NTT Terkini 

Fraksi Amanat Sejahtera DPRD NTT Sebut Publik Perlu Wajah Birokrasi yang Aspiratif

Meski sedang dilakukan efisiensi tetapi kinerja pelayanan publik harus tetap prima. Sebab, itu yang sangat dibutuhkan masyarakat. 

Penulis: Irfan Hoi | Editor: Oby Lewanmeru
POS-KUPANG.COM/HO
PANDANGAN AKHIR FRAKSI - Juru Bicara Fraksi Amanat Sejahtera (PAN&PKS) DPRD NTT Syaiful Sangaji saat menyampaikan pandangan akhir fraksi dalam paripurna di DPRD NTT, Kamis, (11/9/2025). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Fraksi Amanat Sejahtera (PAN&PKS) DPRD NTT menyebut publik memerlukan wajah birokrasi yang aspiratif. 

Juru Bicara Fraksi Amanat Sejahtera DPRD NTT Syaiful Sengaji mengatakan, pembahasan perubahan APBD merupakan instrumen penting dalam menyesuaikan kebijakan pembangunan daerah.

Hal itu berkaca pada dinamika perkembangan ekonomi dan politik nasional, kebutuhan masyarakat serta realitas pergerakan fiskal yang dihadapi Pemerintah Daerah. 

"Semua kita tentu mafhum dan tidak dapat mengelak terhadap fakta bahwa kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran," kata Syaiful Sengaji saat sidang perubahan APBD tahun 2025, Kamis (11/9/2025).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengajak, ada semangat kebersamaan tengah tekanan fiskal, tetap dengan penuh rasa tanggung jawab merumuskan dan menghasilkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berpihak dan menjawab kebutuhan rakyat.

Baca juga: Fraksi Amanat Sejahtera DPRD NTT Minta Pemprov Serius Tanggapi Bencana Nagekeo

Muaranya, bisa memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan dan infrastruktur serta menjamin kesinambungan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. 

Syaiful berujar, pemberlakuan efisiensi anggaran tidak sekedar dimaknai sebagai penghematan tetap harus dimaknai lebih sebagai penguat. Agar setiap rupiah yang dianggarkan dikelola dengan benar. Sehingga memberikan hasil dan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. 

Menurut dia, Fraksi Amanat Sejahtera ingin menggugah akuntabilitas politik, moral, dan konstitusional sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. 

Tujuannya, anggaran daerah yang dialokasikan dalam pelaksanaannya mampu memecahkan berbagai problem mendasar dan kronis di daerah ini.

Masalah itu, kata dia, diantaranya angka kemiskinan dan stunting yang masih tinggi, sulitnya angkatan kerja produktif mendapatkan lapangan kerja yang pantas dan infrastruktur jalan, air dan listrik yang belum memadai. 

Syaiful mengatakan, Fraksi Amanat Sejahtera mengingatkan pemerintah untuk memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan berbasis potensi daerah di sektor pertanian dan perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan dan pariwisata. 

Meski sedang dilakukan efisiensi tetapi kinerja pelayanan publik harus tetap prima. Sebab, itu yang sangat dibutuhkan masyarakat. 

"Rakyat tetap merindukan hadirnya sosok pemerintahan dan wajah birokrasi yang humanis dan responsive terhadap aspirasi, harapan dan keluhannya," ujarnya. 

Dia melanjutkan, Fraksi Amanat Sejahtera bersepakat dengan perubahan APBD tahun 2025 seperti yang disampaikan Badan Anggaran DPRD NTT beberapa waktu lalu. 

Sumber: Pos Kupang
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved