LIPSUS: Paulus Ditembak dari Jarak 5 Meter, Pengakuan Korban Penembakan UPF Tiles

"Kejadian ini sangat sensitif karena melibatkan dua negara. Kami berharap penyelesaiannya dapat dilakukan melalui musyawarah atau keputusan diplomatik dengan hukum yang berlaku," pungkas Kombes Henry. (bbr/rey/kompas.com)

Jangan Terpancing Emosi
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena meminta pelaku penembakan dihukum sesuai aturan di Timor Leste.

Gubernur menyampaikan itu menanggapi kasus penembakan terhadap seorang warga Desa Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), oleh aparat keamanan Timor Leste. 

"Kita sudah sampaikan kepada Forkopimda TTU dan TNI-Polri yang berada di batas negara untuk berkoordinasi dengan pihak Timor Leste untuk memastikan pelaku penembakan ini diproses secara hukum melalui mekanisme di Timor Leste," kata Melki kepada Kompas.com, Selasa (26/8).

Dia juga berharap agar kejadian ini tidak terulang lagi. "Kami juga minta pihak Timor Leste agar bisa mengendalikan aparat dan warganya di batas negara. Apa pun kejadiannya bisa disampaikan dan dibicarakan dengan baik. Bisa juga melalui dialog," kata Melki.

Melki juga meminta TNI-Polri dan Pemerintah Kabupaten TTU menenangkan warga agar tidak terpancing emosi. “Kami juga minta pihak Timor Leste agar bisa mengendalikan aparat dan warganya di batas negara,” katanya. (kompas.com)

Sudah Kirim Dua Surat

Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Yosep Falentinus Delasalle Kebo menegaskan, Pemkab TTU telah melaporkan mengenai persoalan perbatasan di Desa Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten TTU ke pemerintah pusat melalui dua surat. Dua surat tersebut telah dikirim beberapa waktu yang lalu.

"Tanggal 29 Juli ke Kementerian Dalam Negeri, kemudian 1 Agustus (lalu) kita bersurat ke Kementerian Politik Hukum dan HAM terkait masyarakat Inbate yang menolak wilayahnya diambil," ujarnya, Selasa (26/8).

Ia mengatakan, aparat kepolisian dan TNI di Kabupaten TTU bersama Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Barat telah mengamankan lokasi tersebut. Hal ini bertujuan agar perselisihan tidak berlanjut.

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, kata Falentinus, menanti petunjuk dari pemerintah pusat. Pasalnya, jauh sebelum insiden ini terjadi Pemkab TTU telah mengantisipasi dengan mengirim dua surat tersebut.

Ihwal perbatasan negara in, lanjutnya, merupakan ranah pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah di tingkat bawah dalam hal ini pemerintah kabupaten bertugas mengamankan. "Dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat kita supaya tidak terpancing," ucapnya.

Falentinus mengimbau masyarakat di sekitar wilayah perbatasan RI-RDTL Distrik Oecusse agar menahan diri. Mereka juga diminta agar mengikuti instruksi yang disampaikan oleh pemerintah daerah melalui pemerintah kecamatan dan pemerintah desa.

Selain itu, masyarakat juga diminta untuk mengikuti instruksi yang disampaikan Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Barat, Kodim 1618/TTU, dan Polres TTU. Sehingga, situasi bisa segera kembali normal dan kondusif.

"Biarkan pemerintah di level atas yang berkoordinasi untuk penyelesaian yang lebih konkret. Di level kita yah kita menjaga kondisi ini tetap stabil seperti semula," ujarnya. (bbr)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS