DPRD NTT Sebut Pemangkasan TKD Picu Ketegangan Daerah dan Pempus

"Daerah dengan kapasitas fiskal rendah seperti NTT pasti sangat mengandalkan belanja pemerintah daerah dari TKD," katanya. 

Menurut dia, daerah yang kapasitas fiskalnya rendah sangat mengandalkan belanja pemerintah daerah, dalam hal ini APBD untuk pembangunan, untuk pertumbuhan ekonomi. Jika TKD ini dipangkas, pasti akan sangat mengganggu. 

Bila kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya pelayanan publik yang terdampak, tetapi juga hubungan pusat dan daerah bisa memburuk. Ia khawatir hubungan Pemda dan Pempus tidak lagi harmonis gegara kebijakan ini. 

"Kalau pusat tidak mendengar keluhan ini secara sungguh-sungguh, bisa timbul ketegangan antara pusat dan daerah, serta ketidakpuasan terhadap otonomi daerah," ujarnya. 

Inche Sayuna menyarankan, Pemda agar lebih berhemat dan memberi prioritas untuk program yang benar-benar prioritas dan urgen. Ia tidak ingin kesulitan fiskal ini justru muncul program lain yang sulit diukur keberhasilannya. 

Selain itu, Pemda juga lebih masif mendatangkan pendapatan asli daerah agar memperbesar ruang fiskal dan kapasitas fiskal bagi daerah.

Demikian juga dengan Pempus perlu melakukan pemangkasan bertahap. 

"Jangan buat program aneh-aneh, hura-hura sesaat yang sulit diukur dampaknya. Lalu Pusat juga harus melakukan pemotongan ini secara bertahap dan terlebih dahulu dikomunikasikan dengan daerah sehingga bisa berjalan baik," ujarnya. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS