepala SDN Papela, Istini berharap kunjungan tersebut dapat mempercepat realisasi perbaikan fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan.

"Saya sangat bangga dan terharu sekali dengan kunjungan ini dan bagaimana semua pihak menyambut kedatangan Bapak Wakil Presiden," ucap Istini.

Menurut Istini, beberapa ruang kelas mengalami kerusakan, termasuk pada bagian plafon. "Bapak Wapres masuk ke kelas dan melihat kondisi sekolah, termasuk kerusakan plafon di ruang kelas. Kami berharap ke depan ada revitalisasi atau rehabilitasi sekolah," katanya.

Ia berharap aspirasi yang telah disampaikan kepada Wakil Presiden dapat segera ditindaklanjuti pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

"Alhamdulillah, semoga apa yang kami harapkan dan yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden bisa segera direalisasikan oleh pemerintah," jelasnya. Seraya menambahkan, SDN Papela memiliki total 295 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. (fan/nov/rio)

Program Pusat Berjalan Maksimal

Gubernur NTT, Melki Laka Lena memastikan seluruh program pemerintah pusat di wilayah selatan NKRI, khususnya di Kabupaten Rote Ndao, berjalan baik sesuai arahan Presiden RI dan Wakil Presiden RI.

Hal tersebut disampaikan Melki Laka Lena saat mendampingi kunjungan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka di Kabupaten Rote Ndao, Jumat (22/5).

Menurut Melki Laka Lena, kunjungan Wapres Gibran difokuskan untuk melihat langsung sejumlah potensi strategis daerah, mulai dari Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN), pengembangan rumput laut hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Melki Laka Lena menjelaskan, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat terus mendorong pengembangan sektor unggulan di Rote Ndao agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, lanjut Melki Laka Lena, banyak aspirasi masyarakat dan usulan pembangunan yang disampaikan langsung kepada Wakil Presiden. Seluruh aspirasi itu telah dicatat dan akan ditindaklanjuti pemerintah pusat.

Melki Laka Lena juga mengungkapkan, Bupati Rote Ndao turut menyerahkan sejumlah proposal pembangunan kepada Wapres Gibran untuk diteruskan ke kementerian terkait. 

"Pak Wakil Presiden melalui Sekretaris Wapres sudah memastikan akan mengecek semua surat proposal itu, apakah sudah berjalan atau belum, sehingga bisa dipastikan mendapat perhatian lebih lanjut," pungkas Melki Laka Lena.

Melki Laka Lena menilai, kunjungan kerja Wapres Gibran ke Rote Ndao menjadi sinyal kuat perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan kawasan perbatasan dan wilayah selatan Indonesia, terutama pada sektor ekonomi berbasis potensi lokal seperti garam dan rumput laut. 

Sementara Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk menyampaikan berbagai proposal pembangunan senilai kurang lebih Rp 3 triliun yang sebelumnya telah dikirim ke sejumlah kementerian.

Kunjungan ini, dikatakan Paulus Henuk, menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap sejumlah proyek strategis nasional dan kebutuhan pembangunan daerah perbatasan itu.

"Pak Wapres meminta supaya seluruh proposal dan surat yang sudah kami kirimkan juga diteruskan kepada beliau untuk dipantau, mana yang bisa direalisasikan tahun ini dan mana yang dilanjutkan tahun depan," beber Paulus Henuk.

Diakui Paulus Henuk, perhatian dari pemerintah pusat dapat mempercepat realisasi berbagai program pembangunan di Rote Ndao, termasuk sektor infrastruktur, ekonomi masyarakat hingga pengentasan kemiskinan.

Paulus Henuk menyebut Wapres meminta pemerintah daerah segera menggelar rapat lanjutan bersama kepala desa untuk menyusun proposal pembangunan berbasis potensi desa masing-masing. 

"Desa pesisir tentu kebutuhannya berbeda dengan desa di pedalaman. Proposal yang diajukan nanti akan disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan desa," tutur Paulus Henuk.

Terkait proyek tambak garam, Paulus Henuk menegaskan masyarakat berharap tenaga kerja lokal diprioritaskan saat proyek memasuki tahap operasional setelah masa konstruksi selesai.  

Keberadaan proyek tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunkan angka pengangguran, kemiskinan dan stunting di Rote Ndao.

Paulus Henuk mengungkapkan, pemerintah daerah telah menerima permintaan tenaga kerja dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tahap kedua proyek tambak garam.

"Kita akan buka informasi melalui media dan koordinasi dengan kepala desa serta camat. Kalau kualifikasinya sesuai, maka akan direkrut. Tahap dua ini diperkirakan membutuhkan sekitar 700 sampai 800 tenaga kerja," cetus Paulus Henuk.

Paulus Henuk juga memastikan tenaga kerja asal Rote Ndao akan menjadi prioritas utama, kecuali untuk kebutuhan tenaga ahli tertentu yang belum tersedia di daerah tersebut.

Sementara itu, terkait tahap kedua proyek Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN), ia menjelaskan proses sosialisasi dan pengukuran lahan sedang berjalan dengan melibatkan lembaga independen.

Berbeda dengan tahap pertama yang menggunakan pola kerja sama, tahap kedua akan menggunakan mekanisme pembelian lahan masyarakat. 

"Kita berharap harga pembelian mengikuti harga pasar dan memperhitungkan tanaman produktif yang ada di atas lahan masyarakat," ujar Paulus Henuk.

Dalam kesempatan itu, Paulus Henuk juga meminta perhatian pemerintah pusat terkait distribusi BBM di Rote Ndao. Ia mendesak percepatan pembangunan jober BBM agar pasokan energi di wilayah kepulauan tersebut tetap aman saat cuaca buruk menghambat distribusi dari Kupang.

Selain itu, Paulus Henuk secara terbuka menyoroti dugaan praktik mafia BBM subsidi di Rote Ndao.  Ia meminta aparat penegak hukum membongkar jaringan distribusi ilegal hingga ke akar-akarnya.

"Penegakan hukum harus tegas. Jangan berhenti pada satu pelaku saja. Harus dibongkar dari mana BBM subsidi itu diperoleh, siapa yang memasok dan bagaimana polanya," tegas Paulus Henuk.

Paulus Henuk juga menyoroti praktik penimbunan BBM dan penjualan ilegal oleh pihak yang tidak memiliki izin resmi. Distribusi BBM harus diawasi secara ketat agar tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu. 

"Kita akan evaluasi seluruh agen penyalur. Yang tidak punya izin tidak boleh menjual BBM. Kalau tidak ditindak, berapa pun pasokan BBM tidak akan pernah cukup," ujar Paulus Henuk. (rio)

Audit Dana Pembangunan KDMP

Wapres juga sempat bertemu dengan PMKRI Cabang Kupang St. Fransiskus Xaverius di Hotel Harper Kupang, Jumat (22/5).

Presidium GERMAS PMKRI Cabang Kupang, Yido Manao menyampaikan, persoalan utama yang disuarakan dalam pertemuan tersebut adalah kondisi infrastruktur di wilayah Amfoang.

“Sejak wacana awal kedatangan Wapres, kami sudah menegaskan bahwa Wakil Presiden harus turun langsung melihat kondisi infrastruktur di Amfoang. Persoalan ini bukan lagi isu biasa, tetapi keadaan darurat pembangunan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat,” ungkap Yido.

PMKRI Kupang juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai elemen masyarakat, organisasi sipil, dan pihak-pihak yang turut mendukung desakan agar Wakil Presiden meninjau langsung kondisi Amfoang.

Dukungan tersebut dinilai sebagai bentuk keresahan kolektif masyarakat terhadap lambannya respons pemerintah.

Selain persoalan infrastruktur Amfoang, PMKRI Kupang juga menyampaikan sejumlah persoalan lain dalam perjumpaan tersebut. “Selain persoalan infrastruktur Amfoang, masih banyak persoalan mendasar yang kami sampaikan langsung kepada Wakil Presiden. 

Ketua Presidium PMKRI Kupang, Apolonaris Mau, menegaskan persoalan di NTT tidak berhenti pada isu infrastruktur semata. Dalam pertemuan tersebut, organisasi itu turut menyampaikan sejumlah persoalan strategis lain yang dinilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti pemerintah pusat.

“Selain masalah infrastruktur Amfoang yang sudah menjadi atensi, ada persoalan serius lain juga yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat,” tegas Apolonaris.

Adapun sejumlah poin penting yang disampaikan PMKRI Kupang kepada Wakil Presiden antara lain proyek strategis nasional Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo.

PMKRI menyoroti pembangunan waduk yang progres fisiknya disebut telah mencapai sekitar 80,69 persen, namun hak-hak masyarakat adat belum dipenuhi secara adil.

Dalam sektor tata kelola anggaran, PMKRI mendesak pemerintah pusat melakukan audit menyeluruh terhadap dana pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP)  guna mencegah potensi penyalahgunaan anggaran dan praktik korupsi berjamaah di tingkat daerah. (uan)