Opini: Kebebasan Pers dan Siapa yang Berhak Menamai Kebenaran?

Oleh: I Putu Yoga Bumi Pradana
Akademisi Kebijakan Publik Centre of Transformative Democracy and Public Governance, Koordinator Program Studi S2 Ilmu Administrasi FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang, NTT.

Hari Kebebasan Pers bukan lagi sekadar soal melindungi wartawan, melainkan soal menyelamatkan akal publik dari kebisingan yang menyamar sebagai fakta.

POS-KUPANG.COM - Setiap 3 Mei, dunia memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia. 

UNESCO kembali menandai 3 Mei 2026 sebagai momen untuk mengingatkan negara-negara agar menghormati komitmen mereka pada kebebasan pers, sekaligus menegaskan bahwa kebebasan berekspresi adalah fondasi masyarakat informasi yang sehat. 

Tetapi justru di titik ini pertanyaan yang lebih keras perlu diajukan: dalam zaman ketika semua orang bisa berbicara, siapa yang masih bisa dipercaya untuk menamai kebenaran? 

Baca juga: PMKRI Soroti Revisi RUU Penyiaran, Ancam Kebebasan Pers

Tesis utama saya sederhana. Kebebasan pers hari ini tidak cukup dibela sebagai hak profesi jurnalis. 

Ia harus dibela sebagai syarat agar masyarakat masih memiliki jalan yang masuk akal untuk membedakan fakta dari manipulasi. 

Premis pertamanya, kebenaran publik tidak pernah hadir sendirian; ia datang melalui bahasa, laporan, data, dan tafsir. 

Premis keduanya, ketika ruang tafsir itu dikuasai oleh kekuasaan, modal, atau algoritma, yang runtuh bukan hanya media, tetapi kualitas nalar demokrasi. 

Premis ketiganya, karena itu pers yang bebas dan kredibel adalah benteng terakhir agar kenyataan tidak sepenuhnya ditentukan oleh pihak yang paling bising.

Hans-Georg Gadamer membantu kita membaca masalah ini. Dalam hermeneutika, manusia tidak pernah berjumpa realitas secara telanjang; manusia memahaminya melalui proses penafsiran. 

Artinya, yang diperebutkan dalam kebebasan pers bukan hanya berita, tetapi hak untuk menafsirkan kenyataan secara jujur. 

Dari sisi lain, Jürgen Habermas mengingatkan bahwa demokrasi membutuhkan ruang publik tempat argumen diuji secara rasional, bukan dimenangkan oleh intimidasi atau manipulasi. 

Dua kacamata ini bertemu pada satu titik: tanpa pers yang merdeka, publik kehilangan perangkat untuk memahami dunia secara waras.

Sisi Gelap Kebisingan

Masalah kita hari ini bukan semata kekurangan informasi. Kita justru dibanjiri informasi, tetapi miskin verifikasi. Yang menang sering bukan fakta yang paling kuat, melainkan narasi yang paling emosional. 

Dalam situasi seperti itu, kebohongan tidak perlu tampil sebagai dusta kasar. Ia cukup hadir sebagai potongan konteks, judul yang menyesatkan, atau opini yang didorong terus-menerus sampai tampak seperti kenyataan.

Karena itu, ancaman terhadap pers harus dibaca lebih serius. Di Indonesia, Reporters Without Borders menempatkan Indonesia pada peringkat 127 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers 2025, dengan skor 44,13, turun tajam dari peringkat 111 pada 2024. 

RSF juga menunjukkan bahwa indikator ekonomi Indonesia sangat lemah, menandakan bahwa ancaman terhadap kebebasan pers tidak hanya datang dari represi politik, tetapi juga dari rapuhnya model bisnis media. 

Di tingkat kawasan, RSF mencatat 20 dari 32 negara dan teritori Asia-Pasifik mengalami penurunan indikator ekonomi media pada 2025. 

Di dalam negeri, tanda-tandanya juga tidak ringan. Dalam dokumen Mahkamah Konstitusi yang merangkum berbagai bukti publik, disebutkan bahwa survei AJI pada 2025 menemukan 75,1 persen jurnalis pernah mengalami kekerasan, baik fisik maupun digital. 

Dokumen yang sama juga merujuk tren penurunan Indeks Kemerdekaan Pers nasional dari 77,88 pada 2022 menjadi 71,57 pada 2023 dan 69,36 pada 2024. Itu berarti masalahnya bukan insiden acak, melainkan kemunduran iklim. 

Inilah sisi negatifnya. Pers ditekan oleh kekerasan, dilemahkan oleh kerapuhan ekonomi, dan pada saat yang sama dipaksa bersaing dengan industri perhatian yang memberi hadiah pada sensasi. 

Jika dibiarkan, media akan tergoda menjadi pabrik klik. Akibatnya fatal, jurnalisme kehilangan disiplin verifikasi, publik kehilangan orientasi, dan demokrasi pelan-pelan berubah menjadi pasar emosi.

Sisi Terang yang Masih Mungkin

Tetapi diagnosis yang jujur tidak boleh berakhir pada pesimisme. Justru di tengah krisis kebisingan ini, kebutuhan terhadap jurnalisme yang serius menjadi semakin besar. 

Ketika ruang digital dipenuhi suara yang cepat tetapi dangkal, media yang sabar memeriksa fakta, memberi konteks, dan berani menjaga jarak dari histeria justru memperoleh kembali nilainya. 

Di sinilah sisi positifnya, dimana krisis ini dapat memaksa pers kembali pada martabat dasarnya, bukan sekadar menjadi yang tercepat, tetapi yang paling dapat dipercaya.

Maka dialektikanya jelas. Pers yang bebas tetapi serampangan hanya akan menambah kabut. Pers yang tertib tetapi takut hanya akan menjadi corong. Kita tidak boleh memilih salah satunya. 

Demokrasi membutuhkan pers yang sekaligus merdeka dan bertanggung jawab. Bebas dari tekanan negara, pasar, dan mafia buzzer; tetapi juga tunduk pada etika, akurasi, dan koreksi diri.

Sintesis inferensi

Di sinilah sintesisnya. Hari Kebebasan Pers harus dibaca sebagai agenda menyelamatkan ekologi kebenaran. Negara wajib menghentikan impunitas atas kekerasan terhadap jurnalis. 

Aparat harus dipulihkan fungsinya sebagai pelindung kerja jurnalistik, bukan ancamannya. 

Media perlu memperkuat independensi redaksi dari tekanan pemilik dan logika viralitas. Dan publik harus berhenti menjadi konsumen informasi yang malas berpikir.

Solusinya bukan romantisme kosong tentang pers sebagai pahlawan. Solusinya adalah kontrak baru antara negara, media, dan warga. 

Negara menjamin kebebasan. Media menjaga integritas. Publik menumbuhkan literasi. Tanpa tiga hal itu, kebenaran akan terus kalah bukan karena ia salah, tetapi karena ia kalah keras.

Pada akhirnya, pertarungan terbesar Hari Kebebasan Pers bukanlah antara media dan negara semata. Pertarungan itu terjadi antara verifikasi dan kebisingan, antara nalar dan manipulasi, antara kenyataan dan tafsir yang diperdagangkan. 

Karena itu pertanyaan paling penting hari ini bukan lagi apakah pers harus bebas. 

Pertanyaannya jauh lebih mendasar, yakni jika pers tidak bebas, siapa yang nanti berhak menamai kebenaran? (*)

Simak berita, artikel opini atau cerpen POS-KUPANG.COM di Google News