Opini: Memutus Rantai Buruh Kasar- Pendidikan NTT Harus Naik Kelas!

Oleh: Winston Rondo
Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

POS-KUPANG.COM - Layar televisi dan linimasa media sosial kita pagi ini kembali memotret anak-anak Nusa Tenggara Timur ( NTT) sebagai simbol ketangguhan: berjalan kaki puluhan kilometer, menantang arus sungai, demi mencapai sebuah gedung bernama sekolah.

Kita bangga. Kita terharu.

Namun di Hari Pendidikan Nasional ini, kita harus berani bertanya dengan jujur: apakah gedung itu benar-benar menjadi tangga menuju kesejahteraan? 

Ataukah justru hanya menjadi “pabrik ijazah” yang pada akhirnya mengirim anak-anak kita menjadi buruh kasar di negeri orang?

Masalahnya bukan pada anak-anak kita. Mereka telah menunjukkan daya juang yang luar biasa. Masalahnya ada pada sistem pendidikan kita yang belum mampu memberi masa depan yang layak bagi mereka.

Baca juga: Opini: Kegemaran Membaca dan Membaca Kegemaran

Data dan dokumen perencanaan daerah sendiri mengakui bahwa kualitas dan pemerataan pendidikan di NTT masih menjadi persoalan serius. 

Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) masih tinggi di sejumlah wilayah, dan kesenjangan mutu antara kota dan desa masih menganga.

Selama puluhan tahun, kita terjebak dalam kurikulum yang seragam, tetapi sering kali asing dengan potensi tanahnya sendiri.

Sudah saatnya pendidikan NTT “naik kelas”—bukan sekadar naik kelas secara administratif, tetapi naik kelas dalam martabat dan kapabilitas.

Pendidikan sebagai Perluasan Kapabilitas

Peraih Nobel Ekonomi, Amartya Sen, dalam Development as Freedom menegaskan bahwa pembangunan sejati adalah perluasan kapabilitas manusia—kemampuan untuk memilih dan menentukan jalan hidupnya sendiri.

Dalam kerangka itu, pendidikan seharusnya membebaskan, bukan sekadar mengajarkan.

Pendidikan harus membuka pilihan hidup, bukan justru mempersempitnya.

Namun bagaimana kita bisa bicara tentang kebebasan, jika kualitas guru kita masih timpang? 

Bagaimana kita bisa bicara tentang masa depan, jika sebagian besar lulusan kita tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja?

Kita tidak bisa lagi puas dengan angka kelulusan. Kita harus mulai bertanya: setelah lulus, mereka menjadi apa?

Sejalan dengan semangat “kedaulatan belajar” yang digaungkan pemerintah pusat, NTT tidak boleh lagi hanya menjadi pengekor kurikulum nasional yang kaku. 

Kita harus berani menentukan arah kompetensi kita sendiri, berbasis pada kekuatan daerah dan kebutuhan nyata masyarakat.

Menguatkan Peran Keluarga: Langkah Awal yang Patut Diapresiasi

Dalam upacara Hari Pendidikan Nasional tahun ini, Gubernur NTT meluncurkan Peraturan Gubernur tentang Jam Belajar Masyarakat yang mendorong peran aktif orang tua dalam mengatur waktu belajar anak serta mengurangi ketergantungan terhadap gawai.

Ini adalah langkah awal yang penting. Pendidikan tidak bisa hanya dibebankan pada sekolah; ia harus menjadi gerakan bersama antara negara, sekolah, dan keluarga.

Namun, regulasi tidak boleh berhenti pada seremoni. Tantangan sesungguhnya adalah implementasi di lapangan. 

Apakah orang tua didampingi? Apakah ada pengawasan? Apakah ada ekosistem yang mendukung?

Di sinilah peran DPRD menjadi penting: memastikan kebijakan ini tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi benar-benar hidup dalam keseharian masyarakat.

Hilirisasi Kompetensi dan Kemandirian

Kita sering bicara tentang hilirisasi industri sebagai masa depan ekonomi daerah. 

Tetapi satu hal yang sering kita lupakan: hilirisasi industri tidak akan pernah berjalan tanpa hilirisasi kompetensi.

Kita tidak butuh sekadar gedung sekolah baru. Kita butuh sistem pendidikan yang menghasilkan manusia terampil.

Revitalisasi SMK dan Balai Latihan Kerja (BLK) bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Link and match antara pendidikan dan dunia kerja harus menjadi nyata, bukan sekadar slogan.

NTT membutuhkan:

• Teknisi energi terbarukan untuk mengelola potensi matahari dan angin.
• Ahli budidaya laut untuk mengelola kekayaan pesisir.
• Petani milenial yang mampu mengolah lahan kering dengan teknologi.

Dengan sertifikasi dan keahlian, kita mengubah posisi anak-anak kita—dari buruh kasar menjadi tenaga kerja terampil yang memiliki daya tawar dan martabat.

Peta Jalan Perjuangan di Tengah Keterbatasan

Sebagai legislator, saya menyadari bahwa ruang fiskal daerah kita terbatas. Namun keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti berinovasi.

Jika kita serius memutus rantai kemiskinan struktural, maka lima langkah ini tidak bisa ditawar:

1. Transformasi SMK menjadi pusat produksi. SMK harus didorong menjadi unit produktif yang mampu menghasilkan nilai ekonomi dan menopang pembelajaran berbasis praktik.
2. Beasiswa afirmasi berbasis keterampilan (skill-based). Fokus pada sektor strategis seperti energi terbarukan, pariwisata, dan pertanian lahan kering.
3. Revitalisasi BLK berbasis kemitraan industri. Pelatihan harus berorientasi sertifikasi dan kebutuhan riil pasar kerja, bukan sekadar formalitas program.
4. Integrasi kurikulum kewirausahaan lokal. Lulusan harus dibekali literasi keuangan dan mentalitas usaha berbasis potensi daerah.
5. Digitalisasi pendidikan berbasis solusi lokal (last mile). Pengembangan server lokal dan konten offline untuk menjangkau sekolah-sekolah tanpa akses internet stabil.

Penutup

Sudah terlalu lama kita membanggakan ketangguhan anak-anak NTT, tetapi lupa memperbaiki sistem yang menopang masa depan mereka.

Jika tidak kita ubah hari ini, maka sepuluh tahun ke depan kita hanya akan mengulang cerita yang sama: anak-anak NTT yang kuat, tetapi sistem yang lemah.

Kita tidak sedang mencetak angka statistik. Kita sedang membentuk masa depan.

Hari ini harus menjadi garis pembatas: anak-anak NTT tidak boleh lagi hanya menjadi buruh kasar di negeri orang.

Mereka harus menjadi tuan di tanahnya sendiri,bterampil, berdaulat, dan bermartabat.

Selamat Hari Pendidikan Nasional.

Bole na’en, NTT bisa! (*)

Simak berita, artikel opini atau cerpen POS-KUPANG.COM di Google News