Sabtu, 25 April 2026

Opini

Opini: Krisis Baru Pendidikan 

Krisis kesehatan mental belum sepenuhnya terlihat dalam statistik pendidikan kita, tetapi tanda-tandanya sudah lama muncul.

Editor: Dion DB Putra
DOKUMENTASI PRIBADI YAHYA ADO
Yahya Ado 

Oleh: Yahya Ado
Praktisi dan Konsultan Pendidikan Positif, tinggal di NTT. 

POS-KUPANG.COM - Beberapa tahun terakhir, Indonesia ramai membicarakan krisis pembelajaran ( learning crisis). 

Hasil berbagai asesmen menunjukkan bahwa banyak anak belum mampu membaca dan memahami teks sederhana pada usia yang seharusnya. 

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT), tantangan ini bahkan terasa lebih berat. 

Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) jejang Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 2025 berada di posisi buntut, 38 dari 38  provinsi di Indonesia. 

Di balik diskusi tentang literasi dan numerasi yang belum selesai, ada krisis lain di depan mata yang jarang dibicarakan secara terbuka. 

Meski sudah sering muncul di dalam kenyataan, tetapi belum banyak topik diskusi secara serius. Krisis kesehatan mental anak.

Baca juga: Opini: Cara Sporadis Merusak Mental Anak di Sekolah

Krisis ini tidak selalu terlihat dalam nilai ujian atau angka partisipasi sekolah (APS). Ia hadir dalam bentuk yang lebih sunyi. Anak yang kehilangan motivasi belajar. 

Remaja yang hidup dalam kecemasan. Atau bahkan siswa yang datang ke sekolah dengan luka emosional yang tidak pernah benar-benar dipahami oleh guru dan orang dewasa di sekitarnya.

Jika ini tidak mulai diperhatikan secara benar-benar hari ini, krisis kesehatan mental berpotensi menjadi tantangan pendidikan terbesar berikutnya di NTT, selain literasi dan numerasi yang belum ada ujung. 

Data nasional menunjukkan bahwa persoalan kesehatan mental bukan hal  kecil. 

Survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) pada 2022 menemukan bahwa sekitar 34,9 persen remaja Indonesia usia 10–17 tahun mengalami masalah kesehatan mental. Sekitar 5,5 persen mengalami gangguan mental yang signifikan secara klinis. 

Lebih mengkhawatirkan, fakta bahwa hanya sekitar 2 sampai 3 persen dari mereka yang mengalami gangguan mental mendapatkan bantuan profesional. 

Artinya, jutaan anak Indonesia atau sekitar 98 persen, sebenarnya sedang berjuang secara mandiri tanpa dukungan yang memadai dari ahli psikolog atau psikiater profesional. Ini sebuah ironi. 

Di level global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga memperingatkan bahwa secara global 10 hingga 20 persen anak dan remaja mengalami gangguan kesehatan mental, dan hampir setengah dari gangguan tersebut mulai muncul sebelum usia 14 tahun. 

Bahkan kasus bunuh diri anak (muda) menempatkan urutan kedua untuk kasus kematian di dunia.  

Anak di Tengah Kerentanan

Realitas sosial di NTT menunjukkan bahwa banyak anak tumbuh dalam kondisi yang tidak mudah. Provinsi ini masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan manusia. 

Angka stunting yang masih termasuk yang tertinggi di Indonesia, juga  tingkat kemiskinan di banyak kabupaten juga relative masih tinggi dibanding rata-rata nasional.

Bagi anak-anak, kondisi ini bukan hanya soal ekonomi atau kesehatan fisik. Ini juga berkaitan dengan pengalaman hidup sehari-hari.  

Tekanan dalam keluarga, keterbatasan akses layanan kesehatan, serta berbagai bentuk ketidakpastian yang dapat memengaruhi kondisi psikologis mereka.

Dalam banyak kasus, anak-anak harus belajar menghadapi tekanan hidup yang tidak selalu mereka pahami. Di lain sisi, layanan kesehatan mental di banyak daerah masih sangat terbatas. 

Jumlah psikolog dan psikiater di Indonesia sendiri masih jauh dari standar internasional, dan sebagian besar terkonsentrasi di kota-kota besar. Apalagi di NTT.  

Dukungan profesional bagi kesehatan mental anak hampir tidak tersedia secara sistematis.

Dalam kondisi seperti ini, sekolah sebenarnya memiliki peran yang sangat krusial. Bagi anak, sekolah adalah ruang sosial utama di luar keluarga. 

Sekolah bisa menjadi tempat di mana anak merasa diterima, dipahami, dan didukung. 

Namun demikian, sistem pendidikan kita sejauh ini lebih banyak berfokus pada hasil akademik. Belum menyentuh banyak soal kebahagian dan psikologi positif. 

Nilai ujian, kemampuan membaca, dan prestasi belajar menjadi indikator utama keberhasilan pendidikan. 

Dimensi kesejahteraan emosional (emotional wellbeing) anak sering kali berada di pinggir perhatian. 

Padahal penelitian pendidikan menunjukkan bahwa kesehatan mental memiliki hubungan langsung dan sangat erat dengan kemampuan belajar.

Anak yang hidup dalam kecemasan kronis, stres berkepanjangan, atau trauma emosional akan kesulitan untuk berkonsentrasi, mengingat informasi, dan membangun motivasi belajar. 

Dengan kata lain, krisis kesehatan mental pada akhirnya akan memperparah krisis pembelajaran. Seorang anak tidak dapat belajar dengan optimal jika ia tidak merasa aman secara emosional.

Pendidikan Positif dan Holistic Wellbeing 

Jika pendidikan di NTT ingin benar-benar mengalami transformasi, maka perhatian terhadap kesehatan mental anak harus menjadi bagian dari agenda yang lebih luas. 

Sekolah tidak cukup hanya menjadi tempat transfer pengetahuan. Sekolah harus menjadi ruang yang aman dan manusiawi bagi kesejahteraan anak secara menyeluruh (holistic wellbeing).

Langkah pertama, sekolah harus mampu meningkatkan kesadaran bahwa kesehatan mental merupakan bagian penting dari pendidikan. 

Guru perlu mendapatkan pemahaman dasar tentang kesehatan mental anak, termasuk kemampuan mengenali tanda-tanda awal masalah psikologis seperti kecemasan berlebihan, perubahan perilaku, atau penarikan diri dari lingkungan sosial.

Langkah kedua, sekolah perlu membangun budaya yang lebih positif, ramah, dan suportif. 

Relasi yang positif antara guru dan murid, pendekatan pembelajaran positif yang lebih manusiawi, serta lingkungan belajar yang tidak penuh tekanan dapat menjadi faktor perlindungan penting bagi kesehatan mental anak.

Langkah ketiga, sangat penting bagi sekolah untuk memperkuat ekosistem kolaborasi antara sektor pendidikan, kesehatan, dan komunitas. 

Sebab, masalah kesehatan mental tidak dapat diselesaikan oleh sekolah saja. Dukungan keluarga, layanan kesehatan, serta organisasi masyarakat perlu bekerja bersama untuk menciptakan ekosistem yang lebih ramah bagi anak. 

Sebuah ungkapan popular, “It needs one village to rise a child.”  Butuh gerakan seluruh warga kampung untuk mendidik satu orang anak. 

NTT dan tentu di Indonesia  saat ini sedang berupaya keras mengatasi berbagai tantangan pendidikan, terutama dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi anak. Upaya tersebut tentu sangat penting. 

Namun jika kita ingin melihat perubahan yang lebih mendasar, kita juga perlu mengingat satu hal sederhana, anak tidak hanya belajar dengan otaknya, tetapi juga dengan hatinya.

Pendidikan yang hanya berfokus pada kemampuan akademik tanpa memperhatikan kesejahteraan emosional anak pada akhirnya akan menghadapi batasnya sendiri. 

Sebaliknya, ketika anak merasa aman, dihargai, dan didukung secara emosional, proses belajar dapat berkembang secara lebih alami.  

Meski krisis kesehatan mental belum sepenuhnya terlihat dalam statistik pendidikan kita, tetapi tanda-tandanya sudah lama muncul. 

Kasus kekerasan, bunuh diri, dan berbagai masalah psikologi sudah menjadi peringatan keras untuk kita.  

Diskusi selanjutnya, bukan tentang apakah ini akan menjadi nyata dalam krisis pendidikan baru, tetapi apakah kita cukup berani untuk mengakuinya, dan mulai membangun sistem pendidikan yang lebih peduli pada manusia di balik angka-angka pendidikan yang terus memilukan saban tahun. 

Kita butuh jalan baru untuk perubahan nasib pendidikan kita. Pendidikan positif, sekaligus membahagiakan. (*) 

Simak terus berita dan artikel opini POS-KUPANG.COM di Google News 

 

 

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved