Opini: Transparansi di Era Digital

Oleh: Paskalis Semaun, SVD
Misionaris Serikat Sabda Allah, asal Manggarai-Flores, NTT. Tinggal dan bekerja di Paraguay, Amerika Latin.

POS-KUPANG.COM - Transparansi sering dipuja sebagai resep mujarab bagi krisis kepercayaan publik. 

Pemerintah diminta terbuka, institusi dituntut akuntabel, dan masyarakat didorong untuk “tidak menutup-nutupi”. Namun, di era digital, transparansi telah berubah makna. 

Ia bukan lagi sekadar nilai moral yang diperjuangkan, melainkan kondisi struktural yang melekat dalam teknologi dan bekerja otomatis dalam kehidupan sehari-hari.

Yang dimaksud dengan transparansi digital adalah keterbukaan yang dihasilkan oleh sistem teknologi, platform, algoritma, dan infrastruktur data, yang secara terus-menerus merekam, memproses, dan menampilkan informasi tentang aktivitas manusia. 

Baca juga: Opini: Saat Jabatan Publik Tidak Lagi Menghormati Kompetensi Profesional

Keterbukaan ini tidak selalu lahir dari pilihan sadar individu, melainkan dari cara teknologi digital dirancang dan dioperasikan.

Dalam konteks digital saat ini, keterbukaan tidak selalu lahir dari kejujuran, tetapi dari sistem digital yang mencatat, menyimpan, dan melacak hampir setiap aktivitas manusia. 

Setiap unggahan media sosial, transaksi daring, atau pesan singkat meninggalkan jejak digital yang sulit dihapus. Kita hidup dalam masyarakat yang secara teknis terekspos.

Fenomena ini dapat dianalogikan dengan kehidupan di sebuah desa, di mana batas antara ruang publik dan ruang privat nyaris tidak jelas. 

Aktivitas, pilihan, dan bahkan persoalan pribadi seseorang mudah diketahui oleh warga lain melalui interaksi sehari-hari. Perbedaannya, “desa digital” tidak memiliki batas geografis. 

Ia berskala global, beroperasi dengan kecepatan tinggi, dan meninggalkan jejak yang bersifat permanen. 

Informasi yang sebelumnya hanya beredar di lingkup terbatas kini dapat diakses, direproduksi, dan disebarluaskan oleh siapa pun, kapan pun, tanpa kendali penuh dari individu yang bersangkutan.

Masalahnya, transparansi digital tidak bekerja secara seimbang. Individu semakin terbuka, sementara sistem algoritma yang mengelola data justru kerap tertutup. 

Kita diminta transparan, tetapi tidak selalu diberi kejelasan bagaimana data kita digunakan, disaring, atau dimonetisasi. Di 
sinilah transparansi berubah menjadi paradoks.

Keterbukaan yang seharusnya untuk kepentingan publik justru dapat merusak privasi dan kebebasan individu. Kesalahan kecil di masa lalu menjadi jejak permanen yang sulit dihapus.