Opini: NTT Kehilangan Ruang Mendengar

Oleh: John Mozes Hendrik Wadu Neru
Pendeta GMIT di Klasis Sabu Timur
e-Mail: johnmhwaduneru@gmail.com

POS-KUPANG.COM - Malam malam di Nusa Tenggara Timur hari ini dipenuhi suara. 

Televisi berbicara tanpa jeda. Media sosial bergerak lebih cepat daripada kemampuan manusia mencerna kenyataan. 

Grup WhatsApp tidak pernah benar benar tidur. Elite politik saling memberi pernyataan. 

Pemerintah sibuk memberi klarifikasi. Gereja terus berkhotbah. Semua orang tampak sedang berbicara.

Namun dari seluruh kebisingan itu, percakapan yang sungguh manusiawi justru terasa makin langka.

Wajah sosial NTT perlahan berubah menjadi ruang yang penuh suara tetapi miskin pendengaran. 

Baca juga: Opini: Ensiklik Magnifica Humanitas- Cara Paus Leo Melawan Kebangkitan Menara Babel

Di ruang tunggu rumah sakit, seorang mama duduk memegang map rujukan yang mulai kusut. 

Ia tidak sedang meminta pidato besar tentang pelayanan publik. Ia hanya ingin seseorang menjelaskan dengan sabar, mendengar takutnya dan tidak memperlakukannya seperti nomor antrean yang merepotkan. 

Di kantor desa, warga menunggu berjam jam sambil memegang berkas yang belum tentu selesai hari itu. 

Di banyak kampung NTT, orang masih duduk bersama di bawah pohon, di beranda rumah, di balai desa, atau di halaman gereja. Namun duduk berdekatan tidak selalu berarti saling mendengar.

Fenomena itu tampak jelas dalam berbagai situasi beberapa bulan terakhir. Polemik Bank NTT memperlihatkan bagaimana energi publik lebih banyak habis pada saling menjaga posisi dan saling menyerang citra dibanding membangun keterbukaan yang menenangkan masyarakat. 

Persoalan dana desa memperlihatkan retaknya hubungan antara warga dan birokrasi lokal. Kritik pelayanan publik sering dibalas dengan bahasa administratif yang dingin. 

Proyek pembangunan tidak jarang datang dengan presentasi yang rapi tetapi percakapan yang minim. 

Masyarakat akhirnya merasa pembangunan lebih sering dibicarakan daripada didengarkan bersama.

Di ruang digital, situasinya bahkan lebih keras. Orang tidak lagi masuk ke media sosial untuk memahami persoalan, melainkan untuk memastikan dirinya terlihat paling benar. Kritik berubah menjadi penghukuman massal. 

Komentar berubah menjadi arena pelecehan publik. Bahasa kehilangan rasa malu. 

Algoritma digital membuat manusia lebih mudah marah daripada memahami. Ia memberi hadiah kepada suara paling cepat, paling keras dan paling emosional, bukan kepada suara paling jernih.

Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat lebih dari 12.547 isu hoaks ditangani hingga akhir 2023. 

Penelitian tentang polarisasi digital Indonesia juga menunjukkan masyarakat semakin terjebak dalam “ selective exposure”, yakni kecenderungan hanya mendengar informasi yang memperkuat keyakinannya sendiri (Ali & Eriyanto, 2021). 

Ruang publik akhirnya berubah menjadi ruang gema. Orang tidak lagi mencari percakapan. Orang mencari pembenaran.

Krisis terbesar kita perlahan bukan lagi sekadar krisis ekonomi atau krisis politik. 

Krisis terbesar kita mulai bergerak ke wilayah yang lebih sunyi dan lebih berbahaya: manusia kehilangan kemampuan mendengar sesamanya.

Ketika Rakyat Kecil Harus Viral Supaya Didengar

Krisis mendengar selalu paling berat dirasakan masyarakat kecil. BPS NTT mencatat angka kemiskinan NTT pada September 2025 masih berada di angka 17,50 persen (BPS NTT, 2025). 

Ombudsman NTT juga terus menyoroti kualitas pelayanan publik serta tingginya jumlah anak tidak sekolah. Di balik angka angka itu tersembunyi kelelahan sosial yang jarang dibahas serius.

Banyak warga sebenarnya tidak meminta jawaban besar. Mereka hanya ingin didengar dengan sungguh. Mama mama di pasar tidak pertama tama membutuhkan pidato pembangunan. 

Baca juga: Opini: Jangan Biarkan Proyek Mangkrak Membunuh Manfaat Publik di NTT

Mereka ingin keresahan tentang harga kebutuhan hidup dianggap penting. Nelayan kecil tidak selalu meminta seminar ekonomi biru. Mereka ingin kecemasan tentang laut dan biaya solar dipahami. 

