Wali Kota Kupang Diminta Perketat Pengawasan Kos-kosan, Pasca Kasus Eksploitasi Seks Anak di Lasiana

Karena itu, Pdt Emy Sahertian berharap agar penyidik Polda NTT dan jajarannya hingga ke Polres-polres bisa serius menangani kasus domestik trafficking atau eksploitasi seksual anak.

Pdt. Emy Sahertian mengatakan, fenomena selama beberapa tahun terakhir ini, eksploitasi seksual menyasar anak-anak mulai kelas 6 SD hingga SMA. Hal ini terjadi karena adanya pergeseran peradaban, ingin hidup untuk senang-senang dan hedon. 

“Anak berfantasi  hidup enak dan ingin mewujudkannya lalu teman sebayanya memfasilitasi hal itu. Kondisi ini yang mesti kita bongkar bersama,” ajak Pdt Emy Sahertian.

Menurut Pdt Emy Sahertian, salah satu hal yang mesti dilakukan untuk penanganan jangka pendek yakni, penertiban dan pengawasan ketat kos-kosan. 

“Wali Kota Kupang mesti menertibkan kos-kosan. Awasi aktifitas kos, minta pemilik kos mengontrol dan mengawasi perilaku penghuni kos dan memastikan tidak terjadi tindakan eksploitasi seksual di kos tersebut,” kata Pdt Emy Sahertian.

Pdt Emy Sahertian juga berharap agar Polda NTT bisa mengungkap jaringan besar TPPO, domesik trafficking terhadap anak dengan tujuan eksploitasi seksual.

“Kapolda mesti membersihkan oknum aparat yang terlibat dalam domestic trafficking, dan menindak tegas siapapun pelaku eksploitasi seksual,” kata Pdt Emy Sahertian.

Selain itu, Pdt Emy Sahertian juga berharap agar wartawan dan media juga terus mengawasi dan mengungkap  pelaku-pelaku eksploitasi dimaksud.

“Wartawan mesti bisa mengerjakan tugas tambahan dari Tuhan, untuk bisa mengawasi dan menginvestigasi siapa saja oknum aparat atau masyarakat yang terlibatd alam domestic trafficking itu,” kata Pdt Emy Sahertian.

Blokir Situs Porno

Hal senada disampaikan Suster Laurentina, yang menilai, kasus itu terjadi karena banyak faktor pemicu. Gaya hidup, kurang perhatian orang tua hingga lingkungan dan pergaulan.

“Menurut saya,  pemerintah, dalam hal ini kementerian atau Dinas Kominfo harus bisa memblokir situs porno hingga aplikasi-aplikasi yang berpotensi terjadinya transaksi ekpsloitasi seksual. Orang tua mesti awasi anak-anak. Pemerintah mesti bisa memblokir situs porno dan aplikasi tertentu agar tak bisa diakses anak-anak,” kata Suster Laurentina. 

Antisipasi lain, kata Suster Laurentina ,yakni meningkatkan advokasi dan sosialisasi terkait anti KS terhadap anak mulai dari tingkat PAUD hingga SMA.

“Di Katolik misalnya, mesti dilakukan advokasi mulai dari anak Sekami sekolah minggu hingga anak-anak Mudika, OMK. Anak OMKM itu jangan hanya dilatih koor atau olah raga, namun ketika kumpul-kumpul diberikan juga advokasi terkait anti kekerasan sesual dan perlindungan terhadap perempuan dan anak,” saran Suster Laurentina.

Ketua Tim PKK NTT sekaligus Koordinator APPA NTT, Asti Lakalena menegaskan, maraknya kasus KS terhadap perempuan dan anak termasuk kasus eksploitasi seksual terhadap anak menunjukkan bahwa NTT sedang tidak baik-baik saja.