Rumor Pelantikan Pejabat Pemprov untuk Kelompok Tertentu, DPRD NTT: Tidak Sehat Bagi Birokrasi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Anggota DPRD NTT Celly Ngganggus berharap dugaan nepotisme yang terjadi pada pelantikan ratusan pejabat eselon III dan IV Pemerintah Provinsi (Pemprov) hanya sekadar rumor. 

Politikus PKB itu menyoroti munculnya rumor di media sosial dan sejumlah media daring yang menyebutkan Kepala BKD NTT, Yos Rasi, disebut-sebut sebagai 'otak' di balik mutasi pejabat eselon III dan IV untuk kepentingan kelompok tertentu. 

“Rumor seperti ini tidak sehat bagi birokrasi. Saya berharap isu ini tidak benar, dan hanya datang dari pihak-pihak yang mungkin sakit hati. Tetapi kalau benar, maka itu berbahaya bagi semangat reformasi birokrasi yang sedang dibangun oleh Gubernur dan Wakil Gubernur,” ujarnya, Rabu (8/10/2025).

Anggota Komisi IV DPRD NTT itu menambahkan, jika benar ada pejabat yang memainkan mutasi demi kepentingan kelompok, maka sebaiknya pejabat seperti itu tidak perlu dipertahankan.

“Semangat Bangun NTT yang digaungkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur harus diwujudkan oleh para birokrat yang profesional, bukan yang bermain politik di dalam birokrasi,” katanya. 

Baca juga: DPRD NTT Ingatkan Pejabat Pemprov yang Dilantik Tinggalkan Gaya Birokrasi Lama

Celly menyebut pejabat eselon III dan IV merupakan mesin utama Pemerintah. Ia berharap pelantikan ataupun rotasi pejabat itu karena karir dan profesionalisme. Jika terbalik, maka NTT akan sulit melangkah maju. 

Dia berkeyakinan, Kepala BKD Yos Rasi sudah melaksanakan retret sehingga pasti memiliki kemampuan untuk menilai para pejabat menempati berbagai posisi yang ada di struktur Pemerintahan. 

Menurut dia, dalam semua aspek pasti ada berbagai kepentingan, termasuk dalam rotasi dan pelantikan pejabat.

Dikatakan, dalam birokrasi pasti ada pandangan subyektif oleh Kepala Daerah untuk membantunya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. 

"Kita mau antar NTT pada semua visi misi tercapai. Mesinnya ini. Tentu pasti ada pandangan subyektif, birokrasi dilindungi undang-undang, pasti ada pandangan subyektif Kepala Daerah, agar orang-orang mengantar dia, punya kriteria. Sejauh tujuan tercapai," katanya. 

Menurut Celly, nepotisme sebetulnya tidak bisa diukur dalam birokrasi. Ia menyebut itu sesuatu yang biasa, karena setiap orang bisa beropini atau berpendapat jika kondisi ini terindikasi nepotisme. 

Baca juga: Lantik Pejabat Administrator Pemprov NTT,  Gubernur Melki: 3 Bulan Kami Evaluasi

"Saya menganggap proses ini mekanisme yang sudah sesuai. Apalagi mereka sudah retret, gelombang kedua lagi. Pasti lebih mantap," katanya. 

Dia menilai pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkup Pemerintah Provinsi NTT merupakan momentum penting bagi peningkatan kinerja birokrasi daerah.

“Menurut saya, ini bukan sekadar pergantian orang, tetapi bagian dari upaya memperbaiki performa kerja birokrasi. Yang kita harapkan adalah kinerja yang profesional, memahami tupoksi, dan mampu memaksimalkan potensi diri untuk kepentingan masyarakat NTT,” kata Celly.