Opini: Indonesia Emas dan Produksi Kecemasan Nasional

Oleh: Heryon Bernard Mbuik
Akademisi dan Peneliti Kebijakan Publik, tinggal di Kupang.

POS-KUPANG.COM - Indonesia sedang mabuk optimisme. Dari ruang-ruang birokrasi hingga podium politik, narasi Indonesia Emas 2045 terus dikumandangkan sebagai janji kolektif menuju negara maju. 

Bonus demografi, hilirisasi industri, transformasi digital, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur dipresentasikan sebagai fondasi kokoh bagi kebangkitan Indonesia pada usia satu abad kemerdekaannya.

Narasi tersebut tentu menarik. Tidak ada bangsa yang dapat bergerak maju tanpa imajinasi tentang masa depan. 

Namun sejarah politik mengajarkan satu pelajaran penting: semakin besar sebuah janji politik, semakin besar pula kebutuhan untuk mengujinya secara kritis.

Karena itu, pertanyaan yang patut diajukan bukanlah apakah Indonesia memiliki visi besar. 

Baca juga: Opini: Bunyi dan Hening

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah Indonesia sedang bergerak menuju Indonesia Emas atau justru sedang memproduksi Indonesia Cemas?

Di sinilah kita perlu berhenti sejenak dari euforia slogan dan melihat kenyataan secara lebih jernih.

Indonesia memang mencatat berbagai kemajuan. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa tingkat kemiskinan nasional pada September 2025 turun menjadi 8,25 persen, angka terendah dalam sejarah Indonesia modern. 

Rasio Gini juga menunjukkan perbaikan menjadi 0,363 yang mengindikasikan menurunnya ketimpangan pengeluaran (BPS, 2026). Di atas kertas, data tersebut menunjukkan bahwa pembangunan berjalan ke arah yang positif.

Namun pembangunan tidak hanya hidup di atas kertas. Pembangunan hidup dalam pengalaman sehari-hari warga negara. Ia hadir dalam kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Pembangunan terlihat dalam akses terhadap pekerjaan yang layak, pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau, serta harapan bahwa masa depan akan lebih baik dibanding hari ini.

Persoalannya, di tengah berbagai capaian statistik tersebut, kecemasan sosial justru semakin terasa.

Anak-anak muda yang menyelesaikan pendidikan tinggi tidak otomatis memperoleh pekerjaan yang layak. Kelas menengah yang selama dua dekade menjadi motor konsumsi nasional mulai merasakan tekanan ekonomi yang tidak ringan. 

Harga kebutuhan hidup terus meningkat, sementara kemampuan ekonomi sebagian rumah tangga tidak bertumbuh pada kecepatan yang sama.

Akibatnya muncul sebuah paradoks. Negara berbicara tentang optimisme. Masyarakat berbicara tentang kecemasan.

Pemerintah berbicara tentang bonus demografi. Generasi muda berbicara tentang sulitnya masa depan.

Elite politik berbicara tentang pertumbuhan ekonomi. Rakyat berbicara tentang bertahan hidup.

Paradoks inilah yang sering luput dari perencanaan pembangunan. Negara cenderung mengukur keberhasilannya melalui indikator makro, sementara masyarakat menilai keberhasilan negara berdasarkan pengalaman hidup yang mereka rasakan secara langsung.

Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi tersebut dikenal sebagai legitimacy gap, yakni jurang antara keberhasilan yang diklaim pemerintah dan kenyataan yang dirasakan warga negara. Ketika jurang itu semakin lebar, legitimasi sosial pembangunan akan semakin rapuh.

Indonesia tampaknya mulai menghadapi gejala tersebut. Lebih mengkhawatirkan lagi, kecemasan publik tidak hanya berkaitan dengan ekonomi. Ia juga berkaitan dengan arah demokrasi.

Selama dua dekade terakhir Indonesia sering dipuji sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Namun berbagai perkembangan politik belakangan ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi tidak selalu bergerak searah dengan prosedur demokrasi.

Pemilu memang tetap berlangsung.

Partai politik tetap beroperasi.

Lembaga negara tetap bekerja.

Namun pertanyaan yang lebih substansial adalah: apakah demokrasi masih mampu menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kekuasaan?

Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Politik dinasti semakin lazim dipertontonkan. Oligarki ekonomi semakin kuat memengaruhi proses politik. 

Partai politik semakin kehilangan fungsi kaderisasi dan lebih sering menjadi kendaraan elektoral elite tertentu. Sementara itu, kritik publik sering kali dipersepsikan sebagai ancaman, bukan sebagai mekanisme koreksi yang sehat.

Dalam kondisi seperti itu, demokrasi berisiko berubah menjadi prosedur tanpa substansi.

Kita menyelenggarakan pemilu, tetapi kualitas representasi melemah.

Kita berbicara tentang partisipasi, tetapi ruang deliberasi publik menyempit.

Kita memuji stabilitas politik, tetapi lupa bahwa stabilitas yang terlalu nyaman bagi penguasa sering kali tidak nyaman bagi demokrasi.

Indonesia Emas membutuhkan demokrasi yang sehat. Masalahnya, demokrasi yang sehat memerlukan keberanian untuk menerima kritik. Dan kritik hanya dapat tumbuh dalam ruang publik yang bebas.

Bangsa yang terlalu sibuk merayakan dirinya sendiri biasanya kehilangan kemampuan untuk mengoreksi kesalahannya.

Di titik inilah Indonesia perlu belajar dari pengalaman banyak negara.

Daron Acemoglu dan James Robinson dalam Why Nations Fail menunjukkan bahwa kemajuan suatu bangsa tidak terutama ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam ataupun besarnya investasi, melainkan oleh kualitas institusi yang dimilikinya. 

Negara maju lahir dari institusi yang inklusif, akuntabel, dan mampu membatasi penyalahgunaan kekuasaan. 

Sebaliknya, negara gagal biasanya memiliki institusi yang eksklusif dan melayani kepentingan kelompok tertentu (Acemoglu & Robinson, 2012).

Jika tesis tersebut digunakan untuk membaca Indonesia hari ini, maka ancaman terbesar bangsa ini bukanlah perang dagang global, ketidakpastian geopolitik, atau perlambatan ekonomi dunia.

Ancaman terbesar justru berasal dari dalam. Ancaman itu berupa korupsi yang terus beradaptasi dengan berbagai bentuk baru.

Ancaman itu berupa birokrasi yang belum sepenuhnya meritokratis.

Ancaman itu berupa politik yang semakin mahal sehingga hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki sumber daya besar.

Ancaman itu berupa pendidikan yang belum mampu menghasilkan daya saing yang setara dengan negara-negara maju.

Ancaman itu berupa menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Karena sesungguhnya bangsa tidak runtuh ketika menghadapi tantangan dari luar. Bangsa runtuh ketika kehilangan kemampuan memperbaiki dirinya sendiri.

Narasi Indonesia Emas sering kali terlalu fokus pada pembangunan fisik.

Kita berbicara tentang jalan tol, bendungan, pelabuhan, kawasan industri, dan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Semua itu memang penting. Namun pembangunan fisik tidak otomatis menghasilkan kemajuan peradaban.

Peradaban dibangun oleh manusia. Dan manusia dibentuk oleh pendidikan, etika publik, budaya politik, serta kualitas institusi.

Tidak ada jalan tol yang dapat menggantikan integritas.

Tidak ada hilirisasi yang dapat menggantikan keadilan.

Tidak ada investasi yang dapat menggantikan kepercayaan publik.

Bangsa yang kaya secara ekonomi tetapi miskin secara institusional akan tetap rentan terhadap krisis.

Baca juga: Opini: Curaçao Sudah Sampai, Indonesia Kapan?

Karena itu, ukuran keberhasilan Indonesia 2045 tidak boleh semata-mata diukur dari Produk Domestik Bruto, tingkat investasi, atau posisi dalam peringkat ekonomi dunia.

Ukuran yang lebih penting adalah apakah rakyat merasa memiliki masa depan.

Apakah anak-anak muda percaya bahwa kerja keras akan menghasilkan mobilitas sosial?

Apakah hukum berlaku sama bagi semua warga negara?

Apakah jabatan publik diperoleh karena kompetensi, bukan kedekatan?

Apakah negara hadir ketika masyarakat membutuhkan perlindungan?

Jika jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut masih meragukan, maka sesungguhnya Indonesia belum berada di jalur emas yang sesungguhnya.

Kita mungkin sedang membangun gedung-gedung yang lebih tinggi, tetapi belum tentu membangun kepercayaan yang lebih kuat.

Kita mungkin sedang mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, tetapi belum tentu menghasilkan rasa keadilan yang lebih besar.

Kita mungkin sedang merancang masa depan yang gemilang, tetapi pada saat yang sama membiarkan kecemasan sosial tumbuh secara diam-diam.

Indonesia Emas pada akhirnya bukanlah soal tahun 2045. Ia adalah soal kualitas keputusan politik yang dibuat hari ini. Ia adalah soal keberanian memperbaiki institusi. Ia adalah soal kesediaan mendengar kritik. Ia adalah soal kemampuan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan elite.

Jika hal-hal tersebut gagal diwujudkan, maka Indonesia Emas hanya akan menjadi slogan pembangunan yang indah di atas kertas.

Dan sejarah telah berkali-kali menunjukkan bahwa bangsa-bangsa tidak gagal karena kekurangan mimpi. Mereka gagal karena terlalu lama hidup dalam ilusi tentang mimpi mereka sendiri.

Indonesia Emas masih mungkin dicapai. Namun selama kecemasan publik terus tumbuh, ketimpangan kesempatan tetap lebar, korupsi belum berhasil ditaklukkan, dan kualitas demokrasi terus dipertanyakan, maka yang sedang berkembang di bawah permukaan bukanlah optimisme kolektif melainkan Indonesia Cemas. Dan tidak ada ancaman yang lebih berbahaya bagi masa depan sebuah bangsa selain ketika rakyat mulai kehilangan keyakinan terhadap masa depannya sendiri. (*)

Simak terus berita dan artikel opini POS-KUPANG.COM di Google News