Editorial: MBG di Daerah 3T

POS-KUPANG.COM - SAAT berkunjung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda NTT di Kupang, Sabtu (29/11/2025), Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengumumkan rencana Polri bangun 16 SPPG  di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), atau 98 SPPG di wilayah 3T di Indonesia. 

Hal ini dilakukan untuk memperluas pelayanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar. Menurut Dedi Prasetyo, Pembangunan SPPG 3T ini merupakan mandat langsung dari Presiden Prabowo kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. 

Langkah strategis ini diharapkan dapat memperluas jangkauan program MBG secara merata.

Tak hanya itu, menurut Dedi Prasetyo, selain mendapat 16 SPPG 3T, Provinsi NTT juga mendapatkan tambahan 12 SPPG reguler guna melengkapi infrastruktur pelayanan gizi. Target realisasi pembangunan ini dijadwalkan dimulai pada pekan depan. 

Bahkan Polri telah menargetkan pembangunan 1.100 SPPG tahun 2025 dan menuntaskan 400 SPPG sisanya di tahun 2026 mendatang. Totalnya di seluruh Indonesia mencapai 1.500 SPPG.

Dedi Prasetyo juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap operasional SPPG Polri. Pengawasan secara berkala dan sesuai standar yang berlaku untuk menjamin kualitas layanan. Hal ini krusial untuk memastikan setiap produk makanan memenuhi standar keamanan pangan.

Tentunya kabar baik ini patut mendapat apresiasi dari semua pihak. Terlepas dari kasus keracunan MBG yang terjadi di beberapa wialyah di Provinsi NTT atau di Indonesia, namun suka tidak suka, harus diakui bahwa program MBG ini patut diacungi jempol. Sudah banyak yang merasakan manfaatnya.

Menghadirkan SPPG di daerah 3T merupakan Langkah yang tepat mengingat anak-anak sekolah di sana tidak mudah  mendapatkan makanan bergizi.

Hal ini karena kondisi wilayah dan kemampuan ekonomi keluarga yang pas-pasan. Nasib mereka tidak sama dengan rekannya di daerah yang punya akses terbuka apalagi di perkotaan.

Karena itu, Program MBG untuk daerah 3T yang dicanangkan Presiden Prabowo mesti didukung dengan beberapa catatan kritis. Tujuannya agar program MBG benar-benar tepat sasaran, berkualitas dan jauh dari kasus keracunan makanan sebagaimana yang terjadi sebelumnya.

SPPG Polri diharapkan bisa menjalankan standar keamanan pangan yang ketat serta memastikan distribusi MBG sampai ke sekolah di daerah 3T berjalan lancar dan aman.

Tentu mulai dari fasilitas dapur SPPG hingga ruang penyimpanan bahan makanan dan peralatan memasak. Semua mesti memenuhi standar yang ditetapkan sehingga meminimalisir  terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Tenaga pengelola SPPG mulai dari koki dan tenaga pendukung memasak dan distribusi hendaknya orang yang berkompeten. Lebih dari itu, SPPG Polri menyajikan menu makanan yang bervariasi dan terus berinovasi.

Menu makanan berbahan pangan lokal diolah sedemikian rupa sehingga  tidak hanya bergizi tetapi juga disukai para siswa penerima MBG.

Hal lainnya yang juga tak kalah penting bahwa SPPG Polri harus bisa lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat melalui media.