Masih Banyak ASN Terlambat Apel dengan Gubernur dan Wagub NTT 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  -  Masih banyak ratusan aparatur sipil negara (ASN) diketahui masih terlambat mengikuti apel bersama Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Wakil Gubernur (Wagub) NTT Johni Asadoma. 

Apel pada Senin (20/10/2025) di halaman Kantor Gubernur NTT dipimpin Gubernur Melki Laka Lena. dari total 5.701 ASN yang wajib hadir, sebanyak 4.734 orang hadir dan 967 orang tidak hadir dengan berbagai alasan. 

Adapun rincian ketidakhadiran antara lain, tugas belajar 40 orang, cuti 120 orang, tugas di perbankan 1 orang, sakit 134 orang, izin 58 orang, dan masa persiapan pensiun (MPP) 4 orang.

Sementara itu, terdapat 610 ASN yang terlambat hadir, sedangkan sisanya dinyatakan hadir dan siap mengikuti apel.

Melki Laka Lena menilai angka ketidakhadiran tersebut mencerminkan masih lemahnya disiplin ASN Pemprov NTT. Ia meminta BKD dan Inspektorat segera menindaklanjuti data kehadiran untuk memastikan siapa saja yang sering absen atau datang terlambat tanpa alasan jelas.

Baca juga: Pemprov NTT Rencana Bangun NTT Mart Pertama di Ende, Jual Produk Lokal

“Masih ada hampir seribu ASN yang tidak hadir dan lebih dari 600 orang terlambat. Saya sudah minta agar data ini diproses dan diberikan sanksi sesuai ketentuan. Mulai dari teguran administratif sampai tindakan tegas, termasuk pemberhentian bagi ASN yang benar-benar malas,” katanya. 

Politikus Golkar itu menekankan pentingnya kedisiplinan ASN. Ia meminta para Pimpinan Perangkat Daerah untuk menegakkan aturan secara tegas.

"Kedisiplinan adalah fondasi pelayanan publik. ASN harus menjadi teladan dan bekerja dengan semangat pengabdian,” kata dia. 

Mantan anggota DPR RI itu juga menyoroti meningkatnya kasus HIV/AIDS di Kota Kupang yang merambah hingga di kalangan pelajar. Ia mengimbau masyarakat juga untuk menjaga kesehatan menyusul tingginya kasus influenza beberapa pekan terakhir.

"Kita akan seriuskan penerapan Peraturan tentang Jam Belajar. Fenomena ini, khususnya penyakit sosial hingga HIV/AIDS yang menyasar generasi muda di sekolah harus dicegah sejak dini agar tidak mengancam masa depan mereka,” ujarnya. 

Dia juga meminta perangkat daerah lingkup Pemprov NTT agar bekerja sama memastikan keakuratan data terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

"Perbedaan data akan kita periksa dan pastikan pertanggungjawabannya. Saya juga mengapresiasi OPD yang telah melampaui target,” katanya.

Ia menambahkan, dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan, 18 Gubernur se-Indonesia telah bertemu dengan Menteri Keuangan untuk membahas kondisi fiskal daerah. Karena itu, pengelolaan PAD diharapkan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan transparansi.

Selain itu, Gubernur memastikan bahwa realisasi program setiap OPD akan diperiksa setiap minggu untuk menjamin capaian sesuai dengan rencana kerja.