Opini: Merawat Solidaritas Fiskal di Republik yang Tumbuh dari Daerah

Itu pula semangat yang dibangun OECD (2021) dalam konsep multi-level governance learning system — bahwa stabilitas nasional hanya mungkin lahir dari interaksi pembelajaran antarlevel pemerintahan. 

Dalam tatanan seperti ini, kolaborasi menjadi bentuk baru dari kekuasaan, dan belajar menjadi wujud baru dari kepemimpinan.

Kita perlu bergeser dari logika kontrol menuju logika kolaborasi. Karena pada akhirnya, kekuasaan yang paling kuat bukanlah yang memerintah, tetapi yang bersedia belajar dari bawah. 

Dalam logika itu, pemerintahan bukan lagi sistem komando, melainkan jejaring pengetahuan yang hidup.

Mengembalikan Politik Fiskal ke Hati Republik

Konsolidasi fiskal tidak salah. Tetapi ketika ia dijalankan tanpa membangun narasi keadilan, ia kehilangan legitimasi moralnya. 

Yang dibutuhkan hari ini bukan sekadar neraca yang seimbang, tetapi politik fiskal yang berkeadaban — kebijakan yang menghitung tanpa melukai, yang menata tanpa menundukkan.

Kita memerlukan keberanian untuk mengatakan bahwa efisiensi tidak boleh menggantikan empati. 

Bahwa governance tidak bisa hanya soal prosedur, tetapi juga soal perasaan — tentang bagaimana kebijakan dirasakan di tempat paling jauh dari Jakarta.

Jika republik ini ingin bertahan sebagai satu kesatuan yang bermartabat, maka ia harus kembali menegaskan: keadilan fiskal adalah bahasa baru dari persatuan nasional. 

Negara hanya sekuat kemampuan daerah-daerahnya untuk bertahan, belajar, dan berharap.

Karena pada akhirnya, republik ini tidak dibangun dari kemampuan pusat menjaga keseimbangan angka, tetapi dari ketulusan daerah menjaga keseimbangan makna. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News