EDITORIAL: Benahi Layanan ASDP

Ringkasan Berita:

• Penumpukan truk ekspedisi di Pelabuhan Waibalun, Larantuka sejak pekan lalu menyingkap persoalan lama yang belum pernah benar-benar diselesaikan.
• Puluhan kendaraan angkutan barang tertahan, sebagian berhari-hari, menunggu kapal penyeberangan yang tak kunjung beroperasi. 
• Masalah ini, bukan kejadian pertama. Dalam beberapa tahun terakhir, gangguan layanan penyeberangan di lintasan Larantuka, Adonara, Lembata kerap berulang dengan pola yang hampir sama. 

POS-KUPANG.COM, LARANTUKA - Penumpukan truk ekspedisi di Pelabuhan Waibalun, Larantuka sejak pekan lalu menyingkap persoalan lama yang belum pernah benar-benar diselesaikan.

Puluhan kendaraan angkutan barang tertahan, sebagian berhari-hari, menunggu kapal penyeberangan yang tak kunjung beroperasi. 

Situasi ini bukan sekadar gangguan teknis, melainkan tanda rapuhnya sistem transportasi laut antar-pulau di wilayah kepulauan, seperti Flores Timur. Bagi sopir truk dan pelaku usaha kecil, antrean panjang itu berarti menambah biaya yang tak kecil. 

Solar terus terpakai, waktu kerja terbuang, dan muatan terutama bahan pangan segar terancam rusak. Bagi masyarakat di pulau tujuan, keterlambatan distribusi bisa berdampak pada ketersediaan barang dan kenaikan harga. Rantai pasok yang semestinya berjalan rutin berubah menjadi sumber ketidakpastian.

Masalah ini, sayangnya, bukan kejadian pertama. Dalam beberapa tahun terakhir, gangguan layanan penyeberangan di lintasan Larantuka, Adonara, Lembata kerap berulang dengan pola yang hampir sama. 

Ketika kapal utama mengalami gangguan teknis atau menjalani perawatan, tidak tersedia armada pengganti yang siap beroperasi. Akibatnya, pelabuhan menjadi titik penumpukan, sementara para pengguna jasa hanya bisa menunggu tanpa kepastian waktu.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan transportasi laut masih sangat bergantung pada satu atau dua armada, tanpa skema cadangan yang jelas. Dalam konteks wilayah kepulauan, ketergantungan semacam ini berisiko tinggi.

Cuaca, kondisi mesin, dan faktor teknis lainnya adalah hal yang tak terelakkan. Namun, justru karena itulah perencanaan antisipatif seharusnya menjadi bagian dari tata kelola dasar, bukan sekadar respons darurat setelah masalah terjadi.

Koordinasi antarlembaga juga masih tampak lemah. Operator penyeberangan, pengelola pelabuhan, pemerintah daerah, dan instansi perhubungan sering kali berjalan sendiri-sendiri. Informasi mengenai jadwal kapal, kondisi armada, dan langkah penanganan tidak selalu tersampaikan secara utuh kepada pengguna jasa. 

Dalam situasi krisis, ketiadaan satu komando yang jelas membuat penyelesaian berjalan lambat dan memicu keresahan di lapangan.

Dari sisi infrastruktur, Pelabuhan Waibalun belum siap menghadapi lonjakan kendaraan ketika terjadi gangguan layanan. Area tunggu yang terbatas membuat antrean meluber hingga ke akses pelabuhan dan mengganggu aktivitas sekitar.

Fasilitas penunjang untuk muatan tertentu, seperti bahan pangan mudah rusak, juga masih minim. Akibatnya, dampak ekonomi dari keterlambatan semakin besar. Persoalan ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan pemangku kebijakan di tingkat yang lebih tinggi.

Transportasi laut di wilayah kepulauan bukan cuma urusan bisnis, melainkan layanan publik menyangkut hajat hidup orang banyak. 

Ketika distribusi barang terganggu, yang terdampak bukan hanya pelaku usaha besar, tetapi juga pedagang kecil dan masyarakat di lapisan paling bawah.