Opini
Opini: Demokrasi dalam Kebijakan Tong Sampah
Pajak dinaikkan di sisi lain memberatkan rakyat, sementara ruang fiskal lain justru dihamburkan untuk fasilitas pejabat.
Editor:
Dion DB Putra
Ketiga, peneguhan etika politik dan kepemimpinan moral.
Kebijakan publik terbentuk akan kesadaran membawa meslahatan orang banyak, bukan kesempatan pengalihan isu publik.
Kenaikan pangkat aparat negara karena mengawal demo hanya akan nelestarikan kultur kebijakan salah kaprah tanpa solusi subtantif.
Jika tong sampah terus dibiarkan dalam dapur kebijakan, maka rakyat hanya akan kebagian bau busuknya.
Sudah waktunya proses kebijakan dibersihkan dari oportunisme, keberpihakan semu, dan solusi-solusi yang lahir dari ruang hampa.
Sebab pada akhirnya, negara bukanlah pengelola tong sampah, melainkan pengelola masa depan negara. (*)
Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News
Tags
Marini Sari Dewi Seger
Universitas Nusa Cendana
Demokrasi
POS-KUPANG.COM
Kebijakan Publik
akuntabilitas politik
Opini Pos Kupang
etika politik
Berita Terkait
Berita Terkait:#Opini
Opini - Sopi, Moke dan Angin Politik: Mabuk dalam Tiga Lapisan Refleksi Amsal 31:1–9 untuk NTT |
![]() |
---|
Opini: Signifikansi Perbaikan Tingkat Keterwakilan Anggota Legislatif Kita |
![]() |
---|
Opini: Janji Manis Sang Pengemis Kekuasaan |
![]() |
---|
Opini: Frustrasi Melahirkan Anarki, Benarkah Demokrasi Kita Telah Gagal? |
![]() |
---|
Opini: Maulid Nabi dan Tantangan Pendidikan Karakter di Indonesia |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.