Wawancara Eksklusif

Penumpang Gelap saat Demo Ricuh, PB HMI: Kayak 'Kentut', Baunya Ada Tapi Tak Tahu Bentuknya

PB HMI menyoroti soal demo berujung ricuh yang terjadi di beberapa wilayah pada penghujung bulan Agustus 2025.

Editor: Alfons Nedabang
TRIBUNNEWS.COM/IMANUEL NICOLAS MANAFE
DEMO RICUH - Dua perwakilan dari kelompok mahasiswa, yakni Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan (kiri), dan Ketua umum PP GMKI Prima Surbakti (kanan) berbincang dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Studio Tribun Network, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Keduanya menyoroti aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang akhirnya berujung pada kericuhan hingga aksi penjarahan. 

Yakin Polri dengan segala kewenangannya bisa ungkap sampai ujungnya?

Yakin, kalau bersungguh-sungguh. Negara dengan semua instrumennya bersungguh-sungguh dan bekerja sama. Apa sih yang nggak bisa? Jadi kalau pertanyaannya itu, kalau negara bersungguh-sungguh, ya pasti bisa mengungkap siapa dalangnya.

Sampai sekarang saya masih memiliki keyakinan. Masih memiliki optimisme, Cuma kembali lagi. Bahwa memang ada satu pekerjaan besar yang hasil dari akumulasi.

Tapi dapat laporan dari Kader HMI soal adanya keterlibatan pihak selain mahasiswa dan rakyat? 

PB HMI itu secara resmi mengeluarkan instruksi untuk turun aksi ke jalan secara serentak itu tanggal 1 September kemarin. Sebelumnya teman-teman yang mungkin di daerah dan lain sebagainya lebih dulu mungkin menyuarakan pendapat.

Tanggal 1 September kita yang resmi. Nah pada tanggal 1 September itu, itu memang kita damai aksinya. Jadi kalau casenya adalah aksi PB HMI, itu kita tidak melihat. Tapi kalau casenya mungkin laporan dari teman-teman, misalkan dari daerah dan lain sebagainya, barangkali ada tanda-tanda seperti itu. 

(Tandanya) Misalnya memprovokasi. Misalkan memprovokasi dengan aparat atau memprovokasi tiba-tiba ngelempar apa gitu. Entah api atau apa lain lain sebagainya atau apapun itu.

Kalau soal para anggota DPR yang memicu peristiwa kemarin hanya dinonaktifkan, sebagai mahasiswa merasa cukup?

Penggunaan kata nonaktif, itu, seperti memberikan, hiburan palsu kepada masyarakat. Masyarakat dihibur, tapi hiburannya palsu. Karena, nonaktif ini kan tidak ada ini. Tidak ada dasarnya. Di legislatif kan harus, tidak ada dasarnya.

Jadi, harusnya menurut Anda gimana partai politik, menyikapi, tuntutan masyarakat terkait dengan fasilitas DPR hingga gaya hidup?

Kalau mau diberhentikan, berhentikan sekalian. Itu ada juga di tuntutan kita. Kalau mau periksa dulu, periksa dulu. (tribun/abdi)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS

 

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved