Opini: Setiap Hari 50 Anak Diracun oleh Negara 

Nilai ini lebih kecil dari versi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yakni sebanyak 8.649 anak. 

Mari kita abaikan dulu data BGN karena ini versi pemerintah, kita gunakan saja data dari JPPI yang lebih independen. 

Selanjutnya, mari kita hitung jumlah hari sejak program ini berjalan, dari Januari hingga September 2025.

Karena hari efektif kerja di Indonesia adalah Senin sampai Jumat, maka hari Sabtu, Minggu, cuti bersama, serta hari libur nasional akan dikeluarkan dari perhitungan ini, sehingga jumlah hitungan yang akan kita pakai adalah 173 hari. 

Berdasarkan data ini, kita akan menghitung jumlah harian kasus keracunan anak akibat MBG, yakni dengan membagi total anak korban MBG dengan total hari kerja efektif yakni 8.649/173=49,99, pembulatan ke atas menjadi 50. 

Angka rata-rata 50 anak per hari jauh lebih kuat dan lebih nyata daripada 0,00017 persen. 

Tingginya angka selain menunjukkan bahwa statistik yang diberikan pemerintah menjadi tidak memiliki nilai, juga mempertontonkan cerminan kegagalan sistemik dalam rantai pasok dan tata kelola program MBG. 

Dengan angka rata-rata 50 ini juga, kasus keracunan tidak bisa lagi dibilang hanya bias kecil tetapi adalah kejadian luar biasa yang harus ditangani secara serius atas nama kemanusiaan. 

Manajemen Dapur Amburadul dan Tuntutan Moratorium

Kegagalan sistemik ini berakar pada manajemen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Laporan di lapangan menunjukkan pengadaan bahan baku yang melanggar SOP (dibeli H-4 padahal wajib H-2), dan yang lebih miris, banyak dapur yang tidak memenuhi standar higiene pangan industri.

Selain itu, slogan “dapur berstandar rumahan” yang pernah muncul terdengar sebagai humor gelap yang menyedihkan. 

Apakah kita sungguh ingin menciptakan generasi emas dengan makanan yang dibuat di dapur yang risikonya setinggi di rumahan biasa, tetapi dalam skala massal? 

Sekali lagi, ini adalah konsep program paling amburadul yang hanya akan mengantarkan kegagalan akut dalam manajemen risiko pangan ke arah yang menjeremuskan anak-anak sebagai masa depan negara ini ke jurang kematian yang sengaja diatur oleh negara secara terstruktur, sistematis dan masif.

Di tengah pro dan kontra program ini, suka atau tidak, Pemerintah harus mau untuk mengakhiri permainan angka dan berani menghadapi realitas.