Dokter Spesialis Saraf RSUD Johannes Kupang Ungkap Ketimpangan Tunjangan dan Fasilitas Penunjang

Ringkasan Berita:

• dr. Yuliana Imelda, dokter spesialis di RSUD Johannes Kupang ungkap ketimpangan tunjangan antar daerah
• Pelayanan medis di rumah sakit berjalan baik tanpa hambatan berarti terkait koordinasi antar tenaga kesehatan
• Kendala utama justru terletak pada fasilitas rumah sakit yang tertinggal dibanding sejumlah rumah sakit swasta

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yuan Lulan

POS-KUPANG.COM, KUPANG – Dokter spesialis saraf RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang, dr. Yuliana Imelda Ora Adja, M.Biomed., Sp.N, mengungkap sejumlah tantangan yang masih dihadapi tenaga spesialis di Nusa Tenggara Timur (NTT). Mulai dari fasilitas penunjang yang terbatas hingga ketimpangan tunjangan antar daerah. 

Meski demikian, ia menegaskan  pelayanan kesehatan, khususnya di RSUD Johannes Kupang, tetap berjalan optimal berkat kerja sama lintas profesi yang kuat.

Selama 20 tahun mengabdikan diri sebagai ASN di RSUD Johannes Kupang, dr. Imelda menyebut pelayanan medis di rumah sakit berjalan baik tanpa hambatan berarti terkait koordinasi antar tenaga kesehatan. 

Kendala utama justru terletak pada fasilitas rumah sakit yang tertinggal dibanding sejumlah rumah sakit swasta.

“Gedung dan fasilitas kami memang kalah jauh dengan rumah sakit swasta. Itu menjadi kendala terbesar saat ini, terutama karena pemeriksaan penunjang seperti CT-scan dan MRI hanya tersedia di beberapa rumah sakit tertentu,” ujar dr. Imelda kepada POS-KUPANG.COM(21/11/2025).

Distribusi Dokter Spesialis Saraf Tidak Merata

Meski Kota Kupang memiliki jumlah dokter spesialis saraf yang memadai—lima orang di RSUD Johannes Kupang—ketimpangan distribusi tenaga ahli masih menjadi masalah besar di NTT. 

Dari total 21 dokter spesialis saraf di seluruh provinsi, sebagian besar terpusat di Kupang.

“Ada lima kabupaten yang sampai saat ini masih kosong dokter spesialis saraf. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.

Tunjangan Jauh Tertinggal Dibanding Kabupaten Lain

Salah satu isu paling mencolok adalah soal tunjangan dokter spesialis di RSUD Johannes Kupang yang disebut jauh tertinggal dibanding rumah sakit milik pemerintah daerah lain.

“Kami tidak punya tunjangan khusus dari provinsi. Hanya mengandalkan jasa pelayanan BPJS Kesehatan dan TPP sekitar Rp2–3 juta. Sementara di daerah lain, dokter spesialis bisa mendapatkan tunjangan hingga Rp30 juta sampai Rp45 juta, seperti di Malaka, Nagekeo, dan Ende,” kata dr. Imelda.

Selain itu, fasilitas seperti rumah dinas dan kendaraan dinas kini juga semakin dibatasi. Rumah dinas tersedia hanya jika ingin ditempati, sementara penggantian uang rumah dinas sudah ditiadakan.  Kendaraan dinas pun belum merata, tanpa dukungan bahan bakar seperti sebelumnya.

Kebijakan Pengabdian: Dokter Wajib Kembali ke NTT

Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga spesialis, dr. Imelda menjelaskan, pihaknya mendorong model rekrutmen berbasis pengabdian. 

Dokter yang mendapat rekomendasi pendidikan spesialis diwajibkan menandatangani kontrak untuk kembali mengabdi di NTT selama masa N+1 tahun.

“Kalau sekolah empat tahun, mereka harus mengabdi minimal lima sampai enam tahun. Kami juga utamakan putra daerah agar tidak mudah pindah,” ujarnya.

Baca juga: Kondisi Tenaga Dokter RSUD Larantuka, Dua Dokter Spesialis Bekerja Rolling

Pemerataan Kesejahteraan dan Peningkatan Fasilitas

dr. Imelda berharap pemerintah provinsi memberikan perhatian lebih besar terhadap kesejahteraan tenaga medis, terutama dokter spesialis di RSUD Johannes yang menjadi rumah sakit rujukan terakhir untuk kasus-kasus berat.

“Kami menerima pasien dengan kondisi komplikasi yang paling kompleks. Tetapi kesejahteraan kami justru kalah jauh dibanding daerah lain. Pemerintah harus memberi jaminan kinerja yang adil untuk seluruh NTT,” tegasnya.

Ia menambahkan pelayanan kesehatan di Kota Kupang sebenarnya sudah mengalami banyak kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, tanpa fasilitas yang memadai, upaya tenaga medis tidak akan optimal.

“Pelayanan kami akan jauh lebih bermanfaat apabila fasilitas medis diperkuat. Pemerintah juga harus memastikan jaminan kesehatan masyarakat tidak dipersulit,” tutupnya. (uan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS