BERITA POPULER- Sidang Kasus Prada Lucky, Penganiayaan oleh oknum Polisi, Pemberlakuan Amnesty Pajak

POS-KUPANG.COM- Berikut ini tersaji Berita Populer hari ini Senin (3/11/2025), merujuk pada website Pos-Kupang.com. Berita populer adalah berita dengan pembaca terbanyak.

Sedikitnya ada lima berita populer yang menjadi perhatian pembaca yakni, Ibunda Prada Lucky Namo ungkap fakta mengejutkan di ruang sidang Pengadilan Militer. 

Berita lain Shirley Manutede resmi menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Kapolres Ende sampaikan duka cita mendalam buat keluarga korban Paulus Pende diduga dianiaya oknum polisi.

Informasi lain terkait Pemerintah Provinsi NTT memberlakukan amnesty pajak kendaraan tahap ketiga, IMNTT perkenalkan kekayaan budaya NTT melalui Festival Ina Nusa di Surabaya.

Simak daftar berita pilihan:

1. Ibunda Prada Lucky Namo Ungkap Fakta Mengejutkan di Ruang Sidang Pengadilan Militer

Kasus kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo terus menyeret perhatian publik. Ibunda almarhum, Sepriana Paulina Mirpey alias Mama Epi, mengungkap fakta mengejutkan. 

Pasalnya, keluarga almarhum sempat ditawari uang Rp 220 juta agar memaafkan 22 prajurit pelaku penganiayaan terhadap anaknya.

Menurut Mama Epi, uang itu disebut berasal dari para pelaku yang masing-masing menyetor Rp 10 juta melalui penasihat hukum mereka. 

Tawaran itu, kata Mama Epi, disampaikan oleh dua prajurit yang mengaku dikirim oleh batalion tempat anaknya bertugas, Yonif Teritorial Pembangunan (TP) 834 Waka Nga Mere, Kabupaten Nagekeo. 

Baca selengkapnya di sini

2. Pimpin Kejari Kota Kupang, Shirley Manutede Dapat Pesan Penting Jaksa Agung Burhanuddin

Shirley Manutede, SH, resmi menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Kupang, menggantikan Hotma Tambunan. 

Pelantikan berlangsung di Aula Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (31/10/2025), dipimpin Kepala Kejati NTT, Roch. Adi Wibowo.

Pelantikan tersebut merupakan bagian dari mutasi dan promosi pejabat Kejaksaan yang dilakukan untuk memperkuat lembaga hukum terhadap perkembangan zaman dan tuntutan pelayanan publik yang berkeadilan.