Komisi V DPRD NTT Histeris Dengar Kabar PPPK Akan Dirumahkan

Ringkasan Berita:

• Komisi V DPRD NTT histeris mendengar kabar PPPK akan dirumahkan
• Komisi V DPRD NTT telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT serta Dinas Kesehatan NTT
• Anggota Komisi V DPRD NTT Mercy Piwung mengatakan, rencana merumahkan PPPK itu sangat tidak adil

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Komisi V DPRD NTT histeris mendapat kabar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK bakal dirumahkan. 

Selain 9 ribu PPPK Pemerintah Provinsi NTT, terdapat PPPK di Kabupaten/Kota yang akan bernasib sama.

Komisi V DPRD NTT telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan. 

Agenda RDP itu berlangsung di ruang rapat Komisi V DPRD NTT, Rabu (4/3/2026). Rapat itu dipimpin Ketua Komisi V DPRD NTT,  Sipriyadin Pua Rake dan dihadiri Wakil Ketua DPRD NTT Kristin Samiyati Pati, Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Agustinus Nahak dan Winston Neil Rondo serta sejumlah anggota Komisi V DPRD NTT. RDP ini digelar tertutup selama hampir tiga jam. 

Awak media yang menyaksikan pembicaraan dari ruang lain yang berdekatan, melihat anggota Komisi V DPRD NTT, Mercy Piwung yang berbicara.

Ia miris dengan kondisi itu. Dia mengaku sudah empat periode di DPRD NTT dan tidak 'menitip' pegawai. 

Baca juga: Fraksi PDIP DPRD NTT Sebut IPM Terganggu Bila Pemerintah Rumahkan PPPK 

"Saya terus terang miris sekali dengan peristiwa ini. Solusi KUR tidak akan menjawab. Sedih 9 ribu PPPK, saya berharap Pak Kepala BKD bijak daerah termiskin," ucap dia dengan suara terbata-bata. 

Dia mengatakan, ada PPPK yang honor sudah sekian tahun dan baru menikmati status barunya sebagai seorang ASN.

Politikus PKB itu membandingkan pegawai program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang mendapat perlakuan istimewa. 

"Pegawai MBG baru diangkat langsung PPPK. Minta maaf saya menyoroti itu, saya omong apa adanya. Guru-guru yang bertahun-tahun, dia mengabdi untuk bangsa, daerah. Mendidik kita menjadi anak bangsa yang baik, kita melupakan begitu," ujarnya. 

Mercy menyebut, informasi tentang rencana merumahkan PPPK itu sangat tidak adil. Ia mengajak semua orang yang ada di ruang RDP untuk membayangkan nasib ketika diperlakukan demikian. 

"Saya pikir kita DPRD duduk dengan Pak Gubernur kira-kira solusi terbaik bagaimana. Jangan sampai mereka dirumahkan. Saya sedih mendengar berita itu," katanya. 

Dia berharap juga Pemerintah Pusat agar membuka ruang agar daerah dengan kategori miskin seperti NTT dibuat tidak adil. Ia meminta Kepala BKD NTT agar tidak lagi menerima honorer.