Anak muda desa tidak selalu meminta motivasi besar. Mereka ingin kegelisahan tentang masa depan didengar tanpa dihakimi malas atau tidak kreatif.

Namun ruang sosial modern terlalu sibuk menjelaskan. Pemerintah lebih cepat membuat konferensi pers daripada membuka percakapan yang jujur. Elite politik lebih sibuk mengelola citra daripada mengelola luka sosial. 

Komunikasi birokrasi sering dipakai untuk mempertahankan legitimasi institusi, bukan untuk mendengar keresahan warga secara rendah hati.
Birokrasi modern semakin pandai berbicara dalam bahasa capaian. 

Grafik ditampilkan, angka dibacakan, foto kegiatan disebarkan. Namun rakyat kecil tidak selalu membutuhkan presentasi yang rapi. Mereka membutuhkan telinga yang jujur. 

Komunikasi publik yang hanya sibuk mempertahankan citra akan melahirkan warga yang patuh di depan kantor, tetapi marah di belakang layar telepon genggam.

Satire paling menyakitkan hari ini tampak sederhana: rakyat kecil sering harus viral dulu supaya dianggap ada. 

Guru honorer harus menangis di depan kamera supaya diperhatikan. Warga desa harus membuat keributan digital agar jalan rusak dilihat pemerintah. 

Keluhan publik baru dianggap penting setelah berubah menjadi tekanan media sosial.

Situasi seperti itu perlahan menghasilkan kelelahan moral. Masyarakat mulai merasa berbicara tidak lagi berguna. Sebagian memilih diam. Sebagian memilih marah. Sebagian lain memilih sinis terhadap semua institusi. 

Tanpa kepercayaan sosial, demokrasi hanya berubah menjadi pertengkaran berkepanjangan. Pembangunan hanya menjadi deretan proyek. Pelayanan publik hanya menjadi rutinitas administratif tanpa jiwa.

Pentakosta dan Bahasa yang Menghormati Manusia

Krisis komunikasi modern sebenarnya bukan pertama tama krisis teknologi. Krisis ini adalah krisis martabat manusia. 

Manusia tidak lagi diperlakukan sebagai pribadi yang perlu dipahami, melainkan sebagai angka statistik, pemilih politik, audiens digital, atau target citra institusi.

Ketika manusia tidak lagi didengar, persoalan komunikasi berubah menjadi persoalan martabat. 

Di titik inilah Pentakosta tidak boleh dibaca hanya sebagai peristiwa liturgis, melainkan sebagai kritik rohani terhadap dunia yang memaksa semua orang berbicara dalam bahasa kuasa.

Peristiwa Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2 menghadirkan pembacaan yang sangat relevan bagi ruang publik NTT hari ini. 

Pembacaan populer sering menempatkan Pentakosta hanya sebagai mukjizat berbicara dalam berbagai bahasa. Padahal inti terdalam peristiwa itu justru terletak pada kemampuan saling memahami. 

Kisah Para Rasul 2:6 mencatat bahwa masing masing orang mendengar para rasul berbicara dalam bahasa mereka sendiri.

Mukjizat Pentakosta bukan penyeragaman bahasa. Roh Kudus tidak memaksa semua manusia masuk ke satu bahasa kuasa, satu bahasa elite, atau satu bahasa agama. 

Roh Kudus justru menghormati pengalaman manusia dengan mendatangi mereka melalui bahasa ibu mereka sendiri.

Pesan teologis ini sangat radikal. Allah tidak hadir dengan bahasa yang memaksa manusia tunduk. Allah hadir dengan bahasa yang memungkinkan manusia merasa dipahami.

Majelis Sinode GMIT dalam Laporan Majelis Sinode Tahun 2024 mengingatkan bahwa gereja tidak boleh hanya dilihat sebagai pranata ritual keagamaan semata, melainkan komunitas yang menghadirkan kasih, merangkul perbedaan, memperjuangkan keadilan dan membangun relasi yang sehat dalam kehidupan bersama. 

Dokumen yang sama juga menegaskan bahwa salah satu persoalan serius dalam kehidupan bergereja hari ini adalah melemahnya kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan memahami orang lain, membangun relasi, berempati dan menjaga komunikasi yang sehat dalam persekutuan. 

Laporan itu juga mencatat bahwa sekitar 87 persen populasi dan sumber daya GMIT berada di desa, sementara GMIT melayani 57 klasis dan lebih dari 2.400 jemaat, jemaat bermata jemaat, serta pos pelayanan. 

Realitas tersebut memperlihatkan bahwa krisis mendengar di NTT bukan hanya persoalan media sosial perkotaan, melainkan menyentuh ruang desa, keluarga, sekolah dan jemaat. 

Di tengah dunia yang semakin kasar, gereja dipanggil menghadirkan apa yang dapat disebut sebagai soft spoken theology. Bukan teologi yang lemah, melainkan teologi yang cukup matang untuk tidak ikut berteriak. 

Gereja perlu jujur bahwa tidak semua luka umat selesai dengan nasihat. Tidak semua kecemasan perlu segera dijawab dengan ayat. 

Kadang gereja gagal bukan karena kekurangan khotbah, melainkan karena kekurangan ruang mendengar.

Teologi seperti itu mampu menjadi ruang terapeutik sosial. Ruang di mana manusia kecil tidak langsung dihakimi. 

Ruang di mana luka didengar sebelum dijelaskan. Ruang di mana gereja tidak sibuk memenangkan debat sambil kehilangan manusia.

Pesan Paus Fransiskus tentang listening with the ear of the heart terasa sangat relevan dalam konteks ini (Francis, 2022). 

Mendengar bukan sekadar aktivitas telinga. Mendengar adalah tindakan moral. Mendengar adalah pengakuan bahwa orang lain layak dianggap manusia.

Membangun Kembali Ruang Percakapan

NTT mungkin belum runtuh oleh kemiskinan. Belum habis oleh konflik politik. Belum tenggelam oleh media sosial. 

Namun sesuatu yang lebih sunyi sedang perlahan hilang dari tanah ini: kemampuan manusia untuk duduk, mendengar dan menganggap sesamanya penting.

Kondisi tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan slogan moral atau himbauan normatif. NTT membutuhkan pembangunan ulang budaya komunikasi sosial secara serius. 

Pemerintah daerah perlu membangun mekanisme komunikasi publik yang lebih partisipatif dan dialogis. Forum warga tidak boleh sekadar menjadi formalitas administratif. 

Kritik masyarakat harus dipandang sebagai bahan evaluasi sosial, bukan ancaman politik. Bahasa birokrasi perlu kembali menjadi bahasa manusia, bukan sekadar bahasa prosedur.

Lembaga pendidikan perlu kembali mengajarkan etika percakapan publik di tengah generasi digital yang terbiasa bereaksi cepat tetapi kurang terlatih memahami. 

Media lokal dan media sosial perlu lebih bertanggung jawab menjaga ruang diskusi yang sehat, bukan sekadar memanen kemarahan publik demi trafik. Gereja pun perlu kembali menjadi rumah pendengaran sosial.

Kesaksian iman hari ini mungkin bukan terutama tentang siapa yang paling keras berbicara tentang Tuhan. 

Kesaksian terbesar justru terletak pada siapa yang masih mampu mendengar ratapan manusia tanpa kehilangan kelembutan hati.

Kelak NTT mungkin tidak hanya dinilai dari panjang jalan yang dibangun, jumlah gedung yang berdiri, atau banyaknya program yang diumumkan. 

NTT juga akan diuji dari apakah manusia kecil di tanah ini masih memiliki tempat untuk didengar.

Ketika ruang mendengar hilang, masyarakat tidak langsung runtuh. Ia tetap ramai, tetap beribadah, tetap berpolitik, tetap membangun. Namun pelan pelan manusia di dalamnya menjadi asing satu terhadap yang lain.

Mungkin itulah tragedi paling sunyi di NTT hari ini. Manusia masih tinggal berdekatan. Masih beribadah bersama. Masih tertawa di acara keluarga. Namun pelan pelan kehilangan kemampuan untuk benar benar mendengar satu sama lain.

Barangkali itulah kemiskinan paling sunyi: hidup berdekatan, tetapi tidak lagi saling mendengar. (*)

Daftar Rujukan

• Ali, D., & Eriyanto. (2021). Selective exposure dan polarisasi politik di media digital Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 24(3), 249–266. https://doi.org/10.22146/jsp.58199
• Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur. (2025). Profil kemiskinan di Nusa Tenggara Timur September 2025. https://ntt.bps.go.id
• Francis. (2022). Listening with the ear of the heart: Message for the 56th World Day of Social Communications. Vatican. https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/communications/documents/20220124-messaggio-comunicazioni-sociali.html
• Majelis Sinode GMIT. (2025). Laporan Majelis Sinode GMIT Tahun 2024. Disampaikan dalam Persidangan Majelis Sinode LIII GMIT Center, Kupang, 9–14 Februari 2025.
• Vasist, P. N., & Krishnan, S. (2023). Political disinformation and hate speech in social media. Frontiers in Communication. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10106894/

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News