NTT Terkini

Dicky Raja Temui Banggar DPRD NTT dan BPJN untuk Perjuangkan Jalan di Magepanda Sikka

Pertemuan itu berlangsung di sela-sela pembahasan anggaran di ruang Banggar DPRD NTT, Kamis (6/11/2025) kemarin.

Editor: Ryan Nong
POS-KUPANG.COM/HO-DOK PRIBADI
TEMUI BANGGAR - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sikka Dicky Raja bersama anggota Banggar DPRD NTT, Ana Waha Kolin dan Yuliana Elisabeth Adoe di kantor DPRD NTT, Kamis (6/11/2025). 

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Anggota DPRD Sikka Benediktus Lukas Raja terus memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk peningkatan pembangunan sejumlah ruas jalan di Kabupasten Sikka NTT.

Politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Dicky Raja itu memperjuangkan peningkatan jalan dari dan ke kecamatan Magepanda serta wilayah Timur kabupaten Sikka.

Dalam rangka perjuangan itu, Dicky menemui anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi NTT, yakni Ana Waha Kolin dan Yuliana Elisabeth Adoe di kantor DPRD NTT.

Pertemuan itu berlangsung di sela-sela pembahasan anggaran di ruang Banggar DPRD NTT, Kamis (6/11/2025) kemarin.

Selain menemui anggota Banggar, Dicky sebelumnya juga menemui pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional di Tanah Merah Kabupaten Kupang.

Baca juga: Longsor Tutup Ruas Jalan Pantura Sikka, Warga dan Polisi Bersihkan Longsor Gunakan Alat Seadanya 

Pertemuan itu dilaksanakan untuk menyerahkan usulan peningkatan sejumlah poros jalan daerah yang membutuhkan intervensi melalui skema dana INPRES jalan daerah.

Dalam keterangan yang diterima POS-KUPANG.COM, Dicky mengatakan bahwa semangat dan komitmen memperjuangkan jalan ke level provinsi dan nasional karena keterbatasan anggaran dan kebijakan pemotongan dana transfer daerah Kabupaten Sikka yang cukup besar yakni mencapai 126 miliar pada tahun 2026.

Dicky mengatakan, dirinya meminta peningkatan ruas jalan provinsi di jalur Pantura yang menghubungkan wilayah kecamatan Alok, Alok Barat, kecamatan Magepanda menuju batas kabupaten Ende di wilayah Utara ke Banggar DPRD NTT.

Ruas jalan provinsi tersebut strategis karena menghubungkan askes utama ekonomi dan mobilitas hasil pertanian masyarakat, komoditi juga mobilisasi warga lebih mudah ke kota Maumere, ibukota kabupaten Sikka selain kepentingan akses pendidikan, kesehatan dan pariwisata di jalur Pantura.

“Kita minta ruas jalan ini bisa diperhatikan melalui kebijakan anggaran oleh DPRD NTT dan juga pemerintah privinsi NTT karena inilah akses utama warga yang menghubungkan kantong- kantong produksi pertanian, pangan, komoditi, hingga akses pendidikan, kesehatan dan juga pariwisata di kabupaten Sikka,” ujar Dicky.

Ruas jalan tersebut juga menghubungkan Kota Maumere melalui jalur pantura menuju wilayah barat laut yang merupakan daerah tujuan wisata di kabupaten Sikka baik wisata alam, bahari, rohani, agrowista yang taak jauh dekat dari pusat kota.

Dia meyakini jika akses jalan bagus maka pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejatheran wargapun makin meningkat dari waktu ke waktu.

“Untuk itulah terkait jalan propinsi kami harus mendatangi langsung kantor DPRD NTT dan bertemu sejumlah anggota badan anggaran DPRD untuk meminta atensi beliau-beliau sesuai kewenangan mereka dengan harapan ruas jalan propinsi itu diperhatikan melalui intenvensi kebijakan anggaran bersama Pemprov NTT," kata dia.

Banggar DPRD NTT: Masuk APBD Perubahan 2026

Anggota Banggar DPRD NTT Ana Waha Kolin dari Fraksi PKB dan Yuliana Elisabeth Adoe dari Fraksi DPI Perjuangn menyampaikan dukungan penuh dan siap memperjuangkan agar usulan itu masuk dalam pembahasan anggaran APBD NTT tahun 2026.

Adapun Ana Waha Kolin adalah Sekretaris Komisi IV yang membidangi Pembangunan, yang meliputi urusan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, serta Lingkungan Hidup. Sementara  Yuliana Elisabeth Adoe adalah anggota Komisi V yang membidangi urusan Kesejahteraan Rakyat, yang meliputi urusan ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, agama, sosial, kebudayaan, pemberdayaan perempuan, dan olahraga.

Menurut Ana, usulan anggaran untuk jalur pantura kabupaten Sikka akan diperhatikan karena akses itu terkait ke kantong ekonomi, hajat hidup orang banyak dan langsung menyentuh denyut nadi masyarakat. Menurutnya, ruas jalan provinsi Koro –Magepanda harus diperjuangkan.

“Semalam memang kami sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mitra Komisi Dinas PUPR, saya lihat belum ada di anggaran murni 2026. Namun kalau ada cela di anggaran perubahan 2026 akan kita support," katanya.

Diakui dana transfer daerah terpotong sekitar Rp 298 Miliar, dia meminta kreativitas OPD-OPD untuk kembali merapikan usulan anggarannya dan berharap usulan ruas jalan yang disampaikan Dicky Raja ini bisa disupport di APBD Perubahan 2026 karena mekanismenya harus melalu pembahasan di Komisi- Komisi.

Dia berkomitmen untuk mendukung apapun usulan yang produktif untuk peningkatan akses masyarakat di seluruh pelosok NTT apalagi ruas jaan yang memberi efek domino untuk kemajuan ekonomi daerah.

“Saya anggota DPRD NTT jadi kepentingan kita seluruh masyarakat harus  kita kawal dan perjuangkan apalagi kebutuhan infratruktur jalan yang menghubungkan kantong-kantong ekonomi, pertanian, pangan dan juga urusan akses pendidikan kesehatan dan pariwisata pasti diperjuangkan termasus di kabupaten Sikka,”ujarnya.

Ana Kolin menambahkan, andaikan perubahan anggaran 2026 juga usulan itu belum bisa masuk maka langkah berikut akan diusulkan melalui pos Infrastruktur Jalan Daerah (IJD), yang penting ada penyampaina surat secara tertulis dari Bupati Sikka kaitan dengan kebutuan tersebut.

Dia berterima kasih kepada anggota DPRD Sikka Dicky Raja yang sudah datang dan menyampaikan aspirasi. "Kami berterima kasih pak Dicky bertemu kami di DPRD NTT dan semoga pertemuan ini produktif dan memberikan manfaat yang luar biasa untuk masyarakat kabupaten Sikka," ujarnya lagi.

 PDI Perjuangan Siap Kawal

Sementara Yuliana Elisabeth Adoe mengatakan ruas jalan Koro- Magepanda- Hepang Sikka- Bola siap diperjuangan.  PDI Perjuangan dalam pemandangan umum fraski mala telah memasukan usulan itu.

“Sebagai Banggar pasti kami pasti perjuangkan, demikian  juga di Fraksi PDI Perjuangan dalam pemandangan umum fraksi, kita sudah mengusulkan ruas jalan Koro- Magepanda, Hepang, Sikka, Waipare sampai Bola itu sudah diusulkan karena bagaimanpun untuk urusan konektivitas dasar warga itu wajib diperjuangkan, “ujar wanita yang akran disapa Lily Adoe tersebut.

Menurutnya, akses konon menjadi penghambat utama pergerakan ekonomi. Manakala jalan ada, akses warga baik, konektivitas lancar maka banyak hal bisa memudahkan masyarakat mengurus ekonomi dan lintas sektor apalagi wilayah yang terkoneksi dengan urusan pangan, harus dalam priotitas, katanya.

Dia menegaskan bahwa Banggar dan Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT siap mendukung penuh apa yang diaspirasikan warga kabupaten Sikka melalui angota DPRD Dicky Raja.

Mendatangi BPJN dan Bawa 5 Usulan

Sebagai anggota DPRD Kabupaten Sikka, pilihan lain sesuai kewenangannya yang bisa dilakukan Dicky Raja adalah mendatangi kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) di Kupang pada tanggal Rabu 6 November 2025.

Satu harapannya bahwa BPJN sebagai perpanjangan tangan Kementerian PU di daerah dapat mendukung usulannya karena disana ada slot anggaran untuk pembanguan jalan daerah melalui skema Instruksi Presiden (Inpres).

Diky berterima kasih karena tahun 2023 Kementrian PU melalui Direktorat  Bina Marga dan BPJN Kupang sudah mengalokasikan 1 paket anggaran untuk pekerjaan ruas jalan di kabupaten Sikka. Harapannya tentu pada tahun 2026 ada penambahan dan usulan itu sudah serahkan langsung kepada kepala BPJN Kupang melalui kepala KTU karena kepala lagi tidak berada di tempat.

“Kehadiran saya di BPJN tentu dengan harapan ada atensi pemerintah pusat melalui skema intenvensi dana Instruksi Presiden (Inpres) untuk pembagunan jalan daerah di kabupaten Sikka," katanya kepada fortuna.press, Kamis, 6 November 2025.

Adapun 5 ruas jalan daerah yang diusulkan oleh Dicky Raja. Ruas jalan itu tentu strategis dan secara tematik pemerintah bisa memperjuangkan karena sangat berdampak pada sektor pertanian, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan dan juga askes pariwisata.

Pertama, ruas jalan Kisa- Magepanda, yang  meghubungkan masyarakat dari wilayah Utara menuju Selatan dari kecamatan Magepanda menuju Mego yang merupakan jalan strategis yang menghubungkan sentra-sentra produksi dan komodi pertanian kabupaten di kedua wilayah menuju kota Maumere.

Juga mempersingkat mobilisasi masyarakat dari wilayah selatan kabuaten Sikka dari Mego, Paga dan Tanawawo menuju ke Magepanda dan kota Maumere, termasuk askes pelayakan pendidikan dan kesehatan.

Yang kedua adalah ruas jalan Magepanda – Ladubewa yang adalah ruas jalan kabupaten yang kondisinya sangat memprihatinkan. Ruas jalan ini diaskes masyarakat kurang lebih 20.000 jiwa. Ini juga salah satu akses mobilisasi hasil-hasil pertanian warga di bagian selatan.

Ketiga adalah ruas jalan Patimoa- Arawawo. Jalan ini menghubungkan  kecamatan Paga- Mego, Lela- Bola Ban di wilayah Selatan yang menghubungkan ke daerah sentra produksi pertanian warga dan akses parwisata. Ruas jalan ini sudah dibuka dan perlu peningkatan.

Keempat, peningkatan ruas jalan Ndete- Tanah Merah kecamatan Magepanda yang menghubungkan sentra-sentra pertanian masyarakat.

Mengapa kecamatan Magepanda menjadi penting untuk kabupaten Sikka? Tentu karena Magepada ini merupakan salah satu kantong pertanian dan basis ketahanan pangan di kabupaten Sikka khususnya padi dan komoditi lain.

Magepanda memiliki areal pertanian yang cukup luas. supaya secara tematik pemerintah bisa memperjuangkan itu karena sangat berdampak pada sektor pertanian, ketahana pangan, pendidikan kesehatan dan juga askes pariwisata.

Kelima, sebagai anggota DPRD Sikka, Dicky juga memperjuangkan peningkatan ruas jalan di wilayah Timur Kabupaten Sikka antara lain dari Patiahu- Bola dan Waigete- Galid yang juga merupakan wilayah kantong- pertanian, komoditi perkebunan dan juga pariwisata di kabupaten Sikka.

Terhadap perjuangan dan aspirasi masyarakat yang disampikan langsung oleh Dicky Raja, mendapat respon positif dari kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) melaui KTU BPJN Kupang.

Prinsipnya BPJN sangat mendukung dan siap dieksekusi sejauh tidak ada kandal soal lahan saat pelaksanaan pekerjaannya nanti karena hal ini sering terjadi.

Sebagai anggota DPRD Sikka dia mengaku siap menjamin ketika Kementerian PUPR dan pemerintah pusat siap mengeksekusi rencana ini untuk rakyat melakui Skema INPRES. "Kita siap dukung full," katanya. (*)

 

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS

 

Sumber: Pos Kupang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved