Opini
Opini: Demokrasi dalam Kebijakan Tong Sampah
Pajak dinaikkan di sisi lain memberatkan rakyat, sementara ruang fiskal lain justru dihamburkan untuk fasilitas pejabat.
Ketiga, peneguhan etika politik dan kepemimpinan moral.
Kebijakan publik terbentuk akan kesadaran membawa meslahatan orang banyak, bukan kesempatan pengalihan isu publik.
Kenaikan pangkat aparat negara karena mengawal demo hanya akan nelestarikan kultur kebijakan salah kaprah tanpa solusi subtantif.
Jika tong sampah terus dibiarkan dalam dapur kebijakan, maka rakyat hanya akan kebagian bau busuknya.
Sudah waktunya proses kebijakan dibersihkan dari oportunisme, keberpihakan semu, dan solusi-solusi yang lahir dari ruang hampa.
Sebab pada akhirnya, negara bukanlah pengelola tong sampah, melainkan pengelola masa depan negara. (*)
Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Marini-Sari-Dewi-Seger.jpg)