Opini: Hari Pendidikan Nasional dan Rapor Merah Sumba

Oleh: Dr. Stepanus Makambombu
Direktur Perkumpulan Stimulant Institute Sumba, Nusa Tenggara Timur.

"Di Pulau Sumba, data Standar Pelayanan Minimum  menunjukkan hampir seluruh kabupaten masih berada pada kategori belum tuntas atau rapor merah berdasarkan 6 indikator perangkingan ketuntasan. Capaian ini mencerminkan lemahnya literasi, numerasi, dan penguatan karakter peserta didik."

POS-KUPANG.COM - Tanggal 2 Mei kembali diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Sebuah momentum reflektif untuk menilai arah pembangunan sumber daya manusia Indonesia. 

Di tengah optimisme menuju Indonesia Emas 2045, pertanyaan mendasar patut diajukan: apakah kualitas pendidikan kita benar-benar bergerak ke arah yang lebih baik, atau justru berjalan di tempat?

Secara konstitusional, komitmen negara terhadap pendidikan tidak perlu diragukan. 

Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah diwajibkan mengalokasikan minimal 20 persen anggaran untuk sektor pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APBD). 

Baca juga: Perbaiki Kualitas Pendidikan, Prabowo Targetkan Tambah Papan Interaktif Digital ke Sekolah-sekolah

Kebijakan ini telah berjalan efektif sejak 2009. Artinya, hampir dua dekade Indonesia menginvestasikan sumber daya besar untuk pendidikan.

Namun realitas menunjukkan ironi. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2023 masih menempatkan Indonesia di bawah rata-rata negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam literasi, numerasi, dan sains. 

Di kawasan Asia Tenggara, posisi Indonesia pun belum kompetitif. Ini menjadi sinyal bahwa persoalan pendidikan kita bukan semata pada komitmen anggaran, tetapi pada bagaimana anggaran tersebut diterjemahkan menjadi kualitas pembelajaran.

Jika kita menengok ke daerah, situasinya bahkan lebih memprihatinkan. Di Pulau Sumba, data Standar Pelayanan Minimum (SPM) menunjukkan hampir seluruh kabupaten masih berada pada kategori “belum tuntas” atau rapor merah berdasarkan enam  indikator perangkingan ketuntasan. 

Capaian ini mencerminkan lemahnya literasi, numerasi, dan penguatan karakter peserta didik. Dengan kata lain, masalah pendidikan di daerah bukan sekadar refleksi dari kondisi nasional, tetapi merupakan bentuk ketimpangan yang lebih dalam. 

Pertanyaan penting pun muncul: ke mana muara investasi pendidikan selama ini?

Menariknya, dukungan terhadap pendidikan di Sumba tidak hanya berasal dari alokasi anggaran pemerintah. Berbagai lembaga non-pemerintah, baik internasional, nasional, maupun lokal, telah berkontribusi secara signifikan. 

Organisasi seperti Save the Children, INOVASI, Yayasan Literasi Anak Indonesia, William & Lily Foundation, SOKOLA Institute hingga lembaga lokal seperti Stimulant Institute, Yayasan Bahtera, Sumba Integrated Development dan lainnya telah menginvestasikan sumber daya, metode pembelajaran, dan pendampingan dalam skala yang tidak kecil. 

Hasilnya, beberapa sekolah dampingan mampu menunjukkan capaian yang baik yang ditunjukkan dengan rapor pendidikan mereka berstatus hijau (tuntas).

Namun capaian tersebut bersifat parsial. Secara agregat, rapor pendidikan Sumba tetap berada dalam kategori merah. 

Fakta ini memunculkan kegelisahan, bahkan autokritik di kalangan pelaku pembangunan sendiri: jika begitu banyak intervensi telah dilakukan, mengapa perubahan tidak terjadi secara sistemik? Di sinilah letak persoalan yang sering terabaikan.

Ekosistem Pendidikan Tidak Bekerja

Selama ini, pendekatan pembangunan pendidikan cenderung bersifat sektoral dan terfragmentasi. 

Pemerintah daerah menjalankan programnya sendiri, NGO bekerja berdasarkan mandat proyek dan donor, sementara sekolah dan komunitas berjalan dengan kapasitasnya masing-masing. Banyak aktor hadir, tetapi tidak membentuk sistem yang saling terhubung.

Padahal, pendidikan bukan sekadar kumpulan program, melainkan sebuah ekosistem. Ia membutuhkan orkestrasi, arah bersama, dan integrasi antar aktor. 

Tanpa itu, yang terjadi hanyalah akumulasi kegiatan, bukan transformasi. Ketiadaan orkestrasi ini membuat intervensi sering tidak terhubung dengan indikator kinerja utama seperti SPM. 

Program literasi berjalan, pelatihan guru dilakukan, inovasi diperkenalkan, tetapi tidak dirancang secara sistematis untuk mendorong capaian daerah. 

Akibatnya, kerja keras banyak pihak tidak terkonversi menjadi peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Selain itu, logika proyek yang diusung banyak mitra pembangunan (NGO) juga menjadi tantangan tersendiri. Intervensi dilakukan dalam jangka waktu terbatas, dengan target output tertentu. 

Ketika proyek berakhir, tidak selalu ada mekanisme untuk mengintegrasikan hasilnya ke dalam sistem pendidikan daerah. Dampak yang dihasilkan akhirnya tidak berkelanjutan.

Dalam situasi ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat krusial. Pemerintah tidak cukup hanya menjadi pelaksana program atau pengelola anggaran. Ia harus bertransformasi menjadi pengarah dan pengorkestrasi ekosistem pendidikan. 

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa seluruh aktor yang bekerja di sektor pendidikan bergerak dalam satu kerangka yang sama, dengan tujuan yang terukur dan selaras dengan indikator SPM.

Artinya, keberhasilan parsial yang telah dicapai oleh berbagai pihak harus “dijahit” menjadi pembelajaran kolektif yang bisa direplikasi secara luas. 

Tanpa upaya ini, investasi besar dalam pendidikan akan terus menghasilkan dampak yang kecil dan terfragmentasi.

Lebih jauh lagi, pembangunan ekosistem pendidikan juga perlu berpijak pada konteks lokal. Pendidikan di Sumba tidak bisa sepenuhnya diseragamkan dengan pendekatan nasional. Ia harus mengakui realitas sosial, budaya, dan ekologi setempat. 

Tanpa pendekatan yang kontekstual, pendidikan akan kehilangan relevansi bagi peserta didik.

Hari Pendidikan Nasional seharusnya tidak berhenti pada seremoni. Ia harus menjadi titik balik untuk membangun kesadaran baru: bahwa krisis pendidikan di daerah bukan karena kekurangan program atau aktor, melainkan karena ketiadaan sistem yang menyatukan semuanya. Sumba tidak kekurangan inisiatif. 

Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk membangun ekosistem. Jika tidak, maka kita akan terus berada dalam lingkaran yang sama: banyak bekerja, banyak mengeluarkan anggaran, tetapi sedikit perubahan yang benar-benar terasa. 

Selamat Hari Pendidikan Nasional. Saatnya memastikan bahwa pendidikan tidak hanya berjalan, tetapi benar-benar bekerja. (*)

Simak berita, artikel opini atau cerpen POS-KUPANG.COM di Google